Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Target Raperda Pengarusutamaan Gender Ditarget Rampung Tahun Ini

G
POLITISI HANDAL: Fikcy Septalinda mampu menjabat hingga 4 periode sebagai wakil rakyat
POLITISI HANDAL: Fikcy Septalinda mampu menjabat hingga 4 periode sebagai wakil rakyat

RadarBanyuwangi.id – DPRD Banyuwangi tengah intens melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengarusutamaan gender (PUG).


Advertisement

Pembahasan rancangan produk hukum tertinggi daerah inisiatif dewan tersebut ditarget rampung dan disahkan tahun ini.

Sebelumnya, DPRD telah beberapa kali menggelar rapat paripurna berkaitan pengajuan raperda tersebut. Bahkan, dewan telah membentuk panitia khusus (pansus) guna membahas raperda yang satu ini.

Pihak Pansus menggelar rapat internal membahas raperda PUG pada Senin (10/7). Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus Raperda PUG DPRD Ficky Septalinda.

Advertisement

Ficky mengatakan, pembahasan raperda PUG masih di tahap rapat internal. Dalam diskusi tersebut, dia bersama tim mengurai satu per satu pasal yang akan ditetapkan dalam raperda sehingga tidak ada makna ganda atau merugikan pihak tertentu.

”Kami sudah melakukan konsultasi baik di tingkat pusat atau di provinsi. Berbagai masukan dari kegiatan studi banding kami akomodasi untuk dibahas dalam rapat internal,” ujarnya.

Raperda PUG bersifat mandatori alias wajib untuk dilaksanakan di tingkat kabupaten. Ficky menyebut, peraturan di tingkat pusat terkait PUG telah terbentuk sejak tahun 2014, yakni Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPA) Nomor 4 Tahun 2014.

Advertisement

Sedangkan Pemkab Banyuwangi belum memiliki peraturan daerah (perda) khusus berkaitan dengan PUG.

”Ini mandatori. Amanat pusat agar kabupaten atau kota memiliki Perda PUG. Tujuannya untuk menuangkan komitmen kita bersama. Komitmen antara pemkab dengan DPRD dalam rangka perencanaan sampai program yang ada di masing-masing dinas harus responsif gender,” katanya.

Ficky menyebut, Pemkab Banyuwangi perlu memiliki payung hukum untuk menaungi berbagai persoalan dan kebutuhan yang bersifat responsif gender.

”Sebenarnya hal ini sudah berjalan di Banyuwangi. Tapi harus punya payung aturan hukum berupa perda,” tuturnya.

Ficky optimistis pembahasan raperda PUG rampung tahun ini. ”Raperda PUG ditargetkan disahkan tahun ini. Eksekutif juga sepakat untuk disahkan,” pungkasnya. (rei/sgt/c1)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Pansus IV DPRD Banyuwangi menuntaskan pembahasan raperda pendidikan yang mencakup sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengaturan dana BOS.

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi memfinalisasi Raperda PPHD, menghapus klausul 15 hari, dan memastikan aturan produk hukum daerah selaras regulasi nasional.

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Partai Gerindra memecat Asrila Diska Rimunda terkait kasus narkoba. Fraksi Gerindra Banyuwangi masih menunggu surat resmi dari DPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer