Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Agenda rapat kemarin adalah jawaban bupati atas pandangan umum (PU) fraksi terhadap raperda RTRW dan jawaban fraksi atas pendapat bupati terhadap raperda PUG. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ruliyono. Sedangkan dari unsur eksekutif, hadir Wakil Bupati (Wabup) Sugirah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono, serta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Banyuwangi.
Penyampaian jawaban bupati atas PU fraksi disampaikan oleh Wabup Sugirah. Berkaitan PU Fraksi PDI Perjuangan yang menyarankan agar raperda RTRW tetap mementingkan kepentingan masyarakat, Sugirah menyatakan eksekutif sepakat akan saran tersebut.
Sugirah juga menjawab pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan tentang tindak lanjut keberadaan Terminal Wiroguno yang belum berfungsi secara optimal. Dia mengatakan bahwa saat ini masih dalam upaya pembuatan jalan tembus menuju terminal tersebut. Sehingga, fungsi Terminal Wiroguno masih dapat dimaksimalkan.
Menanggapi PU Fraksi PKB tentang silang sengkarut sebagian Ijen yang diklaim oleh Bondowoso yang diduga mengurangi sebagian wilayah Banyuwangi, Sugirah menyatakan batas wilayah administrasi antara Banyuwangi dan Bondowoso sampai saat ini masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri. ”Kemudian, jika ada statement yang menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Banyuwangi berkurang, hal itu adalah klaim sepihak yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis,” tegasnya.
Wabup Sugirah juga menyampaikan jawaban bupati atas pertanyaan Fraksi PKB tentang kejelasan Pulau Tabuhan sebagai kawasan strategis daerah yang ditetapkan oleh bupati menjadi kawasan yang diizinkan menjual minuman beralkohol selain hotel bintang 3, 4, dan 5.
”Pulau Tabuhan di masa depan akan dijadikan sebagai kawasan wisata bertaraf internasional. Diperbolehkannya penjualan minuman berakohol untuk dikonsumsi di tempat pada kawasan tertentu dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol,” papar Sugirah.
Sementara itu, pada rapat paripurna sebelumnya yang digelar Rabu (7/6), unsur eksekutif memberikan masukan terkait penamaan raperda PUG menjadi raperda penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Berdasarkan saran tersebut, terdapat fraksi yang setuju dan menolak. Seperti Fraksi Demokrat, PKB, dan Golkar yang sepakat dan setuju atas saran perubahan nama raperda.
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan lebih condong untuk menolak perubahan nama tersebut. ”Penambahan kata ’penyelenggaraan” pada judul raperda ini seperti yang diusulkan oleh eksekutif, menurut kami, Fraksi PDI Perjuangan, tidak perlu ada penambahan kata ’penyelenggaraan’, jadi tetap pada judul semula,” ujar juru bicara (Jubir) Fraksi PDI Perjuangan Hadi Widodo. (rei/sgt/c1)
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




