Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pelantikan kali ini dipimpin Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono mewakili Bupati Ipuk Fiestiandani. Ratusan pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari 199 orang fungsional kesehatan, 10 orang fungsional asisten statistik, 4 orang fungsional pengantar kerja, dan 5 orang fungsional pranata komputer. Selain itu, ada pula 7 orang fungsional analis sumber daya manusia (SDM) aparatur, 9 orang fungsional pengelola barang dan jasa, serta 25 orang fungsional pengawas sekolah.
Bupati Ipuk yang mengikuti prosesi pelantikan melalui sambungan video conference menyampaikan selamat kepada para pejabat fungsional yang telah dilantik. Orang nomor satu di jajaran Pemkab Banyuwangi teresebut juga mengingatkan mereka untuk memenuhi sumpah janji yang telah diucapkan.
Sebagai aparatur negara, para pejabat fungsional harus mampu menerapkan prinsip birokrasi berdampak seperti arahan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas. ”Birokrasi tidak hanya sekadar tumpukan kertas yang diserahkan kepada atasan. Tetapi harus lincah dan menjadi contoh yang penuh dengan inovasi sehingga berdampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ipuk menegaskan kepada para pejabat fungsional untuk bekerja secara optimal, inovatif, dan kreatif. Memiliki pemikiran yang visioner dan out of the box. Ipuk juga menekankan pentingnya core values ASN ber-AKHLAK yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Selain itu, Ipuk mengajak para pejabat fungsional untuk sigap dalam menuntaskan kemiskinan dan tengkes (stunting). Terutama harus melek digital sehingga mampu mengikuti arus zaman. ”Saya minta seluruhnya berperan aktif dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting hingga tahun depan menjadi zero kasus. Serta tidak boleh gagap teknologi (gaptek), semua harus mampu menguasai teknologi,” tegasnya.
Sementara itu, Sekkab Mujiono berpesan kepada para pejabat fungsional untuk fokus terhadap pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Terutama pengoptimalan inovasi pelayanan yang dinilai lebih efektif dan efisien. ”Inovasi dilakukan tiada henti, perlu mengambil langkah-langkah strategis dan inovatif. Sebab, tantangan ke depan sangat berat, terutama terkait perkembangan teknologi yang dinamis,” kata Mujiono.
Mujiono memaparkan sejumlah cara untuk melakukan monitoring kinerja para pejabat fungsional. Pertama, penilaian kinerja yang dilakukan langsung oleh pucuk pimpinan. Kedua, tolok ukur kinerja dapat dilihat dari tambahan perbaikan penghasilan (TPP).
Terakhir, imbuh Mujiono, monitoring penilaian dari pimpinan terhadap kinerja para pejabat fungsional yang harus disertai bukti kinerja berupa data autentik atau dokumentasi. ”Justru fungsional itu lebih bebas karena bisa berkreasi seperti apa pun. Asalkan punya dokumen atau bukti seperti berita acara, foto, dan lainnya sebagai hasil kerja yang telah dilakukan,” pungkasnya. (rei/sgt/c1)
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




