Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lindungi TKI dan TKW, DPRD Mulai Bahas Raperda Pekerja Migran

Ali Sodiqin
Penulis: Ali Sodiqin❯
EKSEKUTIF-LEGISLATIF: (Dari kiri) Wabup Sugirah, Bupati Ipuk, M. Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto, dan Ruliyono mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Banyuwangi, Senin (5/6). (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)
EKSEKUTIF-LEGISLATIF: (Dari kiri) Wabup Sugirah, Bupati Ipuk, M. Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto, dan Ruliyono mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Banyuwangi, Senin (5/6). (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)
RADAR BANYUWANGI - Pasca paripurna penyampaian nota penjelasan pengajuan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengarusutamaan gender (PUG), DPRD Banyuwangi langsung menggeber perumusan dua raperda anyar lain. Dua rancangan produk hukum tertinggi daerah yang kini digodok adalah raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan serta raperda tentang pegawai migran Indonesia (PMI).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi mengungkapkan, penyusunan draf raperda tersebut nyaris selesai. Dia mengaku sebelumnya pembahasan kedua raperda tersebut direncanakan dilaksanakan Senin (5/6).

Namun, karena masih dalam proses penyusunan yang melalui sejumlah tahapan, maka pembahasan raperda harus ditunda dan dijadwalkan kembali. ”Kami ingin raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan diparipurnakan hari ini (kemarin). Kami tidak bisa memenuhi target karena tahapan tidak seperti dulu,” ujar Sofiandi.

Salah satu penyebab pihaknya belum dapat menyelesaikan kedua raperda tersebut lantaran harus melalui sejumlah kajian. Progres terbaru dari penyusunan raperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur. ”Terakhir kami sudah berkoordinasi dengan Bakesbangpol Jatim. Kami mendapatkan masukan terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan,” kata dia.

Selain itu, Sofiandi dan tim berupaya mempercepat penyusunan raperda tentang PMI. Terlebih akhir-akhir ini marak terjadi kasus kekerasan yang dialami para PMI asal Banyuwangi. Dikatakan, raperda tersebut diharapkan dapat menjadi ”payung” untuk perlindungan dan pemberdayaan dari PMI.

”Karena salah satu analisis perda tersebut adalah kebutuhan masyarakat yang mendesak. Yaitu banyak kasus penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal ini berdampak terhadap citra baik Banyuwangi. Sehingga, kami upayakan untuk segera dilakukan pembahasan secepat mungkin,” tegas Sofiandi.

Sofiandi memperkirakan penyusunan raperda selesai dalam beberapa pekan ke depan. Selanjutnya, pihaknya akan mengajukan paripurna pembahasan kedua raperda.  ”Kami sudah selesai di tahap legal drafting. Tinggal kami mintakan harmonisasi dengan melakukan koordinasi dengan tim pakar. Sudah proses pengerjaan karena ini sifatnya mandatory terhadap ketentuan regulasi yang berkembang akhir-akhir ini,” pungkasnya. (rei/sgt/c1)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bukan Keluarga, PRT  Filipina Ini Justru Jadi Pewaris Rp14 Miliar dari Majikannya di Hong Kong

Bukan Keluarga, PRT Filipina Ini Justru Jadi Pewaris Rp14 Miliar dari Majikannya di Hong Kong

Daisy Budca-Eng, PRT Filipina, mewarisi aset sedikitnya Rp14 miliar dari mantan majikan setelah 11 tahun merawat lansia asal Portugal.

Kisah Daisy, PRT  Filipina yang Mewarisi Rp14 Miliar Setelah Rawat Majikan 11 Tahun

Kisah Daisy, PRT Filipina yang Mewarisi Rp14 Miliar Setelah Rawat Majikan 11 Tahun

Daisy Bucad-Eng, mantan PRT Filipina, mewarisi aset Rp14 miliar dari majikan asal Portugal setelah 11 tahun merawatnya.

Polda NTB Bongkar TPPO Berkedok LPK Jepang, Seorang Perempuan Jadi Tersangka

Polda NTB Bongkar TPPO Berkedok LPK Jepang, Seorang Perempuan Jadi Tersangka

Polda NTB mengungkap dugaan TPPO berkedok LPK ilegal dengan tujuan Jepang. Seorang perempuan menjadi tersangka setelah diduga merekrut calon PMI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer