Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perlahan namun pasti, KPU melaksanakan dan merampungkan satu per satu tahapan pesta demokrasi lima tahunan itu. Salah satunya ancang-ancang membahas Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD).
Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini Rahman mengatakan, pihaknya mulai melakukan pembahasan NPHD dengan Pemkab Banyuwangi pada Agustus dan September. “Kalau koordinasi dengan pemkab mungkin sekitar Agustus dan September,” ujarnya, Minggu (23/4).
Apabila tidak ada aral, penandatanganan NPHD dilaksanakan pada Oktober mendatang. Anggaran yang digelontorkan diprediksi mencapai Rp 115 miliar. Namun, anggaran tersebut masih belum pasti. “Anggaran di-acc (accoord/disetujui) Rp 115 miliar. Ini masih belum final juga karena ini masih ada beberapa elemen yang termasuk di dalamnya," kata alumnus pascasarjana Universitas Negeri Semarang tersebut.
Beberapa elemen yang dimaksud antara lain, pemeriksaan kesehatan Covid-19. Elemen tersebut masih termasuk dalam anggaran Rp 115 miliar. “Anggaran itu apakah perlu dikeluarkan atau tidak masih belum ada penjelasan dari KPU. Karena kami masih menunggu instruksi dari KPU untuk merevisi. Sehingga masih ada kemungkinan berkurang, tetap, atau bertambah. Karena masih ada kegiatan yang lain," pungkasnya. (rei/sgt)
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



