Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Pilkada 2024 Disetujui Rp 115 Miliar

Ali Sodiqin
Penulis: Ali Sodiqin❯
Foro ilustrasi.
Foro ilustrasi.
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan digelar pada November tahun depan. Namun demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi mulai bersiap menyelenggarakan hajatan demokrasi untuk memilih bupati dan wakil bupati (wabup) serta gubernur dan wakil gubernur (wagub) Jatim tersebut.

Perlahan namun pasti, KPU melaksanakan dan merampungkan satu per satu tahapan pesta demokrasi lima tahunan itu. Salah satunya ancang-ancang membahas Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD).

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini Rahman mengatakan, pihaknya mulai melakukan pembahasan NPHD dengan Pemkab Banyuwangi pada Agustus dan September. “Kalau koordinasi dengan pemkab mungkin sekitar Agustus dan September,” ujarnya, Minggu (23/4).

Apabila tidak ada aral, penandatanganan NPHD dilaksanakan pada Oktober mendatang. Anggaran yang digelontorkan diprediksi mencapai Rp 115 miliar. Namun, anggaran tersebut masih belum pasti. “Anggaran di-acc (accoord/disetujui) Rp 115 miliar. Ini masih belum final juga karena ini masih ada beberapa elemen yang termasuk di dalamnya," kata alumnus pascasarjana Universitas Negeri Semarang tersebut.

Beberapa elemen yang dimaksud antara lain, pemeriksaan kesehatan Covid-19. Elemen tersebut masih termasuk dalam anggaran Rp 115 miliar. “Anggaran itu apakah perlu dikeluarkan atau tidak masih belum ada penjelasan dari KPU. Karena kami masih menunggu instruksi dari KPU untuk merevisi. Sehingga masih ada kemungkinan berkurang, tetap, atau bertambah. Karena masih ada kegiatan yang lain," pungkasnya. (rei/sgt)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Meritokrasi: Alat Koreksi ASN yang Terlibat Politik Praktis Pilkada 2024

Meritokrasi: Alat Koreksi ASN yang Terlibat Politik Praktis Pilkada 2024

Organisasi yang mampu menempatkan individu sesuai dengan kompetensi, kinerja, dan potensi yang dimiliki cenderung memiliki kinerja yang lebih efektif dan berkelanjutan. Atas dasar pemikiran tersebut, konsep meritokrasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer