Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Dorong Optimalisasi Potensi PAD

Syaifuddin Mahmud
Penulis: Syaifuddin Mahmud❯
BAHAS PENDAPATAN: Emy Wahyuni memimpin rapat koordinasi Komisi 3 DPRD bersama SKPD mitra kerja, Kamis sore (2/3). (Gareta Wardhani/Radar Banyuwangi)
BAHAS PENDAPATAN: Emy Wahyuni memimpin rapat koordinasi Komisi 3 DPRD bersama SKPD mitra kerja, Kamis sore (2/3). (Gareta Wardhani/Radar Banyuwangi)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – DPRD Banyuwangi mendorong eksekutif melakukan upaya untuk merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Upaya ekstra perlu dilakukan mengingat target PAD tahun ini naik signifikan dibandingkan tahun 2022.

Dorongan tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi 3 DPRD Emy Wahyuni Dwi Lestari saat memimpin rapat bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja komisi, Kamis sore (2/3). SKPD dimaksud antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop-UMP); serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Emy mengatakan, target PAD tahun ini sangat besar. Yakni mencapai Rp 575 miliar. Angka ini naik signifikan dibanding target PAD di tahun 2022 yang ”hanya” sebesar Rp 526,6 miliar. ”Melihat proyeksi PAD yang begitu besar, maka kami ingin tahu langkah-langkah yang diambil Bapenda untuk mengotimalkan semua aspek yang bisa menghasilkan PAD bagi Banyuwangi,” ujarnya.

Emy mengakui, pada rapat sebelumnya yang digeber Januari lalu, pihaknya belum mendapat gambaran yang memuaskan berkaitan upaya eksekutif untuk merealisasikan target PAD tersebut. ”Namun, kali ini kami mendapat pemaparan yang luar biasa dari Bapenda. Termasuk potensi-potensi PAD yang bisa dioptimalkan. Kami optimistis target PAD tahun ini yang mencapai Rp 575 miliar dapat terealisasi,” kata dia.

Selain target PAD, Emy mengatakan pihaknya ingin mengetahui sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2022. Berdasar keterangan pihak eksekutif, Silpa tahun lalu sebesar Rp 292 miliar. ”Silpa tahun 2022 lumayan besar. Kami ingin mengetahui, langkah-langkah selanjutnya. Teramasuk Silpa tersebut digunakan untuk apa?” kata dia.

Selain itu, menurut Emy, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar target PAD bisa terealisasi seratus persen. Salah satunya dari pos retribusi pasar. Dikatakan, sarana dan prasarana pasar, khususnya Pasar Banyuwangi perlu diperbaiki.

Emy menambahkan, pada tahun 2022 realisasi retribusi pasar sebesar 80 persen dari target yang ditentukan. Dia berharap, realisasi sumber PAD yang satu ini bisa mencapai seratus persen tahun ini. ”Banyak sarana-prasarana pasar yang harus diperbaiki. Seperti Pasar Banyuwangi, sebenarnya sudah kurang layak. Akhirnya banyak pedagang yang ke luar pasar. Sudah sering diimbau untuk masuk pasar, namun esoknya mereka kembali berjualan di luar pasar,” pungkasnya. (rei/sgt/c1)

Advertisement
Advertisement
Editor : Syaifuddin Mahmud
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Pansus IV DPRD Banyuwangi menuntaskan pembahasan raperda pendidikan yang mencakup sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengaturan dana BOS.

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi memfinalisasi Raperda PPHD, menghapus klausul 15 hari, dan memastikan aturan produk hukum daerah selaras regulasi nasional.

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Partai Gerindra memecat Asrila Diska Rimunda terkait kasus narkoba. Fraksi Gerindra Banyuwangi masih menunggu surat resmi dari DPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer