Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Upayakan Zero Accident PHK

G
Photo
Photo
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Jumlah pegawai di Banyuwangi yang kehilangan pekerjaan selama tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan. Mereka mengalami Pemutusan Hak Kerja (PHK) dari perusahaan.

Peningkatan tersebut disebabkan berbagai faktor. Antara lain kondisi perusahaan yang pailit dan adanya masalah yang muncul dalam hubungan industrial di perusahaan.

Berdasar data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian (Disnakertrans), kasus PHK di Bumi Blambangan sejak 2021 hingga 2022 meningkat 8,16 persen. Pada tahun 2021 jumlah pekerja yang dirumahkan tercatat sebanyak 147 orang. Sedangkan pada tahun 2022 mencapai 159 pekerja yang berasal dari 14 perusahaan.

Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Mohamad Rusdi mengakui adanya peningkatan pekerja yang mengalami PHK. Penyumbang terbesar kenaikan jumlah kasus PHK di tahun 2022 yakni dari PT Blambangan Food Packers, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar. ”Dari Food Packers itu terpaksa harus merumahkan 81 karyawannya karena perusahaan mengalami pailit,” ujarnya.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2003 BAB XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengatur pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan regulasi tersebut, Rusdi mengatakan pihaknya megupayakan berbagai cara untuk menciptakan zero accident PHK. Seperti meminta penyelesaian permasalahan dilaksanakan secara musyawarah oleh pihak perusahaan dengan pekerja (Bipartit).

Hal itu tertuang pada UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tepatnya pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.

Rusdi mengakui sebagai pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, pihaknya bertugas sebagai mediator yang bertugas untuk memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. ”Kalau melalui proses bipartit tidak terselesaikan, maka dinas selaku mediator permasalahan hubungan industrial akan membantu menyelesaikannya,” kata dia.

Upaya lainnya adalah melaksanakan sosialisasi menghadirkan beberapa perusahaan di Banyuwangi. ”Beberapa waktu lalu kami telah melaksanakan sosialisasi UU Cipta Kerja. Berisi tentang sosialisasi pembuatan program perusahan, cara membuat peraturan perusahaan, dan lainnya,” pungkasnya. (cw4/sgt)

Advertisement
Advertisement
Editor : Gerda Sukarno Prayudha
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ribuan Lowongan Menanti, Job Fair Bintan 2026 Digelar 12-13 Juni

Ribuan Lowongan Menanti, Job Fair Bintan 2026 Digelar 12-13 Juni

Job Fair Bintan 2026 digelar 12-13 Juni dengan 1.309 lowongan dari 11 perusahaan. Tersedia walk-in interview hingga konseling karier.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer