Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam sidang DKPP yang dipimpin Ratna Dewi Pettalolo tersebut, ada empat poin putusan. Di antaranya menolak pengaduan Bambang Efendi dan merehabilitasi nama baik para komisioner Bawaslu, yakni Hamim selaku ketua dan empat anggotanya Anang Lukman Efendi, Adrianus Yansen Pale, Joyo Adikusimo, dan Aksan Mustofa.
”Selanjutnya, DKPP RI memerintahkan Bawaslu Banyuwangi untuk menjalankan putusan paling lama tujuh hari setelah dibacakan keputusan dan memerintahkan Bawaslu Banyuwangi mengawasi pelaksanaan putusan tersebut,” kata Ratna.
Sebelumnya, komisioner Bawaslu Banyuwangi dilaporkan oleh warga Kecamatan Songgon, Bambang Efendi atau Hendik Kriwul. Laporan tersebut sampai pada DKPP RI di Jakarta. Sebagai tindak lanjutnya, berdasarkan Surat Aduan Nomor 40-PKE-DKPP/XII/2022 terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP), ketua dan anggota Bawaslu hadir untuk mendengarkan keputusan sidang DKPP. Pelanggaran kode etik tersebut terkait rekrutmen anggota panwascam.
Dengan putusan DKPP tersebut, Bawaslu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Langkah yang dilakukan dalam merekrut anggota panwascam juga sudah benar seusai peraturan yang berlaku. ”Alhamdulillah, kami dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Berangkat sidang ke DKPP langit Jakarta mendung, pulang sidang maleh padang jingglang,” kata Anang Lukman, salah satu komisioner Bawaslu Banyuwangi.
Ketua Majelis Sidang DKPP Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, Bawaslu Banyuwangi tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik seperti yang dilaporkan oleh pengadu. Hakim DKPP menolak pengaduan para pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik teradu, yaitu Hamim selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya teradu dua, yaitu Adrianus Yansen Pale, teradu tiga Anang Lukman Afandi, teradu empat Joyo Adikusumo, dan teradu lima Aksan Mustofa selaku anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhitung sejak putusan ini dibacakan.
Ketua Bawaslu Banyuwangi Hamim mengucapkan syukur atas putusan DKPP RI. ”Alhamdulillah, terehabilitasi,” ujarnya dihubungi via ponselnya, kemarin (11/1).
Hamim menegaskan putusan yang dibacakan oleh ketua sidang dianggap final dari konflik pelanggaran kode etik. ”Keputusan dari DKPP adalah final mengikat,” tegas Hamim.
Pengganti Antar Waktu (PAW) Komisioner Bawaslu Banyuwangi Divisi Hukum dan Sengketa Aksan Mustofa menegaskan, Bawaslu tidak terbukti sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh pengadu. ”Rehabilitasi nanti mungkin akan kami sampaikan dalam bentuk surat resmi agar diketahui masyarakat luas,” pungkasnya.
Menanggapi keputusan DKPP RI, Bambang Efendi selaku pengadu mengaku tidak puas. DKPP dianggap menguatkan tanggapan anggota Komisioner Bawaslu Adrianus dalam persidangan sebelumnya. ”Itu kok dijadikan patokan dalam putusan,” ungkapnya.
Pada sidang yang digelar Senin (19/12), Adrianus menepis tudingan Bambang Efendi yang menyatakan dirinya berada di Hotel Mirah, Banyuwangi dengan salah satu peserta rekrutmen panwascam. ”Saya bersama saksi melihat sendiri, melihat di hotel, bukan di Surabaya seperti yang dikatakannya,” terang Bambang.
Meski demikian, kata Bambang, keputusan ini sudah bersifat final. Dia hanya bisa menerima putusan DKPP RI. ”Sudah tidak bisa mengajukan banding karena tidak ada lembaga peradilan lain untuk banding kasus ini,” pungkasnya. (cw3/cw4/abi/aif/c1)
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





