Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sahkan Raperda Prioritas, Persetujuan APBD Tepat Waktu

Syaifuddin Mahmud
Penulis: Syaifuddin Mahmud❯
Ketua DPRD I Made Cahyana Negara dan Bupati Ipuk Fiestiandani menandatangani RAPBD 2023. (Ramada Kusuma/RaBa)
Ketua DPRD I Made Cahyana Negara dan Bupati Ipuk Fiestiandani menandatangani RAPBD 2023. (Ramada Kusuma/RaBa)
RADAR BANYUWANGI - Sebagai bagian dari Pemkab Banyuwangi, DPRD mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten ujung timur Pulau Jawa. Peran itu tak hanya diwujudkan dengan melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), tetapi juga fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Sesuai regulasi, tepatnya diatur pasal 94 dan pasal 149 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, fungsi DPRD meliputi pembentukan peraturan daerah (perda), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda), mengusulkan raperda, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah (propemperda) bersama kepala daerah. Sedangkan fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.

Selain itu, dewan juga memiliki fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pembentukan perda, khususnya sepanjang tahun ini, dewan telah menetapkan 22 judul raperda dalam Propemperda 2022. Rinciannya, tiga raperda kumulatif terbuka, 11 raperda usul DPRD, dan delapan raperda usul bupati.

Photo
Photo
Grafis: Reza Fairuz/Radar Banyuwangi)

Dari total 22 judul raperda tersebut, dewan bersama eksekutif sudah membahas 11 raperda. Bahkan, lima di antaranya sudah disahkan dan satu raperda lain bakal menyusul disahkan sebelum tutup tahun ini. Bukan itu saja, tiga raperda lain sudah rampung dibahas dan kini dalam tahap fasilitasi gubernur.

Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengatakan, dalam hal pembentukan perda, pihaknya bertekad untuk dapat menghasilkan produk hukum tertinggi daerah yang benar-benar berkualitas, sesuai skala prioritas, dan sesuai dengan kebutuhan. ”Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar DPRD memproduksi perda yang berkualitas, bukan jumlahnya yang banyak, tetapi kualitasnya,” ujarnya.

Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi anggaran, dewan juga berhasil mengesahkan raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu. Termasuk raperda tentang Perubahan APBD Banyuwangi Tahun 2022 dan raperda tentang APBD 2023. Sebagaimana diketahui, persetujuan bersama antara DPRD dan bupati terhadap raperda APBD 2023 dilakukan pada 28 November lalu.

Dengan keberhasilan pengesahan APBD tepat waktu tersebut, maka kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini nyaris dipastikan terbebas dari ancaman sanksi administrasi dari pusat.

Berdasar ketentuan pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Artinya, rancangan perda APBD sudah harus disepakati paling lambat pada tanggal 30 November alias satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. (sgt/c1)

Advertisement
Advertisement
Editor : Syaifuddin Mahmud
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer