Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi III DPRD Situbondo Nilai Perda RTRW Perlu Direvisi

E
Penulis: Edy Supriyono❯
Anggota Komisi III DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda.
Anggota Komisi III DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda.
SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Anggota Komisi III DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda berpendapat, perlu ada perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab,  sejumlah ketentuan di dalamnya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Salah satunya tentang penataan, pemukiman dan  kawasan tambang.

Kata dia, Komisi III DPRD sudah melakukan rapat dengan DPUPP terkait perubahan tersebut. Bahkan anggaran yang dibutuhkan sudah disiapkan. “Rapat pembahasan APBD 2023 bersama Kepala PUPP dan Kepala Bidang, mengatakan bahwa Pemkab telah menganggarkan evaluasi untuk Perda RT-RW,” ujarnya, Selasa (22/11).

Janur menjelaskan,  sudah sepuluh tahun Perda RT-RW belum pernah dilakukan evaluasi. Padahal, ketentuan hukum yang tercantum di dalam Perda tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.  “Ini memang harus dilakukan. Karena sudah sepuluh tahun lebih Perda RT-RW kita belum  pernah dievaluasi dan saat ini  perkembangan kota sangat pesat,” imbuhnya.

Kata Janur, dalam sepuluh tahun yang sudah berjalan, saat ini sudah banyak perkembangan yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Adanya perkembangan daerah, aturan yang dibuat harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

“Kesesuaian antara aturan dan perkembangan daerah itu pentng. Karena ini untuk pengembangan daerah. Tidak bisa aturan yang sudah lama dipaksanakan untuk tetap digunakan. Bahkan, banyak ketentuan yang seharusnya penting untuk dicantumkan tetapi tidak ada dalam Perda tersebut,” jelasnya.

Janur mencontohkan, masalah penataan tambang yang terjadi di wilayah timur Situbondo dan wilayah barat. Itu menimbulkan permasalahan di masyarakat. “Penataan tambang ini merupakan salah satu yang masih belum dijangkau dalam Perda RTRW. Ini nantinya terkait tambang perlu dikaji terlebih dahulu. Sehingga bisa tepat sasaran,” jelasnya.

Kata dia, Perda yang  akan dievaluasi itu, tentunya akan disesuaikan dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah di atasnya. Tetapi paling tidak kebijakan lokal diupayakan ada walaupun tidak semuanya masuk. “Tetapi ini baru masukan dari DPRD, sebab eksekutif juga punya alasan tersendiri keinginannya seperti apa. Evaluasi Perda ini tentu butuh persetujuan bersama dengan DPRD. Karena itu butuh pemahaman bersama secara utuh oleh para pemangku kebijakan” pungkasnya. (wan/pri)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Krisis Kepala Sekolah di Situbondo, DPRD Beri Tenggat Dispendikbud

Krisis Kepala Sekolah di Situbondo, DPRD Beri Tenggat Dispendikbud

DPRD Situbondo memberi tenggat hingga 2027 untuk menuntaskan 98 kekosongan kepala sekolah definitif. Dispendikbud diminta mempercepat seleksi.

Pipa Paralon Misterius di Pantai Banyuglugur Resahkan Nelayan Situbondo, Air Diduga Keruh

Pipa Paralon Misterius di Pantai Banyuglugur Resahkan Nelayan Situbondo, Air Diduga Keruh

Pipa misterius di Pantai Banyuglugur Situbondo diduga saluran limbah. Nelayan resah, DPRD dan DLH diminta segera turun tangan investigasi.

PT Kaixin Diduga Keruk Pantai Tengah Malam, Empat Mangrove Rusak di Pesisir Pecaron Situbondo

PT Kaixin Diduga Keruk Pantai Tengah Malam, Empat Mangrove Rusak di Pesisir Pecaron Situbondo

PT Kaixin diduga mengeruk bibir pantai dan merusak mangrove di Pecaron, Kendit. TNI AL sempat menghentikan aktivitas karena izin belum jelas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer