Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2023 Tembus 4,54 Persen

A
Penulis: AF Ichsan Rasyid❯
TAHAP BARU: Bupati Ipuk Fistiandani menyerahkan nota keuangan kepada M. Ali Mahrus dalam forum rapat paripurna DPRD Banyuwangi Jumat malam (18/11). (HARIYADI UNTUK RABA)
TAHAP BARU: Bupati Ipuk Fistiandani menyerahkan nota keuangan kepada M. Ali Mahrus dalam forum rapat paripurna DPRD Banyuwangi Jumat malam (18/11). (HARIYADI UNTUK RABA)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Penyusunan rancangan anggaran keuangan Pemkab Banyuwangi memasuki babak baru. Setelah eksekutif dan legislatif menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Selasa (15/11), kini dua pihak mulai menggeber pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.

Pembahasan rancangan APBD itu ditandai dengan penyampaian nota keuangan dari Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas pada rapat paripurna DPRD Banyuwangi Jumat malam (18/11). Rapat yang juga dihadiri anggota dewan asal lintas fraksi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus.

Ipuk mengatakan, tema pembangunan yang diusung pada tahun 2023 adalah “Akselerasi Pemlihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infrastruktur Tematik, Harmoni, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)”. Tema pembangunan tersebut diterjemahkan dalam enam prioritas pengembangan daerah, yakni percepatan transformasi digital di sektor pertanian, pariwisata, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); penguatan ketahanan kesehatan masyarakat; pembangunan infrastruktur; penguatan stabilitas sosial dan politik; peningkatan SDM unggul dan berbudaya; otomatisasi layanan publik dan manajemen pemerintahan.

Sebagai salah satu upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat Bumi Blambangan, Ipuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,54 persen. Hal itu didasarkan pada kinerja positif selama tahun 2022. ”Kinerja positif tersebut merupakan dampak (multiplier effect) dukungan Pemkab Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas,” ujarnya.

Ipuk menuturkan, pemkab terus berupaya mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat untuk mencapai sasaran pembangunan.

Terdapat beberapa upaya optimalisasi pendapatan. Seperti mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah

Ipuk lantas membeber, gambaran rancangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun depan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 575 miliar. Pendapatan transfer untuk tahun 2023 mencapai Rp 2,529 triliun. Sedangkan pendapatan lain yang sah yakni Rp 59,8 miliar. “Pendapatan daerah pada tahun  2023 direncanakan sebesar Rp 3,164 triliun. Sedangkan komposisi belanja daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3,220 triliun,” bebernya.

Permasalahan utama yang timbul pada sisi belanja adalah tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, dalam   penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara  selektif sesuai dengan KUA-PPAS.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 64,396 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. “Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 7,742 miliar,” kata Ipuk.

Di akhir penyampaian nota keuangan Ipuk menegaskan, terdapat kemungkinan perubahan total anggaran. ”Terhadap APBD 2023  yang telah disampaikan baik pendapatan maupun belanja, uraian kegiatan, dan besaran anggarannya dapat berubah sesuai hasil pembahasan yang akan kita bahas bersama,” pungkasnya.(cw4/sgt)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Fiskal Banyuwangi Tertekan, PAD Justru Dipatok Naik Rp51,8 Miliar

Fiskal Banyuwangi Tertekan, PAD Justru Dipatok Naik Rp51,8 Miliar

Pemkab dan DPRD Banyuwangi menyepakati Perubahan KUA-PPAS 2026. Pendapatan turun Rp19,17 miliar, tetapi PAD naik Rp51,8 miliar.

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Pansus IV DPRD Banyuwangi menuntaskan pembahasan raperda pendidikan yang mencakup sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengaturan dana BOS.

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi memfinalisasi Raperda PPHD, menghapus klausul 15 hari, dan memastikan aturan produk hukum daerah selaras regulasi nasional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer