Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembahasan rancangan APBD itu ditandai dengan penyampaian nota keuangan dari Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas pada rapat paripurna DPRD Banyuwangi Jumat malam (18/11). Rapat yang juga dihadiri anggota dewan asal lintas fraksi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus.
Ipuk mengatakan, tema pembangunan yang diusung pada tahun 2023 adalah “Akselerasi Pemlihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infrastruktur Tematik, Harmoni, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)”. Tema pembangunan tersebut diterjemahkan dalam enam prioritas pengembangan daerah, yakni percepatan transformasi digital di sektor pertanian, pariwisata, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); penguatan ketahanan kesehatan masyarakat; pembangunan infrastruktur; penguatan stabilitas sosial dan politik; peningkatan SDM unggul dan berbudaya; otomatisasi layanan publik dan manajemen pemerintahan.
Sebagai salah satu upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat Bumi Blambangan, Ipuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,54 persen. Hal itu didasarkan pada kinerja positif selama tahun 2022. ”Kinerja positif tersebut merupakan dampak (multiplier effect) dukungan Pemkab Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas,” ujarnya.
Ipuk menuturkan, pemkab terus berupaya mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat untuk mencapai sasaran pembangunan.
Terdapat beberapa upaya optimalisasi pendapatan. Seperti mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah
Ipuk lantas membeber, gambaran rancangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun depan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 575 miliar. Pendapatan transfer untuk tahun 2023 mencapai Rp 2,529 triliun. Sedangkan pendapatan lain yang sah yakni Rp 59,8 miliar. “Pendapatan daerah pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 3,164 triliun. Sedangkan komposisi belanja daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3,220 triliun,” bebernya.
Permasalahan utama yang timbul pada sisi belanja adalah tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, dalam penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara selektif sesuai dengan KUA-PPAS.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 64,396 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. “Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 7,742 miliar,” kata Ipuk.
Di akhir penyampaian nota keuangan Ipuk menegaskan, terdapat kemungkinan perubahan total anggaran. ”Terhadap APBD 2023 yang telah disampaikan baik pendapatan maupun belanja, uraian kegiatan, dan besaran anggarannya dapat berubah sesuai hasil pembahasan yang akan kita bahas bersama,” pungkasnya.(cw4/sgt)
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




