Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berdasar data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, di antara 189 desa se-kabupaten the Sunrise of Java, masih terdapat 42 desa yang belum mencairkan DD. Khususnya, pencairan DD tahap tiga.
Sekadar diketahui, berdasar Surat Keputusan (SK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) RI Nomor 030 Tahun 2016 tentang status kemajuan dan kemandirian desa, terdapat lima klasifikasi status kemajuan desa. Lima klasifikasi tersebut meliputi Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Berdasar SK tersebut, pencairan DD dibagi sesuai kategori masing-masing desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas DPMD Faishol mengatakan, sampai saat ini jumlah desa yang masih dalam proses pencairan DD termasuk dalam desa maju. Proses pencairan masih berada di tahap tiga, yakni sebesar 20 persen. Pagu anggaran tahun ini untuk seluruh desa se-Banyuwangi mencapai Rp 221 miliar. ”Total DD yang didapatkan setiap desa itu berbeda,” ujarnya, Jumat (11/11).
Faishol menuturkan, pencairan dana tersebut dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan status masing-masing desa. ”Di Banyuwangi ada dua jenis pencairan disesuaikan status kemandirian desa. Desa mandiri dilakukan dua kali tahapan, yaitu 60 persen dan 40 persen. Sedangkan desa maju melalui tiga tahapan 40 persen, 40 persen, dan 20 persen,” paparnya.
Banyuwangi sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu desa di Banyuwangi hanya terdiri dari desa mandiri dan desa maju. ”Alhamdulillah, Banyuwangi saat ini sudah tidak ada desa berkembang. Sehingga, beberapa waktu lalu mendapat penghargaan dari Menteri Desa,” ucap Faishol.
Faishol memastikan, program pencairan DD rampung sesuai dengan target yang telah ditentukan. ”Ya harus selesai, ini terakhirnya adalah 30 November. Sehingga harus didistribusikan ke masing-masing desa di Banyuwangi,” tegasnya.
Sementara itu, berkaitan adanya kemungkinan desa terlambat mencairkan DD, Faishol menuturkan desa tersebut berisiko tidak mendapat DD di tahun 2022. ”Kalau terlambat uangnya tidak didistribusikan dan tetap di kas negara. Karena tahun depan sudah ada DD yang baru,” pungkasnya. (cw4/sgt/c1)
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





