Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hearing dipimpin Ketua Gabungan Komisi III dan IV Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DPRD Anom Bashori. Beberapa tamu penting turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Antara lain, Kepala Dinas Perikanan Alief Rahman Kartiono, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Ahmad Saeho, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Hasan Basri, serta elemen nelayan lain.
Anom mengatakan, tujuan dari pelaksanaan public hearing yakni untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait raperda yang sedang dibahas. ”Harapan kami adalah ingin menghasilkan perda yang berkualitas. Oleh karena itu, public hearing ini diadakan untuk mengetahui bagaimana respona dan ekspektasi publik terhadap raperda perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang diinisiasi dewan,” katanya.
Politisi PDIP itu bersyukur atas respons masyarakat yang menunjukkan kepuasan terhadap raperda yang digagas dewan. Menurutnya, masyarakat menilai materi produk hukum daerah tersebut sangat baik serta memiliki visibilitas tinggi terhadap nelayan di Bumi Blambangan. ”Alhamdulillah, elemen nelayan dalam public hearing nyaris tidak memberikan koreksi sama sekali dan menganggap materi raperda sudah baik,” ucapnya.
Anom berharap raperda dapat segera mencapai tahap finalisasi. Sehingga, dalam waktu dekat dapat menjadi payung hukum kebutuhan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Banyuwangi.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Banyuwangi Ahmad Saeho. Dia mengatakan, raperda inisiatif dewan tersebut mendapat apresiasi positif. Sebab, para nelayan merasa baru kali ini dilibatkan dalam pembahasan materi produk hukum daerah. ”Selanjutnya, elemen nelayan meminta dapat terus dilibatkan dalam proses pembahasan raperda,” ucapnya.
Selain itu, Ahmad mengaku telah menyiapkan aplikasi bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembahasan raperda. Pihaknya telah menyiapkan media berupa website agar masnyarakat dapat menyumbangkan pemikiran, pendapat, saran, dan masukan terhadap produk hukum yang sedang digodok tersebut. ”Kami sudah siapkan aplikasinya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dapat diakses melalui smartphone masing-masing. Di sana ada ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
Ketua DPC HNSI Hasan Basri memberikan apresiasi terhadap DPRD banyuwangi yang telah berinisiasi menyusun rancangan peraturan daerah bagi nelayan di kabupaten the Sunrise of Java. ”Baru kali ini di Kabupaten Banyuwangi, saya merasakan ada peraturan daerah untuk kepentingan perlindungan para nelayan dan semoga ini terus belanjut,” tuturnya.
Menurut tokoh masyarakat Muncar tersebut, pasal demi pasal yang tercantum dalam raperda sudah baik karena mengakomodasi kebutuhan perlindungan nelayan dari sisi keselamatan, pemberdayaan, hingga keberlanjutan usaha nelayan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Alief Rahman Kartiono mengatakan, Pemkab Banyuwangi ingin memiliki regulasi daerah yang dapat menaungi kepentingan nelayan terkait dengan perlindungan dan pemberdayaannya. ”Ini menjadi bagian yang penting bagi kita semua agar nelayan ketika melaut merasa aman dan ada jaminan. Sehingga kesejahtaeraan nelayan dapat terjamin,” kata dia.
Alief menambahkan, Bupati Banyuwangi telah merespons kebutuhan nelayan. Setidaknya itu terbukti dengan bantuan premi asuransi, termasuk fasilitasi sertifikasi status tanah nelayan. ”Pemerintah tentu konsisten terhadap kepentingan nelayan, sehingga selanjutnya para nelayan dapat lebih sejahtera,” pungkasnya. (cw4/afi/c1)
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





