Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembahasan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular Tuntas

Ali Sodiqin
Penulis: Ali Sodiqin❯
I Made Cahyana Negara, Ketua DPRD Banyuwangi. (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)
I Made Cahyana Negara, Ketua DPRD Banyuwangi. (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Internal DPRD Banyuwangi memanfaatkan hak inisiatif dewan untuk membuat rancangan peraturan daerah (raperda). Salah satu raperda usul dewan yang kini telah digodok adalah rancangan produk hukum tertinggi daerah tentang penanggulangan penyakit menular.

Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengatakan, rencana pembentukan peraturan daerah (perda) tentang penanggulangan penyakit menular sudah mulai berjalan. Sebagaimana proses pembentukan perda lain, pembuatan perda inisiatif juga harus melewati beberapa tahap sebelum dilakukan pembahasan secara intensif. ”Proses pembentukan perda itu sama. Ada tahap-tahap penting yang harus dilalui terlebih dahulu,” ujarnya, Selasa (11/10).

Made menjelaskan, tahap awal yang harus dilalui untuk membentuk perda adalah menyampaikan usul raperda. Usul tersebut disampaikan kepada anggota dewan, meliputi anggota fraksi dan komisi-komisi di DPRD. ”Usul raperda yang disampaikan itu menunggu kesepakatan anggota dewan. Setelah disepakati, maka berlanjut pada tahap berikutnya, yakni pembahasan melalui Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda),” jelasnya.

Made mengaku, proses pembentukan perda tersebut tidak ada kendala. Bahkan, pembahasan raperda penanggulangan penyakit menular yang dilakukan oleh panitia khusus (pansus) DPRD sudah selesai dikerjakan. ”Alhamdulillah, saya mendapat informasi kalau sudah selesai dibahas oleh tim pansus. Artinya, semua tahap sudah dilalui,” tuturnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi Hary Priyanto memberikan apresiasi atas inisiatif dewan membentuk perda penanggulangan dan pencegahan penyakit menular. Sebab, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular. ”Raperda tersebut sebagai modal dasar pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam hal melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit,” pungkasnya. (sgt/c1)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bukan Gangguan Jiwa, Ini Alasan Ilmiah Pasien Rabies Hidrofobia

Bukan Gangguan Jiwa, Ini Alasan Ilmiah Pasien Rabies Hidrofobia

Penderita rabies sering mengalami hidrofobia dan aerofobia. Simak penjelasan medis mengapa virus rabies menyebabkan ketakutan ekstrem pada air dan angin.

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Pansus IV DPRD Banyuwangi menuntaskan pembahasan raperda pendidikan yang mencakup sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengaturan dana BOS.

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi memfinalisasi Raperda PPHD, menghapus klausul 15 hari, dan memastikan aturan produk hukum daerah selaras regulasi nasional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer