Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Setujui Usulan Anggaran Pilkades Rp 7,6 Miliar

Syaifuddin Mahmud
Penulis: Syaifuddin Mahmud❯
Irianto, Ketua Komisi1 DPRD Banyuwangi. (Iwan Feriyanto/Radar Banyuwangi)
Irianto, Ketua Komisi1 DPRD Banyuwangi. (Iwan Feriyanto/Radar Banyuwangi)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – DPRD Banyuwangi menyetujui usulan anggaran pilkades sebesar Rp 7,6 miliar yang diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Usulan anggaran miliaran rupiah itu terkuak dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2023, Rabu (12/10).

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Irianto menjelaskan, usulan anggaran yang disetujui masih tahap awal. Kepastian anggaran yang dibutuhkan menunggu hasil rapat dari Badan Anggaran (Banggar). ”Kami Komisi 1 sepakat-sepakat saja kalau DPMD mengajukan anggaran sebesar Rp 7,6 miliar. Ke depan, apakah anggaran yang disepakati Komisi 1 sama atau berubah, itu bukan menjadi kewenangan kami. Kebijakan tersebut ada di Banggar,” ujarnya.

Nantinya, kata Irianto, usulan tersebut akan dibahas secara intens oleh Banggar. ”Tim Banggar nantinya yang akan intens membahas anggaran pilkades. Di sana akan dikaji lebih mendalam,” jelasnya.

Wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu mengaku usulan yang disampaikan DPMD masih tahap awal. Selain itu usulan yang diajukan masih masuk akal. ”Pilkades serentak akan dilaksanakan di 51 desa. Jumlah anggaran yang dibutuhkan juga tidak sedikit, pasti membutuhkan biaya besar,” jelasnya.

Dikatakan irianto, jumlah tersebut sifatnya secara keseluruhan. Secara detail Komisi 1 belum mengetahui pasti kebutuhan pilkades setiap desa. ”Secara rinci kebutuhan pilkades di setiap desa kami tidak tahu. Itu hanya perhitungan secara luas yang kami terima,” ungkapnya.

Irianto menambahkan, tahun 2023 akan dilaksanakan pilkades secara serentak. Pada tahun yang sama ada agenda penetapan calon anggota legislatif. Pihaknya mengaku tidak tahu apakah pelaksanaan pilkades ditunda atau tidak. ”Selama belum ada instruksi dari Kemendagri, pelaksanaan pilkades tetap sesuai agenda. Rencana kebutuhan anggaran pilkades tetap kami bahas sekarang,” tandas Irianto. (wan/aif/c1)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Pansus IV DPRD Banyuwangi menuntaskan pembahasan raperda pendidikan yang mencakup sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengaturan dana BOS.

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi memfinalisasi Raperda PPHD, menghapus klausul 15 hari, dan memastikan aturan produk hukum daerah selaras regulasi nasional.

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Partai Gerindra memecat Asrila Diska Rimunda terkait kasus narkoba. Fraksi Gerindra Banyuwangi masih menunggu surat resmi dari DPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer