Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Irianto menjelaskan, usulan anggaran yang disetujui masih tahap awal. Kepastian anggaran yang dibutuhkan menunggu hasil rapat dari Badan Anggaran (Banggar). ”Kami Komisi 1 sepakat-sepakat saja kalau DPMD mengajukan anggaran sebesar Rp 7,6 miliar. Ke depan, apakah anggaran yang disepakati Komisi 1 sama atau berubah, itu bukan menjadi kewenangan kami. Kebijakan tersebut ada di Banggar,” ujarnya.
Nantinya, kata Irianto, usulan tersebut akan dibahas secara intens oleh Banggar. ”Tim Banggar nantinya yang akan intens membahas anggaran pilkades. Di sana akan dikaji lebih mendalam,” jelasnya.
Wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu mengaku usulan yang disampaikan DPMD masih tahap awal. Selain itu usulan yang diajukan masih masuk akal. ”Pilkades serentak akan dilaksanakan di 51 desa. Jumlah anggaran yang dibutuhkan juga tidak sedikit, pasti membutuhkan biaya besar,” jelasnya.
Dikatakan irianto, jumlah tersebut sifatnya secara keseluruhan. Secara detail Komisi 1 belum mengetahui pasti kebutuhan pilkades setiap desa. ”Secara rinci kebutuhan pilkades di setiap desa kami tidak tahu. Itu hanya perhitungan secara luas yang kami terima,” ungkapnya.
Irianto menambahkan, tahun 2023 akan dilaksanakan pilkades secara serentak. Pada tahun yang sama ada agenda penetapan calon anggota legislatif. Pihaknya mengaku tidak tahu apakah pelaksanaan pilkades ditunda atau tidak. ”Selama belum ada instruksi dari Kemendagri, pelaksanaan pilkades tetap sesuai agenda. Rencana kebutuhan anggaran pilkades tetap kami bahas sekarang,” tandas Irianto. (wan/aif/c1)
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





