Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Segera Bahas KUA-PPAS 2023

Ali Sodiqin
Penulis: Ali Sodiqin❯
BAHAS KEUANGAN DAERAH: Bupati Ipuk didampingi Wabup Sugirah menyerahkan nota pengantar KUA-PPAS APBD 2023 kepada Ketua DPRD Made cahyana Negara dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Jumat (12/8). (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)
BAHAS KEUANGAN DAERAH: Bupati Ipuk didampingi Wabup Sugirah menyerahkan nota pengantar KUA-PPAS APBD 2023 kepada Ketua DPRD Made cahyana Negara dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Jumat (12/8). (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pasca pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2022, kalangan dewan langsung ancang-ancang membahas anggaran keuangan daerah tahun depan. Jadwal rapat pembahasan secara komprehensif sudah disusun. Bahkan, rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD pun telah dijadwalkan, yakni pada 28 November mendatang.

Penjadwalan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD 2023 itu dilakukan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Banyuwangi, Senin (10/10). Rapat kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono.

Seperti diketahui, Bupati Ipuk Fiestiandani telah menyampaikan nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 kepada dewan. Cikal-bakal rancangan APBD 2023 tersebut disampaikan pada forum rapat paripurna dewan pada 12 Agustus lalu.

Dalam nota KUA-PPAS tersebut, pemkab optimistis kinerja perekonomian tahun depan kian membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksi sebesar 4,54 persen atau naik dibandingkan target pada rancangan awal P-APBD 2022 yang ”hanya” sebesar 4,27 persen.

Sementara itu, Ruliyono mengatakan, dewan sudah mengagendakan pembahasan KUA-PPAS 2023 hingga Rancangan APBD 2023. Tahap awal, pembahasan akan dilakukan komisi-komisi di DPRD bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja masing-masing. ”Pembahasan antara komisi dengan SKPD mitra kerja dimulai Rabu besok (12/10),” ujarnya.

Ruliyono menambahkan, setelah rapat komisi-komisi dengan SKPD mitra kerja, pembahasan dilakukan di internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Setelah itu, dilakukan pembahasan KUA-PPAS antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ”Kami sudah menyusun jadwal hingga penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS hingga pengambilan keputusan dewan terhadap raperda APBD 2023,” kata dia.

Ruliyono menambahkan, pengambilan keputusan dewan terhadap raperda APBD 2023 dijadwalkan pada akhir bulan depan. Tepatnya, pada 28 November. ”Sebab, jika pengesahan APBD 2023 dilakukan setelah akhir November, kita bisa kena sanksi. Termasuk sanksi berupa dana insentif daerah (DID) tidak dicairkan oleh pusat. Kalau itu sampai terjadi, kan eman. Yang rugi masyarakat kita,” pungkasnya. (cw4/sgt/c1)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Pansus IV DPRD Banyuwangi menuntaskan pembahasan raperda pendidikan yang mencakup sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengaturan dana BOS.

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi memfinalisasi Raperda PPHD, menghapus klausul 15 hari, dan memastikan aturan produk hukum daerah selaras regulasi nasional.

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Partai Gerindra memecat Asrila Diska Rimunda terkait kasus narkoba. Fraksi Gerindra Banyuwangi masih menunggu surat resmi dari DPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer