Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Desak Pemkab Cabut Moratorium LPJU

Syaifuddin Mahmud
Penulis: Syaifuddin Mahmud❯
Ruliyono, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi
Ruliyono, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – DPRD Banyuwangi mendesak pemkab segera mencabut moratorium atau penghentian sementara program kegiatan pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Dewan menilai, kebijakan tersebut merugikan masyarakat kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono dalam forum rapat paripurna pekan lalu. Tepatnya, saat pria yang juga pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD tersebut membacakan laporan akhir pembahasan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2022. ”Eksekutif harus mengkaji ulang terhadap kebijakan moratorium penerangan jalan,” ujarnya.

Desakan itu kembali dia lontarkan Jumat (7/10/2022). Ruliyono menuturkan, kebijakan penghentian sementara program LPJU merugikan masyarakat. Sebab, selama ini masyarakat telah membayar pajak LPJU ketika membayar tagihan rekening listrik. ”Moratorium LPJU itu harus dicabut, hal itu merupakan kesalahan mendasar yang dilakukan Pemkab Banyuwangi. Karena selama ini masyarakat telah membayar pajak LPJU,” kata dia.

Menurut Ruliyono, program atau kegiatan LPJU merupakan kebutuhan masyarakat. Terutama di wilayah pedesaan. Selain berfungsi sebagai penerangan jalan umum, LPJU juga bermanfaat mencegah terjadinya tindak kejahatan dan kecelakaan lalu lintas akibat minimnya penerangan.

Ruliyono mengingatkan bahwa visi misi bupati Banyuwangi sebelumnya salah satunya adalah program ”Banyuwangi Menyala”. Dengan program itu, ditargetkan LPJU harus terpasang di setiap jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, dan jalan kelurahan/pedesaan di wilayah Banyuwangi.

Sedangkan visi misi Bupati Ipuk Fiestiandani adalah kesinambungan, tentunya program Banyuwangi Menyala seharusnya dilanjutkan kembali, bukan justru dihentikan. ”Kalau program Banyuwangi Menyala tidak dilanjutkan, maka visi misi Bupati Ipuk bukan lagi kesinambungan ,” tegas Ruliyono.

Ruliyono menjamin pemerintah daerah tidak akan rugi ketika moratorium LPJU ini dicabut. Sebab, setoran pajak LPJU merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi Mujiono menyatakan, pihaknya memahami sikap dewan terhadap pentingnya LPJU. ”Kami akan memperhatikan usul dewan terkait dengan permintaan pencabutan moratorium LPJU tersebut,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Pansus IV DPRD Banyuwangi menuntaskan pembahasan raperda pendidikan yang mencakup sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengaturan dana BOS.

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi memfinalisasi Raperda PPHD, menghapus klausul 15 hari, dan memastikan aturan produk hukum daerah selaras regulasi nasional.

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Partai Gerindra memecat Asrila Diska Rimunda terkait kasus narkoba. Fraksi Gerindra Banyuwangi masih menunggu surat resmi dari DPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer