Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengesahan alias dok raperda tersebut dilakukan melalui forum rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD I Made Cahyana Negara didampingi Wakil Ketua DPRD Ruliyono. Sedangkan dari unsur eksekutif, Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati (Wabup) Sugirah, serta Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga hadir langsung dalam forum penting tersebut.
Rapat paripurna diawali laporan hasil pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi. Laporan disampaikan wakil ketua dewan yang sekaligus pimpinan Banggar Ruliyono.
Ruliyono mengatakan, pembahasan raperda tentang P-APBD 2022 dilalui dengan irama dan dinamika yang cukup tinggi. Upaya-upaya harmonisasi dan pemikiran telah dilakukan dalam diskusi intensif. Meski pembahasan dilakukan dalam waktu yang terbatas, namun tetap komitmen dalam koridor substansi permasalahan yang ada.
Menurut Ruliyono, rapat paripurna tersebut merupakan momentum strategis untuk memastikan arah dalam rangka menajamkan program dan anggaran. Banggar juga memberikan catatan tambahan bahwa untuk mewujudkan cita-cita pembangunan, yakni tercapainya masyarakat Banyuwangi yang “maju, sejahtera, dan berkah”, eksekutif dan legislatif telah sepakat kebijakan daerah dalam pemulihan ekonomi Banyuwangi adalah penguatan sektor strategis untuk pemulihan ekonomi berbasis pembangunan pedesaan.
Prioritas adalah penguatan sektor strategis untuk pemulihan ekonomi berbasis pembangunan pedesaan meliputi pemulihan ekonomi yang berfokus pada pariwisata serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); penguatan produktivitas pertanian pedesaan untuk ketahanan pangan; dan pendidikan sumber daya manusia (SDM) unggul berorientasi kebutuhan pangsa tenaga kerja. “Juga membangun infrastruktur penunjang perekonomian dari hulu ke hilir,” ujar Ruliyono.

Masih menurut Ruliyono, berdasar hasil pembahasan bersama antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati postur P-APBD 2022. Rinciannya, pendapatan daerah diproyeksi sebesar Rp 3,18 triliun. Angka ini meningkat sebesar 6,36 persen atau setara Rp 190,13 miliar dari proyeksi semula yang mencapai Rp 2,989 triliun.
Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 527,716 miliar atau bertambah Rp 8,714 miliar (1,68) persen dari proyeksi pada PABD induk 2022 sebesar Rp 518 miliar. Selain itu, pendapatan transfer atau dana perimbangan diproyeksi sebesar Rp 2,5 triliun, naik sebesar 3,83 persen atau setara Rp 92,252 miliar dari yang semula sebesar Rp 2,408 triliun. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah diproyeksi sebesar Rp 152,39 miliar atau naik Rp 89,16 miliar dari proyeksi pada APBD induk 2022 sebesar Rp 63,23 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah diproyeksi sebesar Rp 3,558 triliun. Angka ini naik 18,39 persen atau Rp 552,94 miliar dari proyeksi semula sebesar Rp 3,005 triliun.
Sementara itu, pembiayaan daerah pada P-APBD 2022 diproyeksi sebesar Rp 378,811 miliar atau ada kenaikan sebesar Rp 362,81 miliar dari proyeksi semula yang “hanya” Rp 16 miliar. Pembiayaan daerah itu terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 378,81 miliar yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2021 serta pengeluaran pembiayaan yang diproyeksi sebesar Rp 9 miliar. “Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut berupa penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Banyuwangi melalui program hibah air minum berbasis kinerja (AMBK) dan program air minum perkotaan (AMP),” kata Ruliyono.
Setelah penyampaian laporan akhir pembahasan rancangan P-APBD yang disampaikan pimpinan Banggar, Ketua DPRD I Made Cahyana Negara lantas meminta persetujuan lisan dari para anggota dewan. Hasilnya, para wakil rakyat menyatakan setuju raperda tentang P-APBD tersebut disahkan menjadi perda.
Sementara itu, Bupati Ipuk berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada dewan atas segala jerih upaya dalam merancang dan mengarahkan rangkaian kegiatan persidangan. “Sehingga pembahasan Raperda tentang P-APBD 2022 dapat dilakukan percepatan,” ujarnya.
Ipuk juga berterima kasih serta pimpinan dan anggota dewan atas pembahasan materi yang dilaksanakan. “Sehingga Raperda P-APBD ini dapat merepresentasikan aspirasi rakyat Banyuwangi dan akhirnya mendapat persetujuan sebagaimana yang telah kita saksikan," kata dia.
Dengan persetujuan dewan atas Raperda tentang P-APBD 2022, imbuh Ipuk, berarti produk hukum daerah yang menjadi landasan pelaksanaan semua program kegiatan pembangunan telah berhasil ditetapkan. Termasuk dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran 2022. “Selanjutnya, produk hukum daerah itu akan dikirim ke Gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan serta diundangkan menjadi Perda P-APBD-2022,” pungkas Ipuk. (sgt/aif)
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





