Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Banyuwangi Lanjutkan Program Pro Usaha Kerakyatan

R
APRESIASI: Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih melihat program Bunga Desa yang dijalani Bupati Ipuk Festiandani di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, pada Rabu (21/9). (Dini for Radar Banyuwangi)
APRESIASI: Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih melihat program Bunga Desa yang dijalani Bupati Ipuk Festiandani di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, pada Rabu (21/9). (Dini for Radar Banyuwangi)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pemkab terus menunjukkan keberpihakan pada sektor usaha rakyat di Banyuwangi. Berbagai program telah dan terus digeber untuk mendorong geliat serta perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kabupaten the Sunrise of Java.

Ya, sejak dilantik sebagai bupati pada Februari 2021 lalu, salah satu fokus Ipuk Fiestiandani adalah penguatan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, berbagai program digeber, di antaranya UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (Wenak), pemberian bantuan alat usaha, teman usaha rakyat, dan lainnya.

Selain itu, program belanja ke pasar tradisional dan UMKM juga digelar setiap bulan. Tidak berhenti sampai di situ, pemkab juga menggeber pemberian sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), pengurusan nomor induk berusaha (NIB), dan bantuan ongkos kirim (ongkir) gratis produk UMKM Banyuwangi ke seluruh penjuru Nusantara.

Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, NIB merupakan hak sipil pelaku usaha. Selain membantu legalitas pelaku UMKM, keberadaan NIB juga sangat penting karena bisa menjadi database pemerintah yang mencatat berapa banyak pelaku usaha di daerah. ”Keberadaan NIB sangat membantu karena bisa memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses berbagai program dari pemerintah,” ujarnya.

Itulah yang membuat Banyuwangi terus mendorong pelaku UMKM untuk mengurus NIB. Untuk mempermudah masyarakat, stan pengurusan NIB juga dibuka setiap kali Ipuk melaksanakan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa).

Pemkab juga menggeber pemberian sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Sertifikat ini diberikan sebagai penanda bahwa pangan hasil produksi UMKM telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan.

Ipuk menuturkan, skema untuk membawa ekonomi arus bawah alias UMKM naik dilakukan secara terpadu. ”Salah satunya dengan memfasilitasi legalisasi melalui NIB, serta fasilitasi pemberian sertifikat PIRT,” jelasnya.

Kebijakan Pemkab Banyuwangi ini pun menuai reaksi positif pemerintah pusat. Salah satunya dari Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih. Tepatnya, saat dia melihat langsung program Bunga Desa yang dilakukan Ipuk di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Rabu lalu (21/9).

Di setiap program Bunga Desa, berbagai jenis pelayanan publik dibawa serta ke desa tujuan. Mulai dari layanan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA) dan lainnya. Selain itu, dibuka juga layanan perizinan UMKM, seperti pengurusan PIRT, NIB, dan lainnya. Layanan kesehatan seperti pemeriksaan gratis, vaksinasi, serta layanan lainnya. ”Program layanan jemput bola seperti inilah yang harus digalakkan pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu, pemkab juga terus menggeber program ongkir gratis bagi pelaku UMKM di Bumi Blambangan. Melalui program tersebut, UMKM lokal lebih berdaya saing lantaran harga jual produk bisa ditekan.

Sekadar diketahui, program ongkir gratis tersebut telah digeber Pemkab Banyuwangi sejak April tahun lalu. Sejauh ini, sudah ratusan UMKM di Banyuwangi memanfaatkan program itu. Dengan memanfaatkan program ongkir gratis, pelaku UMKM bisa mengirimkan produknya ke seluruh tanah air secara cuma-cuma melalui PT Pos Indonesia.

Bupati Ipuk mengatakan, pihaknya menerima banyak masukan dari pelaku UMKM agar program ongkir gratis diteruskan. ”Karena bisa menekan harga jual. Sebab, konsumen produk UMKM Banyuwangi tidak perlu lagi menanggung ongkos kirim yang sebelumnya dibebankan kepada mereka,” tuturnya.

Dengan demikian, imbuh Ipuk, produk-produk UMKM Banyuwangi lebih berdaya saing. ”Karena harga jualnya bisa lebih murah lantaran biaya pengirimannya gratis ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, produk UMKM Banyuwangi akan semakin dilirik konsumen,” imbuhnya.

Mekanisme program ini adalah ketika UMKM Banyuwangi mendapat order dari luar kota, bisa membawa produknya ke Kantor Pos seluruh Banyuwangi. UMKM tinggal menunjukkan KTP dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Mereka akan langsung dilayani pengirimannya secara gratis. ”Semuanya gratis, kirim ke seluruh Indonesia. Ini adalah upaya gotong royong Pemkab Banyuwangi membantu pemulihan ekonomi. Membuat produk usaha mikro-kecil bisa semakin laris,” pungkas Ipuk. (sgt/bay/c1)

Advertisement
Advertisement
Editor : Rahman Bayu Saksono
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kamar Bak Apartemen di Lapas Cibinong Bikin Heboh, Ini Temuan Ombudsman

Kamar Bak Apartemen di Lapas Cibinong Bikin Heboh, Ini Temuan Ombudsman

Ombudsman menemukan lebih dari 10 hunian bak apartemen di Lapas Cibinong. Ditjenpas turun tangan memeriksa fungsi bangunan dan dugaan pembayaran.

Ombudsman Dukung KAI Gelontorkan Rp190 Miliar untuk Perkuat Pengamanan Perlintasan Sebidang

Ombudsman Dukung KAI Gelontorkan Rp190 Miliar untuk Perkuat Pengamanan Perlintasan Sebidang

Ombudsman RI menilai pembangunan flyover dan underpass menjadi solusi paling ideal mencegah kecelakaan kereta api. Sambil menunggu realisasi, perlintasan sebidang didorong dilengkapi palang dan petugas.

Ombudsman: Risiko Perlintasan Ampera Sudah Lama Diketahui, Namun Mitigasi Keselamatan Belum Memadai

Ombudsman: Risiko Perlintasan Ampera Sudah Lama Diketahui, Namun Mitigasi Keselamatan Belum Memadai

Ombudsman RI menilai kecelakaan kereta di Bekasi Timur mengungkap lemahnya tata kelola keselamatan perlintasan sebidang. Kajian menemukan mitigasi minim, koordinasi lemah, dan mendesak pembenahan sistem.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer