Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembahasan Raperda Dikebuh, DPRD Rapat Paripurna Sehari Dua Kali

A
Penulis: AF Ichsan Rasyid❯
BAHAS PRODUK HUKUM:  Anggota DPRD dari berbagai fraksi menghadiri rapat paripurna pengesahan raperda di gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (4/8) lalu. (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)
BAHAS PRODUK HUKUM:  Anggota DPRD dari berbagai fraksi menghadiri rapat paripurna pengesahan raperda di gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (4/8) lalu. (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Janji kalangan wakil rakyat untuk memperbaiki kinerja dalam hal penuntasan pembentukan peraturan daerah (perda) tampaknya bukan sekadar isapan jempol belaka. Upaya-upaya akselerasi dilakukan, termasuk dengan menggeber rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) secara maraton.

Dalam tempo tiga hari terakhir, DPRD Banyuwangi menggelar sedikitnya empat kali rapat paripurna pembahasan rancangan produk hukum tertinggi daerah. Pada Rabu (3/8), dewan menggeber rapat paripurna pengesahan raperda tentang perangkat desa dan raperda tentang pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Sehari berselang, tepatnya Kamis (4/8), DPRD kembali menggelar rapat paripurna. Kali ini, agendanya adalah penyampaian nota pengantar dua raperda inisiatif dewan, yakni raperda tentang penanggulangan penyakit menular serta raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Pembahasan raperda tentang penanggulangan penyakit menular serta raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan tersebut berlanjut kemarin (5/8). Tidak tanggung-tanggung, hanya dalam tempo sehari dewan menggelar dua kali rapat paripurna untuk membahas dua raperda dimaksud.

Rapat pertama digelar pagi kemarin dengan agenda penyampaian pendapat bupati atas diajukannya dua raperda tersebut. Sedangkan rapat paripurna kedua digeber tadi malam dengan agenda tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi terhadap pendapat bupati.

Sementara itu, pendapat bupati atas diajukannya raperda tentang penanggulangan penyakit menular serta raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dibacakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Sugirah. Penyampaian pendapat bupati tersebut dilakukan pada forum rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono.

Wabup Sugirah mengatakan, pada dasarnya eksekutif memiliki kesepahaman dan sependapat dengan substansi yang diatur dalam kedua raperda inisiatif DPRD tersebut. Namun demikian, eksekutif memberikan beberapa masukan guna menyempurnakan rancangan produk hukum daerah tersebut.

Berkaitan raperda tentang penanggulangan penyakit menular, misalnya. Wabup Sugirah mengatakan, berkaitan dengan klausul Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD), eksekutif memandang hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali. ”Agar tidak melampaui kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sedangkan berkaitan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, eksekutif mengusulkan, guna kepastian hukum serta konsistensi muatan materi raperda, maka pasal-pasal yang mengatur pemberdayaan nelayan selain nelayan kecil hendaknya disesuaikan dengan batasan kewenangan pemkab. ”Batasan kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” kata Wabup Sugirah. (sgt/aif/c1)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Pansus IV DPRD Banyuwangi menuntaskan pembahasan raperda pendidikan yang mencakup sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengaturan dana BOS.

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi memfinalisasi Raperda PPHD, menghapus klausul 15 hari, dan memastikan aturan produk hukum daerah selaras regulasi nasional.

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Partai Gerindra memecat Asrila Diska Rimunda terkait kasus narkoba. Fraksi Gerindra Banyuwangi masih menunggu surat resmi dari DPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer