RADAR BANYUWANGI - Beberapa hari terakhir menjadi trending topic nasional berkaitan dengan penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri terhadap mantan Kepala Staf Kepresidenan yang juga merupakan mantan Kapolri beserta tiga perwira tinggi Polri atas dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden dan sejumlah tokoh. Bahkan, Mensesneg dalam konferensi pers menyatakan bahwa tindakan tersebut dinilai berpotensi mengarah pada perbuatan makar. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tulisan singkat ini akan diulas beberapa hal.
Apakah Dapat Dikualifikasi sebagai Makar?
Dalam KUHP Nasional, tindak pidana makar diatur dalam Buku II Bagian Kedua. Terdapat tiga pasal yang masing-masing mengatur tindak pidana makar terhadap objek berbeda: Pasal 191 (makar terhadap presiden dan/atau wakil presiden), Pasal 192 (makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan Pasal 193 (makar terhadap pemerintah). Pembentuk undang-undang juga telah memberikan definisi autentik dari makar, yakni sebagaimana tersebut dalam Pasal 160 KUHP Nasional: makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.
Sehubungan dengan penyadapan yang dilakukan terhadap presiden, jika dipandang sebagai makar, pasal yang relevan adalah makar terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Pertanyaannya, apakah unsur-unsur tindak pidana makar terpenuhi? Dapat dikatakan sebagai makar terhadap presiden dan/atau wakil presiden jika sekurang-kurangnya telah ada persiapan untuk melakukan serangan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan presiden dan/atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara itu, belum terdapat fakta-fakta dari hasil penyidikan yang disampaikan kepada publik terkait dengan motif dilakukannya penyadapan tersebut. Karena itu, masih terlalu dini untuk mengkualifikasi penyadapan terhadap presiden yang terjadi sebagai tindak pidana makar. Persangkaan pasal yang tepat ialah illegal interception (penyadapan ilegal) dalam Pasal 258 KUHP Nasional dan illegal access (akses ilegal) dalam Pasal 332 KUHP Nasional.
Pemberatan Pidana
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan presiden. Kesemuanya adalah perwira tinggi Polri, bahkan salah satu di antaranya adalah mantan Kapolri. Tentu hal ini sangat patut diapresiasi karena sudah mulai tampak bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah. Modus operandi yang digunakan para tersangka adalah mendaftarkan nomor-nomor ponsel target secara ilegal ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS).
Dengan demikian, tampak bahwa di sini ada kewenangan yang disalahgunakan. Dalam Pasal 58 KUHP Nasional, terdapat tiga faktor yang dapat memperberat pidana. Pertama, pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan.
Kedua, penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana. Ketiga, pengulangan tindak pidana. Pemberatan yang dimaksud ialah maksimum pidana yang dapat dijatuhkan dapat ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidana (vide Pasal 59 KUHP Nasional). Bertolak dari pasal a quo, pidana yang dijatuhkan kepada para tersangka yang nantinya akan naik statusnya menjadi terdakwa dapat diperberat sepertiga dari ancaman maksimal pidana pokok dari pasal yang didakwakan.
Mendesak UU Penyadapan
Penyadapan merupakan jenis upaya paksa baru yang diakomodasi dalam KUHAP. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, disebutkan bahwa upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.
Artinya, setiap upaya paksa yang dilakukan harus dalam rangka kepentingan penegakan hukum. Untuk penyadapan, dipertegas dalam Pasal 1 angka 36 KUHAP: penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sekali lagi, penyadapan sebagai bentuk upaya paksa harus dilakukan dalam rangka kepentingan penegakan hukum. Bahkan, dalam Pasal 136 ayat (1) KUHAP dipertegas bahwa penyadapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, penyadapan yang dilakukan terhadap presiden sebagaimana terjadi hari ini bukan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum. Tentunya hal ini merupakan tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.
Yang menjadi problem, sebelum adanya KUHAP baru, penyadapan belum terakomodasi sebagai upaya paksa umum. Hanya ada beberapa undang-undang khusus yang mengatur tentang penyadapan, di antaranya UU Narkotika, UU Terorisme, UU Tipikor, dan sebagainya. Dalam KUHAP, pengaturan tentang penyadapan didelegasikan ke dalam UU Penyadapan. Hal ini sejalan dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010. Namun, hingga hari ini undang-undang yang dimaksud belum ada. Adanya peristiwa ini semakin memperkuat urgensi untuk segera membentuk dan mengesahkan UU Penyadapan yang mengatur secara rigid rule of the game tentang penyadapan. Dengan demikian, ke depan tidak lagi terjadi penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
