RADAR BANYUWANGI - Program Makan Bergizi Gratis lahir dari rahim ambisi besar: mencerdaskan generasi bangsa melalui asupan nutrisi yang layak. Narasi yang dijual ke publik begitu memikat; tidak ada lagi anak Indonesia yang belajar dengan perut kosong, tidak ada lagi generasi stunting yang kehilangan masa depan. Sayangnya, realitas di lapangan kerap berbicara dengan bahasa yang jauh lebih pahit daripada brosur-brosur pemerintah. Insiden di Konawe Selatan menjadi bukti terbaru bahwa niat mulia tanpa eksekusi yang matang hanya menghasilkan tragedi yang menyayat.
Puluhan siswa SD dan SMA Negeri di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, harus merasakan dampak dari kelalaian yang seharusnya tidak pernah terjadi. Pada Rabu, 14 Oktober 2026, mereka menyantap hidangan yang seharusnya menjadi sumber energi, tetapi justru berubah menjadi sumber malapetaka. Gejala mual hebat, tubuh lemas, hingga muntah-muntah menyerang mereka tak lama setelah suapan terakhir. Pemandangan anak-anak yang terbaring lemah di fasilitas kesehatan menjadi tamparan keras bagi negara yang gemar berbicara tentang kesejahteraan rakyat.
Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab ketika makanan yang dijanjikan menyehatkan justru membawa penyakit? Apakah program ini hanya sekadar proyek pencitraan yang dikejar target serapan anggaran, tanpa diiringi standar keamanan pangan yang memadai? Jika benar demikian, maka kita sedang menyaksikan sebuah paradoks yang mengerikan: negara yang ingin memberi makan rakyatnya, tetapi lupa memastikan bahwa makanan itu layak untuk dimakan.
Standar Higienitas yang Dipertaruhkan di Dapur-Dapur Tak Terawasi
Keracunan makanan bukanlah peristiwa supranatural yang datang tanpa sebab. Ia adalah hasil dari rantai kelalaian yang panjang, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi ke tangan siswa. Dalam kasus Konawe Selatan, publik berhak menuntut transparansi: dari mana bahan makanan berasal, siapa yang memasak, bagaimana kondisi dapur, dan berapa lama makanan dibiarkan sebelum disantap? Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, insiden serupa hanya menunggu waktu untuk terulang di daerah lain.
Fakta bahwa korban berasal dari dua jenjang pendidikan sekaligus (SD dan SMA) menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada satu sekolah, melainkan pada sistem distribusi yang lebih luas. Artinya, ada kemungkinan besar bahwa pemasok atau dapur pusat yang sama telah mengabaikan protokol keamanan pangan.
Tentu saja, dalam standar jurnalistik yang kritis, kita tidak boleh berhenti pada simpati terhadap korban. Kita harus membongkar akar persoalan: apakah ada audit berkala terhadap dapur-dapur penyedia MBG? Apakah petugas kebersihan dan juru masak mendapat pelatihan higienitas? Ataukah semuanya hanya berjalan berdasarkan asumsi bahwa yang penting anak-anak kenyang?
Mereka, para pengambil kebijakan gemar menggelar konferensi pers dengan senyum lebar saat program diluncurkan, tetapi menghilang entah ke mana ketika anak-anak justru harus dilarikan ke puskesmas. Mereka juga fasih berbicara tentang target gizi nasional, tetapi bisu ketika ditanya soal standar kebersihan. Pun, bangga memamerkan anggaran triliunan rupiah, tetapi lupa bahwa uang tidak bisa menggantikan rasa tanggung jawab. Jika ini bukan kejahatan kolektif, lalu apa namanya?
Antara Hak Anak dan Kegagalan Negara yang Tak Boleh Dimaafkan
Setiap anak Indonesia memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan layak. Hak ini bukan kemewahan yang diberikan sebagai hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus dipenuhi tanpa syarat. Ketika program MBG justru menjadi sumber keracunan, maka negara telah gagal menjalankan amanat dasarnya. Kegagalan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk kelalaian sistemik yang menempatkan anak-anak sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang tidak matang.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
