RADAR BANYUWANGI - Keterasingan kini bermutasi menjadi perasaan akrab yang sulit dinamai. Banyak orang bekerja keras, pulang lelah, lalu merasa ada yang keliru tanpa sanggup menunjuk sumbernya. Ketidakpuasan itu jarang diperlakukan sebagai persoalan bersama. Publik menganggapnya urusan pribadi yang mesti diredam dengan rasa syukur. Padahal, kita bukan kurang bersyukur, melainkan benar-benar terasing dari kerja kita sendiri.
Selama puluhan tahun, kita disuapi resep sederhana bernama meritokrasi. Resep yangmana berjanji bahwa mereka yang belajar sungguh-sungguh dan mengejar pendidikan tinggi akan mendapat hidup terjamin. Janji itu kini basi. Ijazah yang ditebus dengan keringat orang tua tidak lagi menggaransi tempat layak di pasar kerja. Dalam kajian Marxis, fenomena ini disebut proletarisasi. Kaum terdidik terdesak dan akhirnya terpaksa menjual tenaga dengan harga murah.
Data resmi memperlihatkan luka lama ini terus menganga. Pada November 2025, Badan Pusat Statistik mencatat lulusan D4 hingga S3 menyumbang 12,37 persen dari seluruh penganggur. Enam bulan kemudian, Survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026 menunjukkan porsinya naik menjadi 14,31 persen. Sekitar 1,03 juta orang dari 7,22 juta penganggur adalah kaum sarjana. Penganggur nasional memang menyusut tipis, tetapi angkanya menyimpan ironi. Pasar kerja tampak membaik, padahal sarjana makin panjang mengantre.
Mereka yang tersisih akhirnya terlempar ke ekonomi gig dengan upah macet nan seret. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, Litbang Kompas menyurvei 482 pengemudi ojek daring di 17 provinsi. Hampir separuh responden hanya berpenghasilan kotor Rp 75.000 hingga Rp 100.000 per hari. Angka itu belum dipotong biaya bensin dan makan. Penghasilan bersih mereka tak sampai Rp 3 juta per bulan. Korporasi memanggil mereka mitra dan menawarkan jam kerja fleksibel, padahal yang benar-benar fleksibel hanyalah risikonya.
Negara turut memperburuk situasi dan menjadikan anak muda sebagai bahan bakarnya. Pada April 2026, pemerintah membuka rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih untuk lulusan D4 hingga S1 berusia 20 sampai 35 tahun. Pemerintah menjanjikan status pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Kenyataannya, mereka hanya diikat kontrak kerja waktu tertentu selama dua tahun. Setelah itu, status mereka turun menjadi petugas koperasi. Laporan Bisnis.com menegaskan penghasilan mereka kelak hanya bersumber dari biaya operasional dan sisa hasil usaha.
Penghidupan mereka mutlak bergantung pada kinerja koperasi. Inilah paradoks yang lahir. Mereka adalah pegawai BUMN bermasa depan dua tahun dan manajer yang nasibnya ditentukan laba koperasi. Di luar jam kerja, pekerja yang lelah ini tidak punya tempat pulang yang layak. Pada Maret 2026, Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS mencatat 9,29 juta rumah tangga belum memiliki rumah sendiri. Setidaknya 12,39 persen populasi masih menumpang atau mengontrak. Angkanya memang turun sekitar 350 ribu dibanding tahun sebelumnya. Namun, BPS tetap mencatat 18,01 juta rumah tangga menempati hunian tidak layak.
Ironinya terpampang nyata di sudut kota. Banyak pekerja memeras keringat membangun gedung megah, lalu terpaksa pulang ke gang sempit di pinggirannya.
Situasi makin menyesakkan karena pekerja tidak tahu harus menyalahkan siapa. Di pabrik, buruh bisa langsung memprotes mandor. Kini pengemudi ojek tidak bisa memarahi algoritma. Pelamar tidak pernah tahu siapa yang menutup lowongan. Calon manajer tidak mengerti di meja mana penempatannya tersangkut. Penyewa juga tidak berdaya menghadapi pihak anonim yang menaikkan harga sewa ataupun harga beli. Ketika telunjuk tidak bisa diarahkan ke pihak lain, pekerja hanya bisa menyalahkan diri sendiri.
Sistem ini bekerja sangat rapi ketika kegagalan struktural sukses dikemas menjadi kegagalan individu. Pekerja yang tidak sanggup membeli rumah dihakimi kurang gigih. Sarjana luntang-lantung merasa dirinya sekadar kurang beruntung. Kawan sebaya tidak lagi dilihat sebagai rekan senasib. Mereka berubah menjadi ancaman untuk merebut satu kursi lowongan yang tersisa. Solidaritas terkikis habis dan digantikan oleh kompetisi saling memangsa.
Beban pekerja muda menjadi berlipat ganda. Di luar tempat kerja, mereka menanggung biaya hidup yang terus mencekik, minim perlindungan, dan nihil daya tawar. Begitu masuk dunia kerja, mereka dihantam struktur yang sama merugikan. Mereka terperangkap kontrak pendek, upah tipis, dan aturan main sepihak. Kerja semestinya memberi penghidupan yang layak dan setara bagi siapa pun. Realitas membuktikan sebaliknya. Kerja keras dipuja sebagai kebajikan, tetapi hasilnya dinikmati segelintir pihak. Keterasingan ini bermula dari sana dan terus mengakar karena pekerja menanggungnya sendirian.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
