Menguatkan Masyarakat Pesisir Wonorejo Menghadapi Perubahan Iklim

Artikel ini merupakan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Pendanaan 2026, yang dilaksanakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

RADAR BANYUWANGI - Perubahan iklim bukan lagi persoalan yang hanya dibicarakan dalam forum ilmiah. Bagi masyarakat pesisir, perubahan pola cuaca, kondisi laut yang sulit diprediksi, dan ketidakpastian aktivitas produksi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut juga dirasakan masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Desa yang berada di kawasan pesisir dan berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Baluran ini memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, peternakan, serta pariwisata. Namun, potensi tersebut perlu dikelola dengan pendekatan yang mampu memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Atas dasar itulah, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Wonorejo, yaitu skema Pemberdayaan Desa Binaan melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, tahun pendanaan 2026. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan peralatan, tetapi diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu menggunakan teknologi, mengembangkan usaha alternatif, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses pasar.

Pada kelompok nelayan, kegiatan diawali dengan peningkatan pemahaman mengenai dampak perubahan iklim terhadap aktivitas penangkapan ikan. Nelayan mendapatkan pelatihan mengenai praktik perikanan yang lebih berkelanjutan, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, keselamatan kerja di laut, serta pemanfaatan teknologi komunikasi. Sebagai bagian dari penerapan teknologi, kelompok nelayan mendapatkan jaring ramah lingkungan dan Handy Talky (HT). Jaring diarahkan untuk mendukung praktik penangkapan yang lebih ramah terhadap ekosistem, sedangkan HT digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarnelayan, terutama ketika kondisi cuaca tidak menentu.

Namun, adaptasi terhadap perubahan iklim tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki aktivitas penangkapan. Ketika cuaca tidak memungkinkan nelayan melaut, masyarakat tetap membutuhkan sumber kegiatan ekonomi lainnya. Karena itu, program juga memperkenalkan aquaponik sebagai alternatif mata pencaharian. Nelayan mendapatkan pelatihan mengenai desain instalasi, pengelolaan kualitas air, pemeliharaan ikan dan tanaman, hingga analisis sederhana kelayakan usaha. Unit demonstrasi aquaponik kemudian digunakan sebagai sarana belajar dan praktik masyarakat. Aquaponik menjadi menarik karena satu sistem dapat menghasilkan ikan sekaligus tanaman. Dengan demikian, teknologi ini bukan hanya diperkenalkan sebagai teknologi budidaya, tetapi juga sebagai strategi diversifikasi pendapatan rumah tangga nelayan ketika aktivitas melaut terganggu akibat kondisi cuaca.

Pendekatan serupa diterapkan kepada kelompok petani. Masyarakat mendapatkan pelatihan pertanian berkelanjutan yang mencakup pengolahan lahan, pemanfaatan bahan organik, efisiensi penggunaan air, dan teknik budidaya yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Untuk mendukung proses tersebut, kelompok petani memperoleh hand tractor yang digunakan dalam pengolahan lahan. Selain membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan, mekanisasi tersebut diharapkan dapat mendukung ketepatan waktu kegiatan budidaya. Yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan limbah pertanian. Masyarakat dilatih mengolah limbah menjadi pupuk organik melalui proses pembuatan kompos, penggunaan aktivator, fermentasi, hingga pengenalan standar kualitas pupuk. Pendampingan dilakukan agar kelompok mampu memproduksi pupuk secara mandiri. Dari sini terlihat bahwa pemberdayaan tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghasilkan produk, tetapi juga bagaimana mengubah sesuatu yang sebelumnya dianggap limbah menjadi sumber nilai ekonomi baru.

Penguatan juga dilakukan pada kelembagaan kelompok. Pendampingan legalitas kelompok juga dilakukan melalui penyusunan dokumen administrasi dan penyempurnaan struktur organisasi berupa SK Kementerian Hukum. Dengan kelembagaan yang lebih kuat, kelompok diharapkan memiliki posisi yang lebih baik dalam mengakses program pemerintah, permodalan, pelatihan, maupun peluang kemitraan.

Produk Harus Punya Nilai Tambah

Pemberdayaan tidak berhenti ketika produk berhasil dibuat. Produk juga harus mampu dikenali dan diterima pasar. Karena itu, masyarakat mendapatkan pelatihan mengenai pengemasan, kebersihan, keamanan, pelabelan, identitas merek, informasi produk, dan strategi promosi. Hal yang sama dilakukan terhadap pupuk organik. Produk mulai diarahkan memiliki identitas, informasi mengenai komposisi dan manfaat, serta kemasan yang lebih menarik. Strategi pemasaran melalui media sosial dan marketplace juga diperkenalkan untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya didorong menjadi produsen, tetapi juga mulai dikenalkan dengan cara membangun produk yang memiliki nilai tambah dan peluang pasar.

Hal penting lainnya dari program ini adalah keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa. Teknologi tidak diberikan secara sepihak, tetapi diterapkan melalui pendekatan partisipatif. Masyarakat terlibat mulai dari identifikasi masalah, pelatihan, penyediaan lokasi demonstrasi, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan, hingga penyusunan rencana keberlanjutan. Sinergi tersebut kemudian dituangkan melalui Action Plan Pengembangan Kawasan Pesisir Desa Wonorejo. Rencana aksi tersebut memuat program prioritas, pembagian peran, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.