Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Quo Vadis Kebijakan Publik Banyuwangi?

T
Oleh: Purnomo, Alumnus Sekolah Kebijakan Publik di Universitas Brawijaya Malang Tinggal di Curahjati
Oleh: Purnomo, Alumnus Sekolah Kebijakan Publik di Universitas Brawijaya Malang Tinggal di Curahjati

Advertisement

RADARBANYUWANGI.ID - Kebijakan publik itu dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk kepentingan publik. Bukan untuk kepentingan penguasa atau segelintir orang. Ini teori lama. Semua orang mafhum. Undang-undang, Perda, dan turunannya, termasuk Surat Edaran (SE) adalah produk kebijakan publik yang subtansinya harus merujuk arti kebijakan publik tersebut.

Di Banyuwangi, saat ini sedang heboh SE tentang pemberlakuan jam penutupan untuk toko-toko modern yang terkategori berjejaring. SE tersebut merujuk pada Perda atau Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Toko Modern Minimarket yang Tidak Berjaringan dan yang Berjaringan. Perda ini meski belum sempurna, namun sudah mencakup cara mendirikan toko, ruang lingkupnya, dan seterusnya.

Apakah Perda ini tepat guna, bermanfaaat untuk publik, atau berpihak pada wong cilik? Tentu butuh data dan kajian untuk menjawab agar evaluasi kebijakan terkait Perda ini tepat sasaran.

Advertisement

Pertanyaannya: apakah semua toko berjejaring yang ada di Banyuwangi yang jumlahnya ratusan tersebut, sudah punya izin dan mematuhi isi Perda tersebut? Toko berjejaring itu misalnya Indomaret, Alfamart, Circle K, dll. Enam bulan lalu Pemda sebagai pelaksana Perda, melaksanakan bunyi Perda tersebut. Yakni, dengan menutup toko berjejaring yang tidak punya izin. Kemudian, ramai pro-kontra atas penutupan itu.

Hari ini, ramai lagi soal Perda ini karena ada SE terkait jam penutupannya. Bagi yang kontra, SE dinilai tidak berdasar dan pastinya memberatkan pengusaha toko berjejaring hingga para karyawannya. Bagi yang pro, mereka setuju karena dianggap melindungi UMKM.

Bagi saya, ada beberapa catatan penting. Pertama, saat penerapan kebijakan menimbulkan gejolak di masyarakat maka perlu ada mekanisme evaluasi. Kedua, Pemda perlu tegas menjalankan Perda tanpa pandang bulu.

Advertisement

Ketiga, DPRD semestinya secara tegas memanggil Pemda saat Perda tidak dijalankan. Dewan jangan hanya memanggil Pemda hanya saat ada kepentingan individu. Keempat, pemerintah jangan hanya membela para kapitalis, tapi UMKM juga tidak boleh dilupakan, sebagaimana semangat Perda 2016 dan SE-nya. (*) 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

LAKPESDAM PCNU Banyuwangi Dikukuhkan, Siap Jadi Pusat Riset dan Basis Kebijakan NU

LAKPESDAM PCNU Banyuwangi Dikukuhkan, Siap Jadi Pusat Riset dan Basis Kebijakan NU

LAKPESDAM PCNU Banyuwangi mengukuhkan pengurus 2026–2031 dan memperkuat peran riset sebagai basis kebijakan serta pemberdayaan masyarakat.

1.500 Jemaah Padati Gesibu, Kapolresta dan Wabup Banyuwangi Ikut Berdoa

1.500 Jemaah Padati Gesibu, Kapolresta dan Wabup Banyuwangi Ikut Berdoa

Kapolresta Banyuwangi Muharman Arta dan Wabup Mujiono mengikuti Sema’an Al-Qur’an dan Dzikrul Ghofilin Moloekatan Gus Miek bersama sekitar 1.500 jemaah di Gesibu Blambangan.

Perbaikan Dermaga Bulusan Banyuwangi Dikebut, Ditarget Rampung Sebelum Nataru 2026

Perbaikan Dermaga Bulusan Banyuwangi Dikebut, Ditarget Rampung Sebelum Nataru 2026

Perbaikan Dermaga Bulusan Banyuwangi dikebut sejak 9 November. Penguatan konstruksi ditarget rampung sebelum angkutan Nataru 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer