Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Memuliakan Guru, Merayakan Merdeka Belajar

Ali Sodiqin
Penulis: Ali Sodiqin❯
Oleh: IRWAN SETIAWAN*
Oleh: IRWAN SETIAWAN*

KONSEP Merdeka Belajar bisa dipersepsikan sebagai transformasi pola pembelajaran dari teacher centered (berpusat pada guru) menjadi student centered (berpusat pada siswa).


Advertisement

Dengan pola ini, siswa diharapkan memiliki semangat belajar yang merdeka dari ruang, waktu, dan tekanan.

Belajar akan dipandang sebagai kebutuhan, untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan.

Meski akan mengubah siswa menjadi subjek yang lebih aktif, namun Merdeka Belajar tidak digagas untuk meminimalkan peran guru.

Advertisement

Dalam merdeka belajar, guru justru dituntut memainkan peran lebih besar sesuai pesan filosofis Ki Hajar Dewantara.

 Ada saatnya guru harus di depan menjalankan peran sebagai penyampai materi, pengarah dan pemberi teladan (ing ngarsa sung tuladha).

Ada saatnya guru berada di tengah siswa untuk membangun motivasi belajar secara mandiri (ing madya mangun karsa).

Advertisement

Ada saatnya pula, guru berada di belakang mendorong peserta didik berani tampil mengemukakan pemikiran dan skill (tut wuri handayani).

Peran besar tersebut menuntut guru bisa mengembangkan kompetensi. Selain penguasaan materi, guru perlu melengkapi diri dengan penguasaan ilmu penunjang.

Seperti public speaking, penguasaan kelas, skill memotivasi, dan sebagainya.

Semakin besar tanggung jawab guru mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar, sepantasnya diikuti dengan besarnya penghormatan terhadap mereka.

Jika dikaitkan dengan program Indonesia Emas 2045, lahirnya manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai Iptek, tidak mungkin bisa dilepaskan dari kontribusi para guru.

Sejarah menunjukkan, pasca tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Hirohito langsung merespons dengan pertanyaan tentang jumlah guru tersisa.

Dalam perspektif Kaisar, bangsa Jepang hanya bisa mengejar ketertinggalannya, atau bahkan melampaui kemajuan Amerika jika belajar.

Dalam setiap pembelajaran, kebutuhan guru menjadi keniscayaan. Pemikiran Kaisar Hirohito inilah yang semestinya diduplikasi bangsa Indonesia. Guru harus ditempatkan sebagai kunci, agar pendidikan nasional berjalan on the track.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Agar dapat bergerak bersama merayakan Merdeka Belajar, setidaknya ada dua hal yang membutuhkan atensi pemerintah maupun wakil rakyat di pusat dan daerah. Pertama kompetensi, dan kedua terkait kesejahteraan guru.

Menurut laporan investigasi yang didasarkan atas hasil survei Lembaga Pearson, salah satu penyebab terpuruknya sistem pendidikan Indonesia adalah buruknya tingkat kompetensi guru.

Dalam laporan tersebut, hanya sekitar 51 persen guru Indonesia memiliki kompetensi yang tepat untuk dapat mengajar dengan baik dan profesional.

Hasil survei Pearson tersebut kemudian terkonfirmasi melalui uji kompetensi guru yang dilakukan Kemendikbud tahun 2015.

Berdasar data hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) guru sebelum mendapatkan sertifikat profesional guru, diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata nasional adalah 53.05 untuk skala nilai 0-100.

Artinya, nilai rata-rata nasional tingkat kompetensi guru masih rendah.

Adanya data tersebut, semestinya membangun kesadaran stakeholder dan pengamat pendidikan Indonesia.

Diskursus tentang pendidikan berkeadilan, hendaknya tidak hanya menyentuh soal kesempatan seluasnya bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh pendidikan.

Tidak bisa tidak, ketersediaan guru profesional dengan kompetensi sesuai standar untuk semua sekolah perlu segera diupayakan. Sehingga tidak terjadi ketimpangan kualitas sekolah.

Baik dalam satu daerah maupun antar daerah. Selain itu, dibutuhkan kerja kolaboratif pemerintah dan kalangan swasta, untuk menjadi fasilitator upaya peningkatan kompetensi guru.

Selain kompetensi, persoalan kesejahteraan guru di semua daerah, khususnya yang berstatus honorer.

Sehebat apa pun kualitas guru, sulit fokus bekerja secara profesional jika tidak mendapat hak akan kesejahteraan secara layak.

Masalah kesejahteraan guru honorer memang selalu menjadi isu pelik.

Meski janji perbaikan nasib guru honorer menjadi bahan kampanye favorit para kontestan politik, namun cerita miris pendapatan per bulan mereka yang hanya Rp 500.000, bahkan lebih kecil lagi, masih menjadi catatan kelabu dunia pendidikan.

Pertanyaannya, sampai kapan paradoks untuk negeri yang preambule konstitusinya berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini terjadi?

Dari sisi legislasi, disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 telah memberikan harapan terakomodasi guru-guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan gaji lebih baik.

Political will ini perlu ditindaklanjuti pemerintah dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus.

Diharapkan pula, dalam pengubahan status honorer menjadi P3K ini, juga mengakomodasi aspirasi guru honorer yang berkontribusi di sekolah swasta tanpa perlu membuat sekolah kehilangan tenaga pengajarnya. (*)

 *) Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur periode 2020-2025.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Lentera di Ujung Samudera, Refleksi Hari Guru dan Praktik Baik Pendidik Nusantara

Lentera di Ujung Samudera, Refleksi Hari Guru dan Praktik Baik Pendidik Nusantara

Pagi kembali merajut fajar, membawa angin dingin yang menyapa jendela kelas di seluruh penjuru negeri. Pada hari yang diabadikan sebagai Hari Guru ini, ingatan kita serempak ditarik kembali pada sosok...

Ketika Hari Santri Menjadi Ruang Perjumpaan Budaya Pesantren dan Sekolah

Ketika Hari Santri Menjadi Ruang Perjumpaan Budaya Pesantren dan Sekolah

Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober sejatinya bukan sekadar seremoni mengenakan sarung, peci, dan busana muslim.

Ijazah: Bukti Belajar atau Sekadar Kertas?

Ijazah: Bukti Belajar atau Sekadar Kertas?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ijazah dapat dimaknai sebagai surat tanda tamat belajar atau izin yang diberikan guru kepada murid untuk mengajarkan ilmu yang diperolehnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer