
SEBAGAI akademisi di bidang pendidikan, ganti Presiden 2024 menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Ini terkait eksistensi kurikulum merdeka ataukah kurikulum baru lagi. Ini wajar. Karena implementasi kurikulum merdeka rencananya terealisasi menyeluruh tahun 2023, nyatanya belum bisa terealisasi secara sempurna. Ini disebabkan beberapa kebijakan dalam kurikulum merdeka, ada yang masih sulit diterapkan.
Kita ambil contoh, implementasi kurikulum merdeka terhadap eksistensi program unggulan di beberapa lembaga pendidikan. Baik SMP Unggulan atau SMA Unggulan, atau MTs Unggulan dan MA Unggulan. Mereka menjadikan program unggulan sebagai daya tarik. Mereka tentu keberatan menerapkan kurikulum merdeka, yang dalam kebijakannya menghapus segala bentuk diskriminasi, termasuk program unggulan, program peminatan, atau pun penjurusan.
Belum lagi ditambah dengan dilema kontinuitas kurikulum merdeka tahun 2024, saat ganti presiden nanti. Karena tidak ada yang tahu, apakah setelah ganti presiden dan ganti menteri, akankah ganti kurikulum lagi?
Kurikulum merdeka memang tidak terlepas dari kelemahan. Namun, kurikulum merdeka juga dapat dikatakan sebagai warna baru yang segar dalam dinamika peningkatan mutu pendidikan. Kurikulum merdeka merupakan sebuah pengembangan kurikulum yang bermula dari kegelisahan Kemendikbudristek dalam menyikapi pandemi Covid-19, juga hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2019, yang menunjukkan Indonesia masih memprihatinkan di bidang matematika, sains, dan literasi. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kemendikbudristek membuat kebijakan ini sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan pelajar Indonesia dalam hal literasi, numerasi, digitalisasi, dan survei karakter.
Karena tidak bisa dipungkiri, pandemi menyebabkan pelajar tidak bisa sekolah sebagaimana mestinya. Bahkan ada beberapa pelajar yang lemah dalam kemampuan berpikir kritis dan lupa cara membaca. Karena itu, orientasi kurikulum merdeka adalah pendekatan berbasis kompetensi project dan pengembangan karakter soft skill seperti halnya profil pelajar Pancasila.
Berdasar hal tersebut, untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka perlu meninjau ulang dalam berbagai aspek. Utamanya aspek infrastruktur sekolah dan Sumber Daya Manusia (guru). Penyebab utama para pelajar minim dalam literasi, numerasi, dan digitalisasi, mungkin karena terbatasnya akses mendapatkan buku bacaan dan sumber informasi. Seperti perpustakaan dengan koleksi buku memadai, sarana dan prasarana dalam menggunakan komputer, internet, LCD (proyektor), dan sebagainya.
Tidak semua sekolah memiliki kelengkapan tersebut. Kemudian jika dilihat dari aspek SDM, masih banyak guru yang belum sejahtera. Karena tidak bisa dipungkiri, kesejahteraan guru dapat mempengaruhi mutu pendidikan.
Dalam transformasi pendidikan, perubahan kurikulum adalah suatu keniscayaan. Di mana setiap bangsa, memang harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Sehingga harus berani mengadakan perubahan dalam sistem pendidikan.
Namun, perubahan itu harus didasari pemikiran matang. Karena hasil transformasi pendidikan tidak seluruhnya bersifat positif, dan juga tidak seluruhnya bersifat negatif. Seperti halnya pembaharuan kurikulum yang terkadang diwarnai pro dan kontra.
Menurut kami, pro kontra itu wajar. Pro dan kontra seperti implementasi kurikulum merdeka yang dapat mempengaruhi eksistensi program kelas unggulan, dan juga program kelas peminatan, bukankah sama dengan implementasi kebijakan sistem full day school terhadap eksistensi madrasah diniyyah di pesantren? Setelah dapat kritik dari berbagai pihak, utamanya kalangan pesantren, apakah sistem full day school di hilang?
Buktinya, sistem full day school masih diterapkan di beberapa sekolah. Bahkan ada pesantren yang lembaga sekolahnya menerapkan sistem full day school. Kemudian madrasah diniyyah ternyata juga mengalami transformasi yang cukup signifikan. Seperti program madrasah muaddalah, Pendidikan Diniyyah Formal (PDF), dan bahkan merambah pada level pendidikan tinggi seperti yang dikenal dengan sebutan Ma’had Aly.
Meskipun telah melakukan transformasi, sampai sekarang madrasah diniyyah tradisional masih eksis dan tidak ditinggalkan masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri, madrasah diniyyah tradisional memiliki pasar tersendiri.
Mungkin, gambaran kurikulum merdeka terhadap eksistensi program kelas unggulan dan program kelas peminatan juga nanti seperti itu. Bukan dihilangkan, namun mencari titik temu yang dapat saling melengkapi. Bukan saling adu jotos untuk memperebutkan kelayakan sebagai satu-satunya yang harus dipilih oleh masyarakat, atau harus diterapkan di semua lembaga pendidikan.
Seperti halnya produsen sebuah industri yang mengembangkan produk sesuai kebutuhan konsumen. Lembaga pendidikan dengan berbagai macam kebijakannya, juga memiliki target tersendiri. Begitu juga siapa pun kandidat Presiden Indonesia 2024 nanti, semoga masyarakat Indonesia yang cerdas dan berbudaya tidak mudah terhasut hoax dan mudah terkotak-kotak dalam permusuhan hanya karena perbedaan, apalagi hanya karena nasab dan keturunan.
Karena dalam Islam, kualitas manusia tidak dilihat dari nasab dan keturunan. Namun kualitas keimanan dan keilmuan yang dapat memberi manfaat bagi diri dan orang yang membutuhkan. (*)
*) Mahasiswa Pascasarjana UIN KHAS Jember, asal Tegalpare, Muncar, Banyuwangi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





