Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
Adapun penjelasan terkait ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa di atas adalah sebagai berikut:
Untuk menjelaskan secara lebih mudah ruang lingkup pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut, penulis akan memberikan contoh ilustrasi sebagai berikut:
Contoh pertama, seorang bernama A dihukum selama 7 bulan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pasal 143 KUHP yakni: Penghinaan dengan sengaja terhadap wakil negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Lantaran melanggar ketentuan pasal 143 KUHP itu, meskipun hanya divonis 10 bulan penjara, si A tetap dilarang mengikuti bursa calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.. Hal ini lantaran ancaman hukuman tindak pidana yang ia lakukan adalah 5 (lima) tahun.
Contoh kedua, seseorang bernama B divonis enam bulan penjara, karena dinyatakan terbukti melanggar pasal 134 KUHP yakni penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden….dan seterusnya. Ketentuan pasal 134 itu ancaman hukumannya 6 tahun. Maka dari itu si B pun juga tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Dengan uraian pasal 240 ayat (1) huruf g di atas, bisa dipahami secara mudah bahwa sesungguhnya ruang lingkup pembatasan hak mantan narapidana untuk menduduki jabatan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sangatlah luas.
Dari segi variabelnya, ternyata ancaman pidana lebih bisa mengalahkan vonis, akan tetapi ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g ini mempertimbangkan jenis tindak pidana dan pelakunya. Tindak pidananya dijabarkan secara detail seperti terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Untuk pelakunya, ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g ini juga mempertimbangkan pelaku kejahatan yang berulang-ulang (recidive). (*)
*) Wakil Sekretaris MD KAHMI Banyuwangi.
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


