Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menyongsong Sensus Pertanian 2023

G
Photo
Photo
SEKTOR pertanian berperan besar menyokong perekonomian Jawa Timur (Jatim). Selain memberikan nilai tambah, sektor ini juga menyerap hampir sepertiga tenaga kerja di Jatim. Sungguh ironi, bila petani semakin menjerit dengan kenaikan harga pangan dan BBM yang kian melejit.

Di dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menduduki peringkat ketiga yang menyokong besarnya nilai tambah lima tahun terakhir di Jatim. Itu setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Pada tahun 2022, PDRB atas dasar harga berlaku sektor ini mencapai Rp 303,39 triliun, memberikan kontribusi sebesar 11,11 persen terhadap total PDRB. Sub-kategori tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai tambah, mencapai 26,82 persen.

Berbeda dengan sektor lain yang pada umumnya terkontraksi di masa pandemi, sektor pertanian mampu tumbuh positif. Terlebih, sektor ini menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Data Survei Angkatan Kerja (Sakernas) 2022 Jatim mencatat, sektor pertanian menyerap tenaga kerja 31,31 persen dari total naker di Jatim. Ini mengindikasikan hampir sepertiga pekerja di Jatim adalah petani. Dari jasa petani, Agustus lalu Indonesia menerima penghargaan International Rice Research Institute (IRRI) atas keberhasilan mencapai swasembada beras, dan meningkatkan sistem ketahanan pangan .

 Kesejahteraan Petani

Sementara itu, nasib para petani masih jauh dari sejahtera. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim tiga tahun terakhir (2019-2021) secara gradual mengalami penurunan. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,40 persen dibandingkan tahun 2019, dari 101,17 menjadi 100,77 dan berlanjut menjadi 100,02 pada tahun 2021.

Ini menunjukkan, rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi dari tahun ke tahun, secara umum lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Menandakan pula semakin tahun, kesejahteraan petani tidaklah lebih baik. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya harga pangan dan kenaikan harga BBM per 1 September 2022.

Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018 BPS menyebutkan, hampir 80 persen petani di Jatim adalah petani gurem yang menguasai luas sawah kurang dari 0,5 hektare dan hampir separonya berusia 55 tahun ke atas. Karena dinilai kurang menguntungkan, sebagian naker pertanian beralih ke sektor lain. Sehingga regenerasi petani terhambat. Ini diduga menjadi faktor mengapa petani masuk dalam golongan masyarakat ekonomi rendah.

 Inovasi Pertanian

Pertanian baru harus disokong dengan berbagai inovasi yang tidak berfokus pada peningkatan produksi. Namun juga peningkatan kesejahteraan petani. Inovasi yang perlu dilakukan adalah modernisasi sistem pertanian melalui digitalisasi. Digitalisasi penting karena mampu mendobrak batas ruang dan waktu pergerakan barang dan jasa. Pemasaran dan perdagangan secara daring (e-commerce), big data, block-chain (transaksi digital), sistem informasi geografis (SIG), berbagai platform geospasial dan peramban, telah menjadi bagian dari masyarakat modern yang digunakan dalam kehidupan keseharian petani. Semakin banyak yang memiliki akses internet, semakin cepat pertanian digital terwujud, menuju pertanian unggul.

Modernisasi diharapkan mengubah citra petani kuno dan kotor, menjadi usaha berharga jual dan menjanjikan. Sehingga mampu menarik generasi milenial yang mendominasi komposisi penduduk saat ini. Sudah saatnya generasi muda berkiprah menentukan masa depan sektor pertanian di tengah tuntutan swasembada dan kedaulatan pangan.

Selain teknologi, perlu inovasi sisi kelembagaan dan aturan. Di antaranya pengaturan harga gabah dan impor pangan. Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah petani harus diatur agar ada mekanisme perlindungan harga gabah. Utamanya saat panen raya. HPP saat ini berkisar Rp 4.200 per Kg, digunakan sebagai patokan harga dalam menyerap produksi gabah atau beras dari petani oleh Perum Bulog. Sekaligus menjadi referensi harga gabah yang memberikan pengaruh psikologis pasar. Kini dirasa perlu menaikkan HPP, mengingat peningkatan biaya produksi lantaran kenaikan harga pupuk dan BBM.

Pemerintah seharusnya mempertajam subsidi kepada petani berekonomi rendah. Karena kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar lainnya, dengan mudah menjadikan mereka semakin turun ke level kemiskinan ekstrem. Pemberian subsidi ini perlu didorong dengan investasi peningkatan kapasitas petani dalam pemanfaatan teknologi. Sehingga berimplikasi pada kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Terakhir, penting adanya data pertanian yang lengkap dan akurat. Diperlukan satu data pertanian yang terintegrasi, yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Data terintegrasi ini harus bisa dibagi-pakai dan dimanfaatkan pihak terkait secara adil. Baik dalam proses pengambilan kebijakan, maupun pemanfaatan untuk mendukung tata kelola pangan secara menyeluruh. Karena sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak, maka dibutuhkan akurasi kebijakan yang bertumpu pada akurasi data.

Sensus Pertanian 2023 merupakan sensus 10 tahunan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan Juni dan Juli 2023 ini diharapkan, mampu memotret pertanian Indonesia secara komprehensif dan menjadi perbaikan tata kelola basis data pertanian, yang membawa kemajuan sektor ini. (*)

 

*) Statistisi Madya BPS Kabupaten Banyuwangi.

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Musim Tanam Dimulai, Petani Banyuwangi Manfaatkan Air Hujan dan Sinar Matahari untuk Dukung Pertumbuhan Padi

Musim Tanam Dimulai, Petani Banyuwangi Manfaatkan Air Hujan dan Sinar Matahari untuk Dukung Pertumbuhan Padi

Petani di kawasan perkotaan Banyuwangi mulai menanam padi memanfaatkan musim hujan, air, dan sinar matahari. Aktivitas gotong royong di sawah diharapkan meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

KUR BRI Tembus Rp84,36 Triliun, Perkuat Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan

KUR BRI Tembus Rp84,36 Triliun, Perkuat Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan

terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebagai bank yang fokus pada pemberdayaan UMKM, BRI secara konsisten memperluas akses pembiayaan b

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer