Beledék Pendidikan

SEPERTI beledék menyambar di siang bolong. Tak ada awan hitam. Tiba-tiba menggelegar. Mengguncang ketenangan. Membangunkan dari perasaan nyaman.

Sumber kilatan beledék itu dari gedung DPRD Banyuwangi. Tepatnya, dari mulut Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi Khusnan Abadi. ”Di Banyuwangi pengelolaan pendidikan sejak bupati sebelumnya sudah bagus. Sudah ada program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang kemudian dikembangkan oleh Dinas Pendidikan menjadi lima SAS. Ada pula program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh). Sayangnya, angka putus sekolah kita masih tinggi di tahun 2022,’’ ungkapnya.

Pantas bila kita ikut tersambar. Angka putus sekolah di Bumi Blambangan selama 2022 begitu tingginya. Mencapai 4.834 anak! Mereka tersebar di seluruh kecamatan. Muncar berada di pemuncak. Angka anak putus sekolah di kecamatan penghasil ikan dan pertanian itu mencapai 459 kasus. Disusul Genteng dengan 408 kasus. Wongsorejo dan Kalibaru menyusul di belakangnya dengan 372 kasus dan 263 kasus.

Pertanyaan dasarnya: kenapa hanya dalam setahun, angka kasus putus sekolah setinggi itu? Padahal, sudah ada tim khusus yang blusukan ke kampung dan desa. Tim itu bertugas mencari anak putus sekolah. Bisa jadi, kerja tim tersebut tidak efektif. Atau, malah malas-malasan.

Tapi, yang terjadi bisa sebaliknya: tim pemburu anak putus sekolah sudah bekerja sangat keras. Bisa mendata anak putus sekolah sebanyak 4.834 anak. Namun, data itu hanya selesai di kertas. Tidak ada tindak lanjut. Tidak ada eksekusi yang ekselen dari pihak terkait.

Mana yang benar, entahlah.

Mestinya, sangat mudah mendata anak putus sekolah. Asal koordinasi para pihak terkait bekerja secara baik. Siapa saja mereka itu? Mereka adalah, saya kutip pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno, kepala sekolah, camat, hingga kepala desa.

Kepala sekolah (kasek), seharusnya sebagai orang pertama yang tahu data anak putus sekolah. Bila kasek melek dengan lingkungan sekolahnya, dia dengan cepat akan tahu ketika siswa di sekolahnya berkurang. Dan, bila bagus koordinasinya, si kasek tidak akan membiarkan kejadian itu berlalu begitu saja. Dia akan langsung melapor kepada Dinas Pendidikan, kepala desa/lurah, dan camat.

Kenapa lapor camat? Karena, jauh-jauh hari, Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas sudah meminta para camat dan lurah/kades untuk membantu anak yang terpaksa putus sekolah. Terutama yang diakibatkan masalah ekonomi. Bahkan, dengan gamblang Bupati Ipuk memberi petunjuk langkah yang harus ditempuh: ”Pemkab Banyuwangi sudah berkomitmen, bahwa tidak boleh ada anak putus sekolah. Kalau ada anak yang terpaksa berhenti sekolah karena masalah ekonomi, silakan lapor ke Dinas Pendidikan,’’ seperti dilansir Jawa Pos Radar Banyuwangi (31/3/23).

Yang mendesak ditelisik, angka anak putus sekolah sebanyak 4.834 orang itu berasal dari mana. Apakah data itu bersumber laporan para kepala sekolah, atau lurah/kades dan camat? Atau berasal dari tim Garda Ampuh. Atau gabungan dari antara mereka.

Rasanya kalau dari camat dan lurah/kades tidak mungkin. Sebab, perintah bupati kepada camat dan lurah/kades sudah jelas. Mereka harus membantu anak yang putus sekolah tersebab persoalan ekonomi orang tuanya. Artinya, begitu menerima data tentang anak putus sekolah di wilayahnya karena tidak mampu bayar, camat dan lurah/kades harus mengatasinya saat itu juga. Tidak boleh menunda-nundanya.

Nah, pertanyaannya, adakah kasus yang seperti itu. Yakni, pimpinan di tingkat kecamatan dan atau di tingkat desa/kelurahan, tidak peduli terhadap kasus anak putus sekolah di wilayahnya. Mereka tidak segera mengembalikan anak malang itu ke sekolah asalnya. Rasa-rasanya tidak ada camat dan kades/lurah yang ”membangkang” terhadap perintah bupati.

Padahal, tugas mereka tidak sulit-sulit amat. Cukup meyakinkan keluarga anak yang putus sekolah agar mengizinkan anaknya sekolah lagi. Mulai sekarang, mereka tidak perlu pusing-pusing memikirkan biaya sekolah anaknya. Karena sudah dibantu oleh pemerintah. Soal kas di kantor kecamatan dan kantor kelurahan/kantor desa lagi kosong—alasan paling parah, mereka kan bisa minta bantuan ke Dinas Pendidikan. Di sana sudah ada program Siswa Asuh Sebaya (SAS). Sangat mudah meminta bantuan SAS. Sebab, Dinas Pendidikan saat ini sudah mengembangkan SAS menjadi lima.

Kalau ternyata dana SAS masih kurang, bisa mengajukan bantuan beasiswa ke Baznas Banyuwangi. Baznas punya program itu. Dan, Baznas sudah banyak membantu siswa putus sekolah karena tidak mampu bayar, akhirnya mereka bisa sekolah lagi.

Wa bakdu. Sejauh manakah jangkauan SAS selama ini mengatasi anak putus sekolah? Seberapa banyak bantuan yang sudah diberikan camat dan lurah/kades kepada anak putus sekolah? Dua pertanyaan itu penting diajukan. Untuk mengurai penyebab terjadi 4.834 anak putus sekolah di kota the Sunrise of Java. Tanpa mengetahui jawaban dari dua pertanyaan itu, rasanya sulit merumuskan solusi mengatasi ribuan anak putus sekolah di Banyuwangi. Kecuali bisa memanfaatkan alasan klise: penyebab putus sekolah itu kompleks, tidak hanya persoalan ekonomi.

Ala kulli hal. Saya yakin, munculnya angka 4.834 itu masih perlu dikritisi. Rasanya ndak mungkin, hanya dalam setahun (2022) ada anak yang putus sekolah. Kecurigaan saya benar. Ternyata, angka 4.834 itu agregrat. Kejadian dari tahun 2013 hingga 2022! Kebetulan dieksposnya pada 2022. Jadi, langsung muncul kesan: selama 2022 ada 4.834 anak Banyuwangi putus sekolah. ”Kalau di tahun 2022 sudah landai kok. Hanya di kisaran 200-an anak,’’ kata Suratno.

Itupun, lanjutnya, sebagian besar sudah tertangani. Atas kerja sama para pihak, sebagian dari mereka sudah bisa masuk sekolah lagi. Sebagian yang lain melanjutkan di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Saat ini, kata Suratno, ada 54 PKBM. Tersebar di seluruh kecamatan di Banyuwangi.

Ternyata beledék pun bisa meledak di tempat yang salah. Dan, tidak akurat!

(Pekolom Banyuwangi)