Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menyoal Pengujian Presidential Treshold di MK

G
Photo
Photo
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menunjukkan konsistensinya dalam menolak judicial review terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang tertuang dalam pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Permohonan terbaru yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB) pun ditolak MK melalui putusan bernomor 52/PUU-XX/2022. Konsekuensi putusan MK ini, kontestasi Pilpres 2024 mendatang membuka peluang untuk tidak diisi oleh lebih dari 3 (tiga) pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebab bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai harus memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Terdapat dua alasan, mengapa MK enggan mengubah presentase presidential treshold dalam UU Pemilu dan hingga saat ini MK membiarkan hal tersebut sebagai salah satu materi muatan UU yang konstitusional.

Pertama, MK menilai presidential treshold merupakan upaya memperkuat sistem presidensial. Karena dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden dalam menjalankan tugasnya bersinggungan erat dengan DPR demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang stabil dan efektif. Melalui presidential treshold, pasangan calon presiden dan wakil presiden telah sejak awal memiliki cukup gambaran atau estimasi suara yang akan mendukungnya di parlemen, sehingga bilamana ia terpilih dapat mengurangi potensi terjadinya pemerintahan yang terbelah (divided government) yang dapat menimbulkan tidak efektifnya pemerintahan.

Kedua, besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka pembentuk UU (open legal policy) yang memang seharusnya tidak dijangkau oleh MK. Persepsi konstitusional yang dibangun oleh MK berkenaan dengan perkara presentase presidential treshold bukan merupakan problem konstitusionalitas UU, melainkan domain pembentuk UU. Pada persoalan demikian, hakim konstitusi membatasi diri untuk tidak membangun penafsiran secara konfrontatif dengan pembentuk UU guna menjaga kemurnian institusi MK sebagai negatif legislator yang batas kewenangan hakim hanya berada pada pembatalan UU tanpa diberi kekuasaan untuk membuat sebuah norma baru. Apabila MK mengubah persentase presidential treshold UU Pemilu, niscaya MK akan membentuk norma baru dalam UU Pemilu yang justru bersebarangan dengan hakikat MK sebagai negatif legislator. Oleh karena itu, MK menyerahkan sepenuhnya ketentuan presentase presidential threshold kepada pembentuk UU. Apakah hal tersebut dapat diterapkan atau tidak sangat tergantung pada political will dari pembentuk UU.

Sejumlah Persoalan

Konsistensi MK dalam mempertahankan konstitusionalitas presidential treshold dalam UU Pemilu dengan aneka pertimbangan hukumnya bukan tanpa soal. Sikap MK tersebut justru menggiring MK menghadapi persoalan-persoalan kompleks yang memberikan konotasi negatif terhadap MK sendiri. Beberapa persoalan yang timbul, diantaranya:

Pertama, pertimbangan MK terhadap presidential treshold sebagai upaya penguatan sistem presidensial menunjukkan adanya kekeliuran berpikir (logical fallacies). Hal ini dikarenakan anggapan bahwa presidential threshold dibentuk demi terjalinnya dukungan erat dari parelemen terhadap presiden justru menunjukkan suatu sistem pemerintahan berbasis parlementer. Dalam sistem presidensial, presiden dan parlemen berada pada dua institusi terpisah yang memiliki legitimasi berbeda, bahkan basis legitimasi seorang Presiden dalam skema presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif (Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, 2019). Di samping itu, pasal 7C UUD NRI 1945 telah menyebutkan dengan terang bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Pun sebaliknya, DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden dalam masa jabatannya kecuali melalui mekanisme impeachment dengan terlebih dahulu diawali dengan adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilalui melalui forum persetujuan MPR dan penilaian MK.

Praktik semacam ini terbilang aneh dalam jagad ketatanegaraan serta merupakan praktik yang tidak wajar bagi suatu negara yang menganut sistem presidensial. Amerika Serikat (AS), misalnya, hingga saat ini belum menerapkan sistem presidential treshold layaknya Indonesia. Bahkan dalam ketentuan hukum positif AS, belum ada satupun pasal atau peraturan yang mengatur mengenai presidential treshold. Meski demikian, sistem pemerintahan AS tergolong sebagai suatu sistem pemerintahan yang stabil (Abdul Ghoffar dalam Andi Saputra, 2022).

Kedua, sikap MK dalam membatasi diri untuk tidak mengadili perkara yang merupakan open legal policy justru kurang mencerminkan MK sebagai suatu lembaga pemberi keadilan. Apabila merujuk pada pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim konstitusi diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Zainal Arifin Hoesein (2013), ketentuan tersebut ingin mengatakan agar lembaga peradilan di Indonesia senantiasa mencari dan menerapkan hukum yang adil ditengah masyarakat. Tentu, aktivitas penemuan hukum di lembaga peradilan tidak bisa hanya bersandar pada norma teks, dan bangunan-bangunan pasal yang ada dalam konstitusi, melainkan juga harus memperhatikan pentingnya konteks pemenuhan keadilan yang berkembang di masyarakat (Sulistiyowati Irianto, 2022).

Mendasari basis tersebut pada persoalan presidential treshold, perlu diulas bahwa sejatinya presidential treshold telah lama disadari sebagai salah satu sumber ketidakadilan di masyarakat. Sebab sistem tersebut membatasi hak partai politik untuk mengajukan calon presiden dan menghalangi masyarakat untuk mendapatkan pilihan calon Presiden yang beragam. Dalam narasi lain, sistem presidential treshold telah membuat Indonesia nampak seperti negara hukum absolute rechstaat, yaitu menguntungkan segelintir aspek namun mengorbankan nilai-nilai keadilan yang justru harus lebih diperhatikan (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Demikian kompleks persoalan presidential treshold dalam aspek keadilan, maka bukan suatu sikap yang tepat bagi MK untuk menghindari persoalan-persoalan tersebut yang jelas bersinggungan erat dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat alasan membatasi diri.

Jalan Keluar

Salah satu upaya yang dapat ditempuh MK guna mengakhiri gesekan sosial akibat presidential treshold ialah, hakim MK seharusnya berani menabrak aturan dan prosedur hukum dengan menggunakan doktrin aktivisme yudisial (judicial activism) guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam doktrin judicial activism, perbuatan hakim dalam membuat sebuah putusan identik dengan isi atau muatan norma hukum baru. Namun, pengadilan boleh saja hukumnya untuk menggunakan kekuatan politiknya dalam membuat sebuah norma baru, asalkan untuk tujuan yang mulia. Salah satunya, memenuhi obligasi instansi berupa memberikan rasa keadilan (Arthur Schlesinger, 1947).

Kendatipun beberapa ilmuan menganggap doktrin ini sebagai bentuk perampasan kewenangan lembaga legislatif sebagai positif legislator yang diidealkan untuk membuat norma, sehingga doktrin ini dipercaya tidak memiliki legitimasi dalam demokrasi serta melanggar prinsip separation of power. Namun pada sudut pandang yang lebih objektif, justru doktrin judicial activism lebih banyak memberi manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Bayangkan, problem presidntial treshold yang telah melahirkan diskriminasi politik berupa pembatasan kuantitas calon yang didelegasikan oleh parpol dalam Pilpres, dan pelanggaran hak konstitusional berupa pelanggaran hak pemilih (voters) untuk mendapatkan kandidat yang beragam demi banyaknya alternatif pilihan. Apabila tidak segara diadili oleh MK, maka cita keadilan dalam masyarakat akan menjadi angan semata.

Di sinilah mungkin berlaku ungkapan “justice delayed is justice dinayed.” Artinya, keadilan yang tertunda sama halnya dengan ketidak adilan. Bagaimana mungkin sikap MK sebagai lembaga peradilan dapat bersandar pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, jika suatu problem yang ada di masyarakat sendiri enggan disentuh oleh MK. (*)

 

*) Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Advertisement
Advertisement
Editor : Gerda Sukarno Prayudha
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

MK Putuskan Parpol Bisa Gugur Jika Tak Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan di Pemilu

MK Putuskan Parpol Bisa Gugur Jika Tak Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan di Pemilu

MK memutuskan partai politik bisa digugurkan di dapil jika tidak memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan pada Pemilu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer