Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

LPBH-NU dan Edukasi Menuju Masyarakat Cerdas Hukum

E
Penulis: Edy Supriyono❯
Badrus Shaleh, S.H.
Badrus Shaleh, S.H.
Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya taat hukum dan sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, walaupun eranya sudah berubah dengan kecanggihan tehnologi melalui informasi elektronik namun sejauh ini bukanlah jaminan pemahaman masyarakat akan berubah lebih taat terhadap hukum dan atau merubah sikap dan prilaku untuk lebih baik dalam lingkungannya. Aturan-aturan yang mengikat terhadap Warga Negara Indonesia pada umumnya semestinya akan menjadi mindset dalam berprilaku dan mengikat untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum wederrechtelijk. Dinamika yang terjadi tidak berbanding lurus dengan kemudahan-kemudahan untuk mengakses informasi tentang aturan dan undang-undang yang semestinya masyarakat tahu dan faham akan prilaku yang tidak melanggar hukum. Oleh karena itu dapat kita fahami bahwa masyarakat butuh sentuhan langsung secara Face to face  atau Face to Community untuk memberikan pemahaman taktis kepada masyarakat akan pentingnya taat hukum dan dimana dia akan menempatkan diri sebagai bagian dari subjek hukum.

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama mempunyai peran penting selain menjalankan amanah kejam'iyahan juga mempunyai tugas dan tanggung jawab moral untuk memberikan nilai-nilai dasar kepada masyarakat tidak hanya taat terhadap hukum akan tetapi cerdas dan bijak dalam melaksanakan perintah aturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan oleh LPBHNU dalam upaya pendekatan terhadap masyarakat adalah dengan melakukan penyuluhan hukum diawali dari dijajaran struktural Nahdlatul Ulama dari tingkat Majelis Wakli Cabang (MWC) hingga sampai ke tingkat ranting melalui komunitas pengajian-pengajian. Upaya untuk melakukan penyuluhan hukum ini dengan mengacu pada standarisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan.

Cerdas Hukum dalam lingkungan/komunitas


Mengembangkan kesadaran hukum sebagaimana menjadi tujuan penyuluhan dalam ketentuan peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.01-PR.08.10 tahun 2006, jika dipahami lebih mendalam memiliki pemahaman bahwa semua orang memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan pemahaman terhadap orang lain tentang pentingnya sadar dan cerdas hukum. Sadar terhadap hukum ternyata tidak cukup sampai disitu, melainkan juga Cerdas Hukum. Cerdas Hukum yang dimaksud adalah, Pertama; secara substansi masyarakat bisa memahami dan menempatkan prilaku kesehariannya pada ketentuan peraturan dan hak-hak kemanusiaannya. Artinya prilaku seseorang dalam lingkungan dalam menjalin interaksi dan melakukan perbuatan hukum dengan orang lain selalu berpandangan pada ketentuan dan norma hukum yang ada, Kedua; dengan kesadarannya masyarakat mencari tahu tentang pengetahuan dan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku untuk sebagai pijakan dalam melakukan perbuatan hukum, masyarakat bisa mencari dengan memanfaatkan tehnologi dan informasi media sosial ataupun memanfatkan lembaga yang berkompeten untuk memberikan informasi tentang hukum. ketiga; mampu mempengaruhi dan menggugah kesadaran seseorang untuk melakukan hal yang sama dengan berprilaku berdasar pada ketententuan dan norma hukum. Masyarakat Cerdas Hukum tersebut nantinya akan menjadi corong perubahan social agent of change terhadap masyarakat yang lain sampai nantinya menjadi taat dan cerdas hukum akan menjadi budaya dalam tatanan sosial kemasyarakatan, karena hukum dan masyarakat setali mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada masyarakat disitulah ada hukum ubi societas ibi ius.

Tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat dalam konteks pengetahuan hukum adalah tanggungjawab pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum melalui elemen lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau melalui Organisasi kemasyarakatan (ORMAS) seperti Nahdlatul Ulama yang mempunyai struktur massiv dari tingkat pusat sampai dusun dengan memberikan sarana dan prasarana kegiatan untuk masyarakat agar cerdas dan taat hukum. Tanggung jawab moral terhadap masyarakat sangat berat karena akan menentukan masa depan seseorang secara personal. Seseorang tidak bisa dikatakan tidak tahu terhadap ketentuan hukum atau perundang-undangan melainkan sudah dianggap faham selama ketentuan hukum tersebut sudah diberlakukan, ini yang disebut dengan Fiksi Hukum yaitu semua orang dianggap tahu terhadap ketentuan hukumnya Presumtio iures de iure dan asas ini mengikat kepada setiap orang yang faham ataupun yang tidak faham terhadap hukum, maka jika suatu hukum sudah diberlakukan maka berlaku mengikat kepada siapapun termasuk dengan sanksi hukumnya.

Nahdlatul Ulama yang memiliki struktur teritorial yang sama dengan struktur pemerintahan sangat strategis untuk dilakukan upaya menggugah kesadaran masyarakat melalui edukasi Penyuluhan Hukum melalui LPBHNU, hal tersebut tergantung seberapa besar kekuatan secara kwantitas masyarakat nahdliyin yang akan digugah kesadarannya sangat menentukan seberapa besar prosentase kesadaran masyarakat yang akan dan telah dipengaruhi oleh LPBHNU. Selama ini kegiatan penyuluhan hukum tatap muka yang telah dilakukan oleh LPBHNU Situbondo mendapat apresiasi masyarakat dan sangat antusias menyimak materi yang disampaikan, masyarakat lebih leluasa bertanya dan dialog tatap muka daripada dia membaca tekstual atau dapat info dari sumber yang tidak jelas. artinya informasi dan membaca tidaklah cukup bagi masyarakat melainkan harus juga dengan tatap muka dan dialog secara langsung Convensional.

Dengan adanya dinamika masyarakat yang sangat berfarian, Kata kunci dalam melaksanakan tugas mulya ini adalah kesabaran dan ikhlas memberikan edukasi untuk menuju masyarakat taat dan Cerdas Hukum serta menjunjung tinggi nilai Supremasi Hukum.

*) Penulis adalah Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Stitubondo

Advertisement
Advertisement
Editor : Muhammad Khoirul Rizal
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer