
REVISI Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi sorotan publik di tanah air. Ternyata pergantian era reformasi 2019, sepertinya akan membuat lenyapnya hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum. Dengan adanya usulan dari para anggota pemerintah untuk merevisi UU KPK, yang mana telah kita ketahui bersama bahwa terdapat regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kelayakan hukum di Indonesia.
Para pakar hukum menolak keras adanya revisi UU KPK. Juga kalangan para mahasiswa yang ikut menolak dengan berdemonstrasi. Sebab, mereka berpikir, sebagai orang berpendidikan harus turut menjaga bangsa dan negara dengan cara berpendidikan. Baik dengan kritik saran ataupun turun ke lapangan, demi melindungi hak kebersamaan dalam negara demokrasi.
Masyarakat tidak akan melakukan suatu tindakan yang membuat sebuah kerusuhan seperti berdemonstrasi, jika pemerintahnya masih berada dalam sandi-sandi dan asas kebenaran. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Hanya saja, dibentuk sebuah wakil-wakil rakyat seperti DPR, MPR, pimpinan daerah, dan lainnya, yang telah dikenal dengan sebutan pemerintah, untuk terciptanya sebuah negara.
Sebagai negara demokrasi, semua rakyat berhak bersuara. Sementara, pemerintah hanya mengimplementasikan dari hak suara rakyat tersebut dengan mempertimbangkan dalam sidang atau rapat. Jika baik, maka wajib bagi pemerintah untuk mematuhi dan mengambil sepenuhnya suara rakyat.
Tetapi pada era reformasi 2019 ini, para pemerintah telah melupakan esensi dari negara demokrasi, bertindak anarki, mengambil sebuah keputusan demi kenyamanan diri sendiri. Bukankah mereka (pemerintah) tahu, kalau negara bukanlah milik pribadi. Setidaknya, mereka harus ingat bahwa mereka adalah kepercayaan masyarakat dan harus menggunakan betul amanah dari masyarakat yang telah memberi kepercayaan. Bukan lantas diselewengkan dan disalahgunakan.
Termasuk penyelewengan yang dilakukan pemerintah yakni korupsi. Korupsi merupakan kendala terbesar dalam ketimpangan dan bahkan dapat menghilangkan eksistensi suatu negara. Sepertinya Indonesia hampir kehilangan eksistensinya sebagai negara, akibat kesalahan memilih wakil rakyat yang pada saat ini membuat rancangan penyelewengan.
Salah satu awal penyelewengan yang dilakukan pemerintah adalah dengan ngotot untuk mengadakan revisi UU KPK yang sudah jelas kepastiannya, bahwa ada target yang dituju mereka.
Revisi UU KPK mempunyai dua kemungkinan. Yaitu ada kalanya dapat melemahkan. Dan ada kalanya dapat menguatkan. Tetapi semua pihak, publik telah menolak tegas. Sebab dari revisi UU KPK yang telah diketahui sangat melemahkan KPK sebagai penegak hukum. Sehingga akan memberi peluang besar terhadap terjadinya korupsi. Dan memungkinkan banyaknya koruptor.
Yang awalnya sebagai pemerintah enggan melakukan suatu tindak pidana korupsi, tetapi sekarang mereka dengan bangga menambah profesinya sebagai pemerintah koruptor. Ini akibat tidak adanya undang-undang kuat penegak hukum yang mengatur. Toh, sekalipun ada, tidak akan kuat menahan dan menegakkan.
Para pemerintah saat ini seperti sedang membuat sebuah benteng besar untuk menjaga, yang pada suatu saat jika ada serangan musuh, maka serangan itu tidak akan langsung mengenai dirinya. Musuh masih melawan dan merobohkan benteng besar dengan keterbatasan. Begitu pula revisi UU KPK adalah salah satu benteng yang dibuat oleh pemerintah sebagai tameng pertama mereka yang bersiap apabila suatu saat mereka terjerat kasus korupsi. Maka para penegak hukum masih berusaha bernegosiasi untuk penegakan hukum, hingga penegakan hukumnya lemah.
Kelemahan akan menjadi kerusakan fatal terhadap negara ke depannya. Dan kelemahannya akan dibuat peluang besar untuk korupsi. Sehingga menjadi nyata bahwa pemerintah Indonesia adalah para pemerintah korupsi. Mulai dari presiden, para menteri, para DPR pusat maupun daerah, para MPR, dan aparat negara lainnya. Jika telah terjadi demikian keadaannya, maka mereka bukanlah lagi kepercayaan masyarakat untuk mengurusi sebuah negara. Melainkan mereka adalah para pencuri berdasi yang menyamar sebagai pemerintah.
Bukankah mereka telah mendengar keluhan masyarakat terhadap penyelewengan yang dibuatnya? Tetapi mengapa mereka santai seakan akan tidak ada apa-apa? Memang benar tanggapan masyarakat, bahwa seseorang yang berlomba-lomba menjadi pemerintah hanya untuk jadi korupsi, dengan kata lain memakan hak rakyat.
Negara merupakan tempat berlindung masyarakat dari penjajahan, kerusakan, dan pemberontakan. Jika yang menjadi pemberontakan merupakan pemerintah tanah air itu sendiri, maka masyarakat telah kehilangan perlindungan dan keamanan. Dan masyarakat berpikir akan berlindung ke mana kalau sudah negara sendiri saja tidak menjamin keamanan? Apakah Indonesia juga harus mengemis bantuan keamanan kepada negara tetangga untuk menghentikan penyelewengan dalam negara sendiri? Sebagaimana yang telah terjadi pada negara seberang yang mengemis pada negara lain. Hal seperti ini seolah merampas hak dan martabat sebagai warga negara Indonesia.
Harapan satu-satunya semua masyarakat Indonesia adalah dengan adanya era reformasi 2019, agar bagaimana kinerja kerja Indonesia berupa ekonomi dan yang lain menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk menuju Indonesia maju, dengan cara menindak sesuai tindakannya, mengadili dengan seadil-adilnya. Mengurus dengan benar-benar melaksanakan amanat. Mengatur dengan etika pedoman dan asas atas ketentuan negara yang telah disepakati. Dan menghindari, serta menghilangkan yang berupa penyelewengan, yang nanti akan dapat merusak negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sehingga jika semuanya telah terlaksana dengan strategis dan baik, maka harapan untuk menuju Indonesia maju akan cepat tercapai sesuai keinginan rakyat. Mari bekerja sama yang baik antara rakyat dan pemerintah.(*)
*) Mahasiswa ilmu hukum, Universitas Ibrahimy, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Situbondo.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


