RADARBANYUWANGI.ID - Masalah pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh dipastikan telah menemukan titik terang.
Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, menyatakan bahwa persoalan utama utang proyek tersebut sudah selesai, sementara pemerintah tengah merumuskan tata laksana pembayaran secara rinci.
“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby saat ditemui usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Antara, Senin (9/2/2026).
Menurut Bobby, fokus pemerintah saat ini adalah menyusun mekanisme teknis pembayaran utang.
Ia menegaskan bahwa inti permasalahan telah disepakati dan tidak lagi menjadi hambatan strategis.
“Tata laksananya lagi dibicarakan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” katanya.
Isu utang KCJB Whoosh menjadi perhatian publik karena nilainya mencapai sekitar Rp116 triliun.
Beban finansial tersebut menuntut kehati-hatian agar tidak berdampak pada stabilitas fiskal negara maupun keberlanjutan proyek strategis nasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan jajaran menteri untuk mencari skema terbaik dalam menyelesaikan kewajiban utang tersebut.
Arahan itu mencakup pembahasan detail angka serta berbagai skenario penyelesaian yang paling optimal bagi negara.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa proses restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh masih memerlukan waktu.
Ia menyebut langkah ini sejalan dengan arahan Presiden agar negara hadir dan bertanggung jawab.
“Restrukturisasi keuangan diperlukan untuk menjaga nilai ekonomi proyek sekaligus memastikan keberlanjutan dan keamanan fiskal,” kata AHY.
Pemerintah, lanjutnya, memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan kereta cepat ke wilayah lain di Indonesia.
Editor : Lugas Rumpakaadi