RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah akhirnya memastikan bahwa kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN akan mulai berlaku pada Oktober 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kesejahteraan aparatur negara di tengah tekanan inflasi dan biaya hidup yang meningkat.
Kenaikan gaji ini menjadi bagian dari program reformasi birokrasi dan sistem remunerasi ASN berbasis total reward, yang menilai kinerja dan tanggung jawab jabatan.
Mulai Berlaku Oktober, Cair November dengan Sistem Rapel
Kenaikan gaji ASN efektif berlaku per 1 Oktober 2025, namun pencairannya dilakukan pada November 2025 dengan sistem rapel (pembayaran gaji Oktober dan November sekaligus).
Artinya, ASN akan menerima dua kali pembayaran gaji dengan nominal baru pada bulan November mendatang.
Baca Juga: Enam Bansos Cair Oktober 2025! Ada Bantuan Beras 20 Kg hingga PKH Rp 3 Juta, Cek Nama Anda Sekarang!
Persentase Kenaikan Berdasarkan Golongan
Berdasarkan data yang tercantum dalam Perpres 79/2025, berikut rincian kenaikan gaji PNS per golongan:
-
Golongan I & II: naik sekitar 8%
-
Golongan III: naik sekitar 10%
-
Golongan IV: naik hingga 12%
Kenaikan ini diharapkan mampu memberikan dorongan kesejahteraan bagi ASN yang telah berperan penting dalam pelayanan publik.
Baca Juga: Banyak yang Belum Tahu! Begini Nasib Harta dan Hak PNS yang Meninggal Dunia Tanpa Ahli Waris
Anggaran Jumbo Disiapkan Pemerintah
Pemerintah dikabarkan menyiapkan anggaran sebesar Rp 192 triliun untuk mendukung kebijakan kenaikan gaji ini.
Dana tersebut dialokasikan dari APBN 2025, dan mencakup ASN pusat maupun daerah.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem evaluasi kinerja berbasis digital, agar kenaikan gaji di masa depan bisa lebih transparan dan berbasis hasil kerja.
Baca Juga: Kemenkeu Blak-blakan! Skema Gaji Tunggal PNS Belum Siap
Masih Tahap Administrasi dan Validasi
Meski sudah tercantum dalam regulasi, pelaksanaan kenaikan gaji ini tidak langsung otomatis, melainkan masih menunggu tahap verifikasi administrasi dan validasi data.
Kepala Staf Kepresidenan menyebutkan, implementasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kesenjangan antar instansi.
Sementara untuk pensiunan PNS, pemerintah hingga kini belum mengeluarkan aturan baru terkait penyesuaian gaji pensiun.
Bagian dari Reformasi ASN 2025
Kenaikan gaji ini menjadi langkah awal menuju transformasi sistem penggajian ASN tunggal (single salary system) yang kini masih dalam tahap kajian di Kementerian PAN-RB dan Kemenkeu.
Dengan sistem ini, penghasilan ASN ke depan akan berbasis pada jabatan, kinerja, dan tingkat kemahalan daerah. (*)
Editor : Ali Sodiqin