KALIPURO, RadarBanyuwangi.id – Pengoperasian kapal rute penyeberangan Jangkar, Kabupaten Situbondo–Lembar, Nusa Tenggara Barat (NTB) secara permanen mulai menuai reaksi.
Pembukaan jalur yang berdampak dengan matinya rute penyeberangan Ketapang–Lembar ini dianggap tidak tepat bagi sopir logistik dan pengusaha kapal.
Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) Slamet Barokah mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan surat keberatan yang akan dikirim ke Kementerian Perhubungan.
ASLI mendesak Kemenhub agar rute Ketapang–Lembar tetap dibuka.
Mayoritas sopir, terutama yang beroperasi dari wilayah Banyuwangi, Jember, dan Lumajang, keberatan dengan ditutupnya rute Ketapang–Lembar akibat dipermanenkannya rute Jangkar–Lembar.
”Kami keberatan, kalau fifty-fifty tidak apa-apa. Kalau semua harus ke Pelabuhan Jangkar terus terang sangat memberatkan. Sopir harus memutar jauh ke Jangkar,” tegas Slamet.
Selain masalah kenyamanan, Slamet melihat ada potensi tarif dari Jangkar ke Lembar akan memberatkan sopir logistik.
Saat ini, harga tiket masih disamakan dengan rute Ketapang–Lembar karena dalam tahap promosi.
”Kalau tidak promo selisihnya bisa Rp 700 sampai Rp 800 ribu dari Ketapang–Lembar. Jaraknya juga lebih jauh, kita minta kebijakan ini dikaji ulang,” desak Slamet.
Keluhan yang sama juga disampaikan para pengusaha kapal. Ketua DPD Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur I Putu Widiana mengatakan, seharusnya rute Ketapang–Lembar tidak serta-merta dihapus saat rute Jangkar–Lebar beroperasi.
Putu menceritakan, dulunya rute Ketapang–Lembar dibuka untuk mengurai kepadatan kendaraan dengan tujuan Lombok yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Wangi.
Harapannya, selama libur Nataru tidak ada penumpukan kendaraan di sekitar Banyuwangi.
Ketika rute Ketapang–Lembar dihapus dan diganti Jangkar–Lembar secara permanen, kebijakan tersebut cukup mengejutkan, baik untuk pengusaha maupun konsumen.
Dari sisi bisnis, pengusaha kapal masih rugi saat menjalankan rute Jangkar–Lembar. Untuk biaya operasional misalnya.
Sekali jalan, kapal rata-rata membutuhkan ongkos untuk BBM sampai Rp 40 juta.
Sedangkan yang mereka dapat dari perolehan tiket hanya Rp 17 juta sampai Rp 20 juta.
”Kalau nanti sudah tidak ada promo harga tiket dampaknya pasti berbeda, apalagi harga tiket dari Jangkar berimpitan dengan harga penyeberangan dari Surabaya ke Lembar,” terang Putu.
Gapasdap meminta penyeberangan dari Ketapang menuju Lembar tetap ada, minimal sampai Jangkar benar-benar siap secara infrastruktur.
Putu mengatakan, justru akan lebih baik saat ada banyak pilihan pelabuhan untuk menuju Lombok di wilayah timur Jawa.
Sebab, sopir memiliki kesempatan untuk memilih mana yang mereka butuhkan.
”Sementara yang kami lakukan mengurangi pembelian BBM industri karena yang subsidi belum ada untuk lintasan Jangkar. Kalau terus rugi, mungkin kita akan pindah ke lintasan lain,” tegas Putu.
Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menjelaskan, berdasarkan hasil rapat evaluasi dan optimalisasi layanan penyeberangan lintas Jangkar–Lembar yang telah dioperasikan terhitung mulai tanggal 15 Desember 2023 hingga momen angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 lalu, maka ditetapkan layanan penyeberangan lintas Jangkar–Lembar secara resmi akan beroperasi secara permanen.
”Lintasan tersebut akan menggantikan layanan penyeberangan di lintas Ketapang–Lembar,” tegasnya.
Ketetapan pengoperasian Jangkar–Lembar secara permanen tersebut diambil dengan mempertimbangkan berbagai analisis manfaat.
Mulai dari aspek regulasi, government, ekonomi, lingkungan, operasional dan pelayanan, keselamatan (safety), konsumen, bisnis (usaha), dan aspek kesisteman.
”Terbukti dengan pengoperasian layanan penyeberangan di lintas Jangkar–Lembar menciptakan pola operasional yang jauh lebih lancar dan seamless baik di Pelabuhan Ketapang maupun di Pelabuhan Jangkar,” tandas Shelvy. (fre/aif/c1)
Editor : Ali Sodiqin