alexametrics
27.6 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Mengembalikan Khittah Pajak Hiburan di Banyuwangi

PENDAPATAN  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  mengukur kemampuan  dan kemandirian keuangan suatu daerah.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar pelaksanaan otonomi kepada daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana UU tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah menjadi lebih otonom dan mandiri (Yunanto, 2010).

Namun ironisnya, terkadang cara yang dilakukan pemerintah menjadi keluhan para pelaku usaha tempat hiburan. Tak terkecuali di Banyuwangi, yang menyayangkan kenaikan pajak tempat hiburan di Banyuwangi. Mengingat kenaikan pajak daerah hingga 35 persen tersebut, akan berpotensi terhadap sepinya pengunjung tempat hiburan. Utamanya tempat karaoke karena akan berdampak pada kenaikan harga sewanya.

Hal itu termaktub dalam revisi Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam raperda tersebut, mengamanatkan perubahan tentang setoran pajak daerah dari sektor tempat hiburan dan pajak parkir.

Tak dapat dipungkiri, kenaikan pajak hiburan hingga 35 persen akan membunuh tempat hiburan di Banyuwangi. Terlebih, dewasa kini harga sewa tempat hiburan di Banyuwangi lebih mahal dari kota besar seperti Surabaya, yang pajaknya hanya 25 persen.

Hiburan Sepi Kunjungan

Diakui penulis, pajak daerah sebesar 35 persen berasal atau diambilkan dari konsumen, hanya akan memberatkan tamu. Hal tersebut berimbas pada tamu yang akan enggan berkunjung ke tempat hiburan, yang selanjutnya tempat hiburan bakal sepi. Titik terberatnya akan banyak usaha tempat hiburan yang gulung tikar.

Sedangkan dengan pajak 10 persen yang diterapkan sebelumnya saja, jumlah pengunjung tempat hiburan menurun hingga 50 persen. Hal tersebut diperparah dengan aturan jam buka tempat hiburan yang dibatasi hingga pukul 12 malam.

Hemat penulis, seharusnya pihak pengusaha tempat hiburan yang akan meminta peninjauan kembali ke DPRD. Bahkan kalau perlu, pengusaha tempat hiburan akan meminta hearing. Mengingat peraturan itu membuat penurunan pengunjung dan pendapatan hingga 50 persen berdasar keluhan pelaku usaha tempat hiburan di Banyuwangi.

Jika masalah kenaikan pajak hiburan dari 10 persen menjadi 35 persen terus dibiarkan tanpa dicarikan solusinya, maka hal itu sangat memberatkan bagi pelaku industri tempat hiburan di Banyuwangi. Bahkan hal terburuk, banyak yang gulung tikar. Oleh karena itu, seharusnya ada solusi yang ditawarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi.

Berdasar data, sejumlah pajak daerah di Banyuwangi yang dinaikkan berasal dari pajak tempat hiburan. Seperti pajak karaoke keluarga yang awalnya 10 persen, menjadi 25 persen, dan akhirnya naik lagi menjadi 35 persen. Kenaikan pajak itu juga menyasar permainan biliar dan bowling, dan tempat hiburan ketangkasan seperti pacuan kuda.

Padahal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 45  tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan di sini merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pergelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen.

Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Seharusnya, ada upaya persuasif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, agar dampak yang ditimbulkan imbas dari kenaikan pajak tersebut bisa berimbas pada masa depan dunia hiburan di Bumi Blambangan.

Merangkul Seluruh Stakeholder

Beberapa langkah yang dapat dilakukan Pemkab. Pertama dengan melakukan survei kelaikan harga yang ditetapkan dalam menentukan kenaikan pajak hiburan guna menggenjot pendapatan asli daerah tentunya dengan dibarengi sistem pemungutan pajak lebih simpel, jelas, mudah, dan waktu yang singkat.

Kedua, merangkul seluruh stakeholder untuk merumuskan besaran kenaikan dengan tidak pajak dengan tidak menafikan peran pelaku usaha. Agar menumbuhkan tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda. Sehingga pemerintah dapat dipercaya dan memakai uang pajak dengan benar, siapa saja pasti rela bayar pajak.

Ketiga, memberikan pemahaman tentang fungsi kenaikan pajak itu dengan besaran yang realistis serta dibarengi semangat pelayanan publik yang lebih dominan dalam operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibanding sebagai aparat pemerintah yang berhak menjatuhkan sanksi atas pelanggaran perpajakan.

Keempat, agar lebih cover both side dan tidak menimbulkan kesimpang-siuran di ranah pelaku usaha dan masyarakat. Kerja sama dengan PPATK untuk memonitor dalam pelaksanaan permasalahan pajak tersebut menjadi urgensi. Sehingga sebelum terungkap di media, DJP sudah menindaknya dan memublikasikan ke media terkait besaran dan perolehan pajak hiburan di Banyuwangi.(*)

*) Pelaku Hiburan di Bumi Blambangan

 

PENDAPATAN  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  mengukur kemampuan  dan kemandirian keuangan suatu daerah.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar pelaksanaan otonomi kepada daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana UU tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah menjadi lebih otonom dan mandiri (Yunanto, 2010).

Namun ironisnya, terkadang cara yang dilakukan pemerintah menjadi keluhan para pelaku usaha tempat hiburan. Tak terkecuali di Banyuwangi, yang menyayangkan kenaikan pajak tempat hiburan di Banyuwangi. Mengingat kenaikan pajak daerah hingga 35 persen tersebut, akan berpotensi terhadap sepinya pengunjung tempat hiburan. Utamanya tempat karaoke karena akan berdampak pada kenaikan harga sewanya.

Hal itu termaktub dalam revisi Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam raperda tersebut, mengamanatkan perubahan tentang setoran pajak daerah dari sektor tempat hiburan dan pajak parkir.

Tak dapat dipungkiri, kenaikan pajak hiburan hingga 35 persen akan membunuh tempat hiburan di Banyuwangi. Terlebih, dewasa kini harga sewa tempat hiburan di Banyuwangi lebih mahal dari kota besar seperti Surabaya, yang pajaknya hanya 25 persen.

Hiburan Sepi Kunjungan

Diakui penulis, pajak daerah sebesar 35 persen berasal atau diambilkan dari konsumen, hanya akan memberatkan tamu. Hal tersebut berimbas pada tamu yang akan enggan berkunjung ke tempat hiburan, yang selanjutnya tempat hiburan bakal sepi. Titik terberatnya akan banyak usaha tempat hiburan yang gulung tikar.

Sedangkan dengan pajak 10 persen yang diterapkan sebelumnya saja, jumlah pengunjung tempat hiburan menurun hingga 50 persen. Hal tersebut diperparah dengan aturan jam buka tempat hiburan yang dibatasi hingga pukul 12 malam.

Hemat penulis, seharusnya pihak pengusaha tempat hiburan yang akan meminta peninjauan kembali ke DPRD. Bahkan kalau perlu, pengusaha tempat hiburan akan meminta hearing. Mengingat peraturan itu membuat penurunan pengunjung dan pendapatan hingga 50 persen berdasar keluhan pelaku usaha tempat hiburan di Banyuwangi.

Jika masalah kenaikan pajak hiburan dari 10 persen menjadi 35 persen terus dibiarkan tanpa dicarikan solusinya, maka hal itu sangat memberatkan bagi pelaku industri tempat hiburan di Banyuwangi. Bahkan hal terburuk, banyak yang gulung tikar. Oleh karena itu, seharusnya ada solusi yang ditawarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi.

Berdasar data, sejumlah pajak daerah di Banyuwangi yang dinaikkan berasal dari pajak tempat hiburan. Seperti pajak karaoke keluarga yang awalnya 10 persen, menjadi 25 persen, dan akhirnya naik lagi menjadi 35 persen. Kenaikan pajak itu juga menyasar permainan biliar dan bowling, dan tempat hiburan ketangkasan seperti pacuan kuda.

Padahal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 45  tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan di sini merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pergelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen.

Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Seharusnya, ada upaya persuasif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, agar dampak yang ditimbulkan imbas dari kenaikan pajak tersebut bisa berimbas pada masa depan dunia hiburan di Bumi Blambangan.

Merangkul Seluruh Stakeholder

Beberapa langkah yang dapat dilakukan Pemkab. Pertama dengan melakukan survei kelaikan harga yang ditetapkan dalam menentukan kenaikan pajak hiburan guna menggenjot pendapatan asli daerah tentunya dengan dibarengi sistem pemungutan pajak lebih simpel, jelas, mudah, dan waktu yang singkat.

Kedua, merangkul seluruh stakeholder untuk merumuskan besaran kenaikan dengan tidak pajak dengan tidak menafikan peran pelaku usaha. Agar menumbuhkan tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda. Sehingga pemerintah dapat dipercaya dan memakai uang pajak dengan benar, siapa saja pasti rela bayar pajak.

Ketiga, memberikan pemahaman tentang fungsi kenaikan pajak itu dengan besaran yang realistis serta dibarengi semangat pelayanan publik yang lebih dominan dalam operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibanding sebagai aparat pemerintah yang berhak menjatuhkan sanksi atas pelanggaran perpajakan.

Keempat, agar lebih cover both side dan tidak menimbulkan kesimpang-siuran di ranah pelaku usaha dan masyarakat. Kerja sama dengan PPATK untuk memonitor dalam pelaksanaan permasalahan pajak tersebut menjadi urgensi. Sehingga sebelum terungkap di media, DJP sudah menindaknya dan memublikasikan ke media terkait besaran dan perolehan pajak hiburan di Banyuwangi.(*)

*) Pelaku Hiburan di Bumi Blambangan

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/