Jusuf Kalla Beri Saran ke Prabowo Hadapi Defisit APBN, Ingatkan Jangan Pangkas Dana Daerah dan Pendidikan

RADARBANYUWANGI.ID – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, memberikan sejumlah masukan strategis kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait langkah pemerintah dalam menghadapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian tertekan akibat dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

Ia menilai pemerintah saat ini berada dalam posisi sulit karena harus menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan kebutuhan pembangunan tetap berjalan.

Defisit Berarti Utang, Pemerintah Hadapi Dilema

Dalam penjelasannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa defisit anggaran tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi meningkatnya utang negara.

“Pemerintah mempunyai dilema, karena salah satu masalah yang kita hadapi adalah defisit. Defisit itu artinya utang,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa jika defisit tidak dikendalikan dengan baik, maka beban utang pemerintah akan terus membesar dan berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi di masa depan.

Menurutnya, kehati-hatian dalam mengelola anggaran menjadi kunci agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

Batas Defisit 3 Persen Jadi Pertimbangan Penting

Jusuf Kalla juga menyoroti wacana dari sejumlah menteri yang mengusulkan peningkatan batas defisit di atas 3 persen. Namun, Presiden Prabowo disebut tetap berkomitmen menjaga defisit pada angka maksimal 3 persen.

Kebijakan tersebut, menurut JK, tentu membawa konsekuensi terhadap pengeluaran negara.

“Kalau tetap 3 persen berarti ada pengeluaran yang harus dikurangi. Pertanyaannya, yang mana?” katanya.