Dari KPK hingga Davos, Ini yang Dibahas Prabowo dalam Pertemuan Tertutup 5 Jam

Pertemuan tersebut digelar pada Jumat sore hingga malam, 30 Januari 2025, dan dihadiri sejumlah tokoh nasional dari unsur pemerintah maupun akademisi.

Abraham Samad menjelaskan bahwa dirinya diundang dalam kapasitas sebagai mantan pimpinan KPK.

Selain Presiden Prabowo, hadir pula Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie Sjamsoeddin, serta Mayjen TNI (Purn) Zacky Makarim.

Dari kalangan non-pemerintah, tampak pula Prof. Dr. Siti Zuhro dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta beberapa tokoh lain.

Prabowo Paparkan Program Pemerintah dan Hasil Forum Davos

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan paparan panjang mengenai berbagai program strategis pemerintah.

Menurut Samad, suasana diskusi berlangsung santai dan penuh dialog terbuka, meski materi yang dibahas tergolong serius.

Prabowo mempresentasikan agenda penyelamatan sumber daya alam, arah kebijakan ekonomi nasional, serta hasil pertemuannya dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss.

Paparan tersebut menyita waktu cukup lama, hingga membuat para peserta tidak sempat menikmati makan malam bersama.

Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Jadi Sorotan

Salah satu isu utama yang dibahas adalah upaya meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Abraham Samad diminta langsung menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi selama ini belum menyentuh akar persoalan sehingga hasilnya belum optimal.

Samad menekankan pentingnya penyusunan roadmap pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Menurutnya, terdapat empat aspek krusial yang harus menjadi perhatian utama, yaitu foreign bribery, trading in influence, elite enrichment, dan commercial bribery.

Kritik terhadap Revisi UU KPK dan Rekrutmen Pimpinan

Dalam diskusi itu, Presiden Prabowo juga mempertanyakan mengapa KPK dinilai tidak sekuat seperti masa lalu.

Menanggapi hal tersebut, Samad menyoroti revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang dinilainya memangkas kewenangan lembaga antirasuah dan mengurangi independensinya karena berada di bawah rumpun eksekutif.

Selain itu, Samad mengkritik proses rekrutmen pimpinan KPK di masa lalu yang dianggap mengabaikan masukan publik.

Ia menilai pemilihan pimpinan yang bermasalah dari sisi integritas telah berdampak serius terhadap kredibilitas dan kinerja KPK.

TWK dan Reformasi Kepolisian Ikut Dibahas

Abraham Samad juga menyinggung Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemberhentian 57 pegawai KPK.

Ia menilai TWK tersebut merupakan bentuk rekayasa yang digunakan untuk menyingkirkan pegawai berintegritas.

Selain isu KPK, reformasi kepolisian turut menjadi topik diskusi.

Para tokoh yang hadir sepakat bahwa reformasi institusi kepolisian merupakan kebutuhan mendesak demi memperkuat penegakan hukum dan kepercayaan publik.

Fokus Penyelamatan SDA dan Komitmen Lawan Oligarki

Isu penyelamatan sumber daya alam (SDA) juga mendapat perhatian khusus, seiring telah dibentuknya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Samad menilai fokus pemberantasan korupsi harus diarahkan pada sektor SDA demi meningkatkan penerimaan negara dan mencegah kebocoran besar-besaran.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memerangi oligarki yang merusak dan menguasai sumber daya alam secara tidak adil.

Prabowo disebut berjanji akan mengejar para oligarki tanpa kompromi dan tidak membuka ruang negosiasi.

Sikap Indonesia dalam Board of Peace

Terakhir, Samad mengungkapkan penjelasan Prabowo terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Prabowo menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia bukan keputusan final dan dapat ditinjau ulang apabila dinilai merugikan kepentingan kemanusiaan, khususnya bagi rakyat Palestina dan Gaza.

Pertemuan panjang tersebut, menurut Samad, mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menyerap masukan kritis sekaligus menunjukkan komitmen awal pemerintahannya terhadap agenda reformasi, pemberantasan korupsi, dan penyelamatan sumber daya alam.