alexametrics
28.1 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Situbondo Tidak Boleh Miskin

SEJAK tahun 2010-2014, tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo selalu mengalami penurunan yang signifikan. Mulai dari angka 16,23 persen sampai 13,15 persen. Namun, pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 0,48 persen sehingga berada di angka 13,63 persen.

Tahun 2015 merupakan masa transisi kepemimpinan. Kemudian pada tahun 2016, kembali terjadi penurunan berada pada angka 13,34 persen. Kondisi ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan. Karena setiap tahun, tingkat kemiskinan Kabupaten Situbondo selalu mengalami penurunan. Meskipun di tahun 2015 pernah naik, namun di tahun 2016 mampu diturunkan kembali.

Jika dilihat pada tingkat kemiskinan kabupaten/kota se-Jawa Timur, Situbondo masih berada di urutan ke-12. Satu tingkat di bawah Bojonegoro. Begitupun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Jawa Timur yang berada di angka 11,77 persen. Masih butuh percepatan agar angka kemiskinan bisa ditekan sekecil mungkin.

Apakah pada tahun 2017 tingkat kemiskinan Situbondo akan turun, atau malah meningkat? Kita lihat saja hasilnya pada tahun 2018 mendatang.

Namun yang paling penting sebenarnya adalah komitmen daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Baik komitmen pemerintah daerah maupun DPRD Situbondo. Komitmen itu idealnya dituangkan dalam regulasi berupa Perda/Perbup tentang penanggulangan kemiskinan, atau lebih utamanya adalah percepatan penanggulangan kemiskinan. Karena jika dilihat dari posisi relatif tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Situbondo terlihat masih lambat perkembangannya. Sehingga dibutuhkan percepatan agar keluarga yang mulanya berstatus miskin bisa bergeser menjadi hampir miskin atau bahkan tidak miskin.

Sampai saat ini, belum ada kabar tentang perkembangan Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo. Apakah kontennya memang mengarah pada percepatan, atau masih berada dalam konteks penanggulangan saja?

Jika belum menunjukkan kondisi percepatan, maka sebenarnya ada tiga metode yang dapat dilakukan. Pertama, AKP (Analisis Kemiskinan Partisipatif) dapat dijadikan salah satu cara untuk mengukur kemiskinan di Kabupaten Situbondo secara partisipatif. Kedua, adalah memfungsikan kembali SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) sebagai sistem untuk menyambung kebutuhan individu/keluarga/rumah tangga miskin terhadap program. Baik program pusat atau pun daerah secara dinamis.

Ketiga, perencanaan program/kegiatan harus berpedoman pada data terpadu (BDT) yang sudah disetujui oleh pusat (Kementerian Sosial) agar tidak terjadi tumpang tindih data. Karena target akhir yang harus dicapai agar satu keluarga secara cepat bergeser posisinya dari miskin menjadi hampir miskin/tidak miskin adalah mengeroyoknya dengan program-program pusat, daerah, maupun program-program desa. (*)

*) Technical Assistance di Situbondo

SEJAK tahun 2010-2014, tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo selalu mengalami penurunan yang signifikan. Mulai dari angka 16,23 persen sampai 13,15 persen. Namun, pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 0,48 persen sehingga berada di angka 13,63 persen.

Tahun 2015 merupakan masa transisi kepemimpinan. Kemudian pada tahun 2016, kembali terjadi penurunan berada pada angka 13,34 persen. Kondisi ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan. Karena setiap tahun, tingkat kemiskinan Kabupaten Situbondo selalu mengalami penurunan. Meskipun di tahun 2015 pernah naik, namun di tahun 2016 mampu diturunkan kembali.

Jika dilihat pada tingkat kemiskinan kabupaten/kota se-Jawa Timur, Situbondo masih berada di urutan ke-12. Satu tingkat di bawah Bojonegoro. Begitupun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Jawa Timur yang berada di angka 11,77 persen. Masih butuh percepatan agar angka kemiskinan bisa ditekan sekecil mungkin.

Apakah pada tahun 2017 tingkat kemiskinan Situbondo akan turun, atau malah meningkat? Kita lihat saja hasilnya pada tahun 2018 mendatang.

Namun yang paling penting sebenarnya adalah komitmen daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Baik komitmen pemerintah daerah maupun DPRD Situbondo. Komitmen itu idealnya dituangkan dalam regulasi berupa Perda/Perbup tentang penanggulangan kemiskinan, atau lebih utamanya adalah percepatan penanggulangan kemiskinan. Karena jika dilihat dari posisi relatif tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Situbondo terlihat masih lambat perkembangannya. Sehingga dibutuhkan percepatan agar keluarga yang mulanya berstatus miskin bisa bergeser menjadi hampir miskin atau bahkan tidak miskin.

Sampai saat ini, belum ada kabar tentang perkembangan Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo. Apakah kontennya memang mengarah pada percepatan, atau masih berada dalam konteks penanggulangan saja?

Jika belum menunjukkan kondisi percepatan, maka sebenarnya ada tiga metode yang dapat dilakukan. Pertama, AKP (Analisis Kemiskinan Partisipatif) dapat dijadikan salah satu cara untuk mengukur kemiskinan di Kabupaten Situbondo secara partisipatif. Kedua, adalah memfungsikan kembali SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) sebagai sistem untuk menyambung kebutuhan individu/keluarga/rumah tangga miskin terhadap program. Baik program pusat atau pun daerah secara dinamis.

Ketiga, perencanaan program/kegiatan harus berpedoman pada data terpadu (BDT) yang sudah disetujui oleh pusat (Kementerian Sosial) agar tidak terjadi tumpang tindih data. Karena target akhir yang harus dicapai agar satu keluarga secara cepat bergeser posisinya dari miskin menjadi hampir miskin/tidak miskin adalah mengeroyoknya dengan program-program pusat, daerah, maupun program-program desa. (*)

*) Technical Assistance di Situbondo

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/