alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Sering Jadi Rebutan Politisi, Harga Kursi Bupati Ternyata Tak Sampai Rp 2 Juta

RADAR BANYUWANGI – Kursi adalah tempat duduk. Namun, kursi juga punya arti lebih luas sebagai kekuasaan atau jabatan. Tak banyak yang tahu, ternyata wujud kursi yang diduduki para pejabat itu tak beda dengan tempat duduk pada umumnya.

Kursi bupati. Didambakan banyak orang. Proses yang harus ditempuh untuk bisa menduduki kursi ini sangat-sangat tidak mudah. Selain harus melibatkan ratusan ribu, bahkan jutaan warga Banyuwangi, dana yang harus dikucurkan untuk memilih orang yang berhak duduk di ”singgasana” ini pun mencapai puluhan miliar rupiah.

Ya, bupati merupakan jabatan tertinggi di jajaran Pemkab Banyuwangi. Banyak keputusan maupun kebijakan penting diambil seorang bupati di kursi kerjanya. Tak terkecuali kursi kerja bupati periode 2021–2024 yang kini ditempati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Ipuk yang berpasangan dengan Sugirah terpilih sebagai bupati dan wakil bupati melalui Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) tahun 2020 lalu. Kala itu, pasangan nomor urut 2 tersebut berhasil mengumpulkan dukungan dari 438.847 pemilik suara se-Banyuwangi. Sedangkan satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain, yakni Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Aziziy mengumpulkan 398.113 suara sah.

Selebihnya, sebanyak 15.242 suara dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, jumlah pengguna hak pilih pada Pilbup 2020 mencapai 852.202 orang.

Itu baru soal keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan. Sedangkan dari sisi anggaran, total dana yang digelontorkan pemkab untuk penyelenggaraan Pilbup 2020 mencapai Rp 89,7 miliar rupiah. Duit miliaran rupiah tersebut dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banyuwangi.

Dana puluhan miliar rupiah tersebut belum termasuk uang yang dikeluarkan pasangan calon atau pihak terkait. Contohnya, biaya untuk honor saksi yang disebar di tempat pemungutan suara (TPS), dan lain sebagainya.

Meski proses pemilihan membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun ternyata secara fisik tidak ada yang spesial dari kursi kerja bupati—khususnya kursi kerja Bupati Ipuk. Diperoleh keterangan, kursi kerja yang berada di ruang kerja bupati di kompleks kantor Pemkab Banyuwangi tersebut ”hanya” seharga kurang dari Rp 2 juta.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkab Banyuwangi Sandi Dian Ervani mengatakan, tidak ada yang istimewa dari kursi kerja Bupati Ipuk. ”Kursi itu adalah kursi yang juga dijual di pasaran,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi apakah harga kursi kerja bupati mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta rupiah? Sandi justru tersenyum. ”Tidak sampai segitu, Mas. Eman (sayang, Red) uangnya. Harga kursi kerja bupati sekitar Rp 1 jutaan. Tidak sampai Rp 2 juta,” kata dia.

Sandi menegaskan, kursi kerja Bupati Ipuk bukanlah kursi custom atau kursi yang dibuat khusus. Sebaliknya, kursi kerja tersebut juga bisa dijumpai di pasaran. ”Silakan dilihat di e-katalog itu ada,” pungkasnya. (sgt/bay/c1)

RADAR BANYUWANGI – Kursi adalah tempat duduk. Namun, kursi juga punya arti lebih luas sebagai kekuasaan atau jabatan. Tak banyak yang tahu, ternyata wujud kursi yang diduduki para pejabat itu tak beda dengan tempat duduk pada umumnya.

Kursi bupati. Didambakan banyak orang. Proses yang harus ditempuh untuk bisa menduduki kursi ini sangat-sangat tidak mudah. Selain harus melibatkan ratusan ribu, bahkan jutaan warga Banyuwangi, dana yang harus dikucurkan untuk memilih orang yang berhak duduk di ”singgasana” ini pun mencapai puluhan miliar rupiah.

Ya, bupati merupakan jabatan tertinggi di jajaran Pemkab Banyuwangi. Banyak keputusan maupun kebijakan penting diambil seorang bupati di kursi kerjanya. Tak terkecuali kursi kerja bupati periode 2021–2024 yang kini ditempati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Ipuk yang berpasangan dengan Sugirah terpilih sebagai bupati dan wakil bupati melalui Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) tahun 2020 lalu. Kala itu, pasangan nomor urut 2 tersebut berhasil mengumpulkan dukungan dari 438.847 pemilik suara se-Banyuwangi. Sedangkan satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain, yakni Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Aziziy mengumpulkan 398.113 suara sah.

Selebihnya, sebanyak 15.242 suara dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, jumlah pengguna hak pilih pada Pilbup 2020 mencapai 852.202 orang.

Itu baru soal keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan. Sedangkan dari sisi anggaran, total dana yang digelontorkan pemkab untuk penyelenggaraan Pilbup 2020 mencapai Rp 89,7 miliar rupiah. Duit miliaran rupiah tersebut dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banyuwangi.

Dana puluhan miliar rupiah tersebut belum termasuk uang yang dikeluarkan pasangan calon atau pihak terkait. Contohnya, biaya untuk honor saksi yang disebar di tempat pemungutan suara (TPS), dan lain sebagainya.

Meski proses pemilihan membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun ternyata secara fisik tidak ada yang spesial dari kursi kerja bupati—khususnya kursi kerja Bupati Ipuk. Diperoleh keterangan, kursi kerja yang berada di ruang kerja bupati di kompleks kantor Pemkab Banyuwangi tersebut ”hanya” seharga kurang dari Rp 2 juta.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkab Banyuwangi Sandi Dian Ervani mengatakan, tidak ada yang istimewa dari kursi kerja Bupati Ipuk. ”Kursi itu adalah kursi yang juga dijual di pasaran,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi apakah harga kursi kerja bupati mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta rupiah? Sandi justru tersenyum. ”Tidak sampai segitu, Mas. Eman (sayang, Red) uangnya. Harga kursi kerja bupati sekitar Rp 1 jutaan. Tidak sampai Rp 2 juta,” kata dia.

Sandi menegaskan, kursi kerja Bupati Ipuk bukanlah kursi custom atau kursi yang dibuat khusus. Sebaliknya, kursi kerja tersebut juga bisa dijumpai di pasaran. ”Silakan dilihat di e-katalog itu ada,” pungkasnya. (sgt/bay/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Tertusuk Duri Awas Infeksi

Landmark Tertua, Beberapa Kali Ganti Warna

Artikel Terbaru

/