alexametrics
28.9 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Kiai dan Politik (Sebuah Konsepsi Peran)

KETERLIBATAN antara ulama dan percaturan politik memang akan melahirkan pandangan-pandangan yang beragam. Setidaknya hal tersebut akan terhimpun pada mereka yang menolak, menyetujui, dan ada pula yang bersikap netral.

Bahkan seorang intelektual muslim abad pertengahan, Al-Ghazali lebih dikenal dengan buah pemikirannya yang mengatakan bahwa ulama itu adalah yang menjauhi dunia politik. Terlepas dari bagaimana seharusnya sikap kita atas pendapat Al-Ghazali itu, nyatanya fenomena perpolitikan, utamanya di Indonesia, kerap diwarnai oleh sosok-sosok yang biasa masyarakat sebut sebagai kiai.

Kiai menjadi sebuah label dan gelar yang diberikan oleh masyarakat yang maknanya akan menjadi sama dengan ulama, hanya beda bahasa saja.

Selain hal itu, kiai dan politik bisa jadi sudah menjadi dua hal yang tak bisa dipisahkan, melihat realita yang terjadi sekarang. Bahkan dari akar sejarah bangsa pun keterlibatan kiai dengan politik bisa dilacak sejak zaman penjajahan. Terbukti dengan penentangan masyarakat secara sosial-politik terhadap penjajahan Belanda juga sering dipelopori oleh para kiai. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu anggota tim persiapan kemerdekaan Indonesia adalah KH. Hasyim Asyari.

Dalam kehidupan sehari-hari, walau memang kiai tidak menjadi pemimpin struktur masyarakat secara formal seperti kepala desa, bupati, dan sebagainya, namun mereka memegang peran sentral dalam masyarakat. Mereka menjadi acuan utama dalam tuntunan keagamaan. Menjadi kiblat dan dasar bagi seluruh kegiatan dan tindakan keagamaan. Mereka memberi fatwa, mengajari masyarakat, dan membina mereka.

Maka secara tidak langsung sesungguhnya para kiai sudah memiliki potensi politik atas perebutan kekuasaan yang terjadi di daerah mereka. Walau memang tidak secara formal para kiai itu menyatakan secara langsung dalam tindakan perpolitikan, sebagaimana para politisi-politisi yang ada. Tanpa dilakukan kampanye, dengan sendirinya masyarakat akan berpihak pada kiai dalam aspek moral kehidupan, meski tidak sepenuhnya semua mengikuti.

Baca Juga :  Stop Kekerasan Seksual pada Anak

Dalam kepemimpinannya ini, kiai seolah dihadapkan atas dua problem dilematis yang erat kaitannya dengan agama dan politik. Walau memang keduanya tidak bisa dipisahkan secara mutlak, akan tetapi keduanya juga tidak akan mungkin bisa bersatu secara keseluruhan. Kemungkinan pertama bila agama dipisahkan dengan politik, maka akan berimbas pada perkembangan keduanya.

Agama tidak akan maju tanpa didukung oleh unsur politis, dan sebaliknya, politik akan berjalan amburadul dan kurang bermoral bila tidak disertai dengan nilai-nilai keagamaan. Namun di sisi lain, bila keduanya digabungkan dan dicampurkan sepenuhnya, maka akan timbul dilematis lain.

Setidaknya, akan ada dua pemahaman bila agama dan politik disatukan sepenuhnya. Pertama, yaitu agama akan dianggap sebagai instrumen dan fasilitas (batu loncatan) perpolitikan. Hal ini akan membawa pada kecenderungan adanya unsur SARA dalam dunia politik. Dilematis yang kedua, bila agama dan politik dicampuradukkan maka tidak menutup kemungkinan bahwa agama akan disebut sebagai ideologi politik yang sesungguhnya. Keduanya (politik dan agama) bila digabungkan barang pasti akan menciptakan keadaan yang berat sebelah.

Kondisi perpolitikan yang ada sekarang, kerap membawa peran kiai pada posisi yang membingungkan. Satu sisi, mereka harus terus mendengungkan nilai-nilai kultural yang terdapat dalam agama secara tidak pandang bulu. Baik itu masyarakat biasa, atau para pemimpin yang sah.

Di sisi lain, mereka juga harus memberikan dukungan dan sikap melindungi terhadap pemerintahan yang sah. Kondisi ini akan terjadi ketika kiai hanya menjadi pemimpin yang secara kultural dalam kehidupan masyarakat dan mereka bukan menjadi pemimpin formal yang sah. Namun, tidak ada jaminan yang kuat bila politik akan berjalan stabil bila kiai diposisikan dalam dua hal sekaligus.

Dalam arti, mereka menjadi pemimpin baik secara kultural dan formal atau bisa disebut dengan ungkapan kiai yang politisi atau bahkan politisi yang kiai. Hal seperti ini (kiai yang sekaligus menjabat sebagai pemimpin yang sah) sudah bukan menjadi hal yang tabu. Banyak para kiai yang bertindak dan melakukan gerakan perpolitikan formal-praktis secara langsung. Mereka bahkan juga banyak ditemui di sejumlah partai politik. Tapi masih saja hal tersebut tetap memunculkan persoalan-persoalan yang tidak kalah pelik.

Baca Juga :  Masalah “Obral” Nilai Siswa dan Salah Kita

Tidak ada konsepsi yang pasti tentang bagaimana seharusnya posisi yang ideal untuk kiai dalam hal politik. Namun secara akal budi, mereka tetap harus menentukan dengan keputusan yang sebijak-bijaknya. Hal ini tidak akan menjadi sulit bila melihat bahwa masyarakat akan menganggap sosok kiai adalah figur yang bijaksana. Apa pun yang para kiai putuskan, masyarakat dengan sendirinya akan mengarah pada pandangan yang lebih mendukung mereka.

Walau memang pasti ada pertentangan, maka di sini fungsi ajaran agama yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan suatu persoalan tidak boleh dengan jalan kekerasan dan harus disikapi dengan cara saling menghormati.

Selain itu, yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah sikap nasionalisme dari para kiai. Dengan adanya sikap nasionalisme inilah segala bentuk pemahaman terkait hubungan antara kiai dan politik walau itu memang beragam dan cenderung saling berseberangan akan bisa mengarah pada hasil kemaslahatan bersama.

Di sisi lain, bahkan agama juga sudah mendengungkan atas sikap nasionalisme terhadap kepemimpinan yang sah. Bila memang kemudian timbul perbedaan pandangan antara penguasa dan masyarakat maka agama juga menawarkan jalan keluar yang relatif lebih santai, yaitu dengan bermusyawarah tanpa perlu adanya tindak kekerasan.

Pada akhirnya, semua akan berujung pada kebijaksanaan sosok yang biasa disebut dengan kiai itu. Begitu pula dengan sikap yang harus kita ambil untuk senantiasa mengedepankan sikap husnudzan (berprasangka baik) sebagai salah satu bentuk dan upaya dukungan moral, dalam memupuk nasionalisme para kiai untuk perkembangan masyarakat Indonesia agar semakin menjadi bangsa yang beradab dan cinta pada tanah air.(*)

*Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang asal Madura.

KETERLIBATAN antara ulama dan percaturan politik memang akan melahirkan pandangan-pandangan yang beragam. Setidaknya hal tersebut akan terhimpun pada mereka yang menolak, menyetujui, dan ada pula yang bersikap netral.

Bahkan seorang intelektual muslim abad pertengahan, Al-Ghazali lebih dikenal dengan buah pemikirannya yang mengatakan bahwa ulama itu adalah yang menjauhi dunia politik. Terlepas dari bagaimana seharusnya sikap kita atas pendapat Al-Ghazali itu, nyatanya fenomena perpolitikan, utamanya di Indonesia, kerap diwarnai oleh sosok-sosok yang biasa masyarakat sebut sebagai kiai.

Kiai menjadi sebuah label dan gelar yang diberikan oleh masyarakat yang maknanya akan menjadi sama dengan ulama, hanya beda bahasa saja.

Selain hal itu, kiai dan politik bisa jadi sudah menjadi dua hal yang tak bisa dipisahkan, melihat realita yang terjadi sekarang. Bahkan dari akar sejarah bangsa pun keterlibatan kiai dengan politik bisa dilacak sejak zaman penjajahan. Terbukti dengan penentangan masyarakat secara sosial-politik terhadap penjajahan Belanda juga sering dipelopori oleh para kiai. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu anggota tim persiapan kemerdekaan Indonesia adalah KH. Hasyim Asyari.

Dalam kehidupan sehari-hari, walau memang kiai tidak menjadi pemimpin struktur masyarakat secara formal seperti kepala desa, bupati, dan sebagainya, namun mereka memegang peran sentral dalam masyarakat. Mereka menjadi acuan utama dalam tuntunan keagamaan. Menjadi kiblat dan dasar bagi seluruh kegiatan dan tindakan keagamaan. Mereka memberi fatwa, mengajari masyarakat, dan membina mereka.

Maka secara tidak langsung sesungguhnya para kiai sudah memiliki potensi politik atas perebutan kekuasaan yang terjadi di daerah mereka. Walau memang tidak secara formal para kiai itu menyatakan secara langsung dalam tindakan perpolitikan, sebagaimana para politisi-politisi yang ada. Tanpa dilakukan kampanye, dengan sendirinya masyarakat akan berpihak pada kiai dalam aspek moral kehidupan, meski tidak sepenuhnya semua mengikuti.

Baca Juga :  Penerimaan Peserta Didik Baru, Ingin Sekolah Negeri atau Swasta?

Dalam kepemimpinannya ini, kiai seolah dihadapkan atas dua problem dilematis yang erat kaitannya dengan agama dan politik. Walau memang keduanya tidak bisa dipisahkan secara mutlak, akan tetapi keduanya juga tidak akan mungkin bisa bersatu secara keseluruhan. Kemungkinan pertama bila agama dipisahkan dengan politik, maka akan berimbas pada perkembangan keduanya.

Agama tidak akan maju tanpa didukung oleh unsur politis, dan sebaliknya, politik akan berjalan amburadul dan kurang bermoral bila tidak disertai dengan nilai-nilai keagamaan. Namun di sisi lain, bila keduanya digabungkan dan dicampurkan sepenuhnya, maka akan timbul dilematis lain.

Setidaknya, akan ada dua pemahaman bila agama dan politik disatukan sepenuhnya. Pertama, yaitu agama akan dianggap sebagai instrumen dan fasilitas (batu loncatan) perpolitikan. Hal ini akan membawa pada kecenderungan adanya unsur SARA dalam dunia politik. Dilematis yang kedua, bila agama dan politik dicampuradukkan maka tidak menutup kemungkinan bahwa agama akan disebut sebagai ideologi politik yang sesungguhnya. Keduanya (politik dan agama) bila digabungkan barang pasti akan menciptakan keadaan yang berat sebelah.

Kondisi perpolitikan yang ada sekarang, kerap membawa peran kiai pada posisi yang membingungkan. Satu sisi, mereka harus terus mendengungkan nilai-nilai kultural yang terdapat dalam agama secara tidak pandang bulu. Baik itu masyarakat biasa, atau para pemimpin yang sah.

Di sisi lain, mereka juga harus memberikan dukungan dan sikap melindungi terhadap pemerintahan yang sah. Kondisi ini akan terjadi ketika kiai hanya menjadi pemimpin yang secara kultural dalam kehidupan masyarakat dan mereka bukan menjadi pemimpin formal yang sah. Namun, tidak ada jaminan yang kuat bila politik akan berjalan stabil bila kiai diposisikan dalam dua hal sekaligus.

Dalam arti, mereka menjadi pemimpin baik secara kultural dan formal atau bisa disebut dengan ungkapan kiai yang politisi atau bahkan politisi yang kiai. Hal seperti ini (kiai yang sekaligus menjabat sebagai pemimpin yang sah) sudah bukan menjadi hal yang tabu. Banyak para kiai yang bertindak dan melakukan gerakan perpolitikan formal-praktis secara langsung. Mereka bahkan juga banyak ditemui di sejumlah partai politik. Tapi masih saja hal tersebut tetap memunculkan persoalan-persoalan yang tidak kalah pelik.

Baca Juga :  Stop Kekerasan Seksual pada Anak

Tidak ada konsepsi yang pasti tentang bagaimana seharusnya posisi yang ideal untuk kiai dalam hal politik. Namun secara akal budi, mereka tetap harus menentukan dengan keputusan yang sebijak-bijaknya. Hal ini tidak akan menjadi sulit bila melihat bahwa masyarakat akan menganggap sosok kiai adalah figur yang bijaksana. Apa pun yang para kiai putuskan, masyarakat dengan sendirinya akan mengarah pada pandangan yang lebih mendukung mereka.

Walau memang pasti ada pertentangan, maka di sini fungsi ajaran agama yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan suatu persoalan tidak boleh dengan jalan kekerasan dan harus disikapi dengan cara saling menghormati.

Selain itu, yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah sikap nasionalisme dari para kiai. Dengan adanya sikap nasionalisme inilah segala bentuk pemahaman terkait hubungan antara kiai dan politik walau itu memang beragam dan cenderung saling berseberangan akan bisa mengarah pada hasil kemaslahatan bersama.

Di sisi lain, bahkan agama juga sudah mendengungkan atas sikap nasionalisme terhadap kepemimpinan yang sah. Bila memang kemudian timbul perbedaan pandangan antara penguasa dan masyarakat maka agama juga menawarkan jalan keluar yang relatif lebih santai, yaitu dengan bermusyawarah tanpa perlu adanya tindak kekerasan.

Pada akhirnya, semua akan berujung pada kebijaksanaan sosok yang biasa disebut dengan kiai itu. Begitu pula dengan sikap yang harus kita ambil untuk senantiasa mengedepankan sikap husnudzan (berprasangka baik) sebagai salah satu bentuk dan upaya dukungan moral, dalam memupuk nasionalisme para kiai untuk perkembangan masyarakat Indonesia agar semakin menjadi bangsa yang beradab dan cinta pada tanah air.(*)

*Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang asal Madura.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/