alexametrics
23.7 C
Banyuwangi
Monday, August 15, 2022

Kontroversi Peraturan KPU , Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

SETELAH melalui pertimbangan yang cukup banyak dan memunculkan perdebatan yang cukup panjang di berbagai media televisi dan cetak, akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengeluarkan PKPU RI (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor 20 Tahun 2008, yang pada awal pengajuannya cukup kontroversial antara yang pro dan yang kontra terhadap peraturan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi persoalan dalam PKPU ini, baik dari substansi dalam pasalnya maupun mekanisme pemberlakuannya.

Menurut analisis saya, terdapat beberapa hal penting dalam PKPU ini, baik dari positifnya maupun negatifnya, maka akan coba kita klasifikasi beberapa hal penting untuk menjadi pandangan masyarakat dalam menilai persoalan ini agar tidak terjebak kepada persoalan pro dan kontra, dan dapat menilai secara objektif kebenarannya.

Pertama, saya mengapresiasi tujuan/ide KPU di dalam aturan ini, di mana gagasan yang dimunculkan adalah untuk memberikan calon-calon yang baik dalam proses pemilihan yang dilakukan rakyat. Dapat kita temukan di dalam pasal 7 ayat (1) huruf h. PKPU RI No 20 Tahun 2018 yang mengatur bahwa bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Ini merupakan langkah dinamis dalam segi pemikiran dari KPU agar masyarakat mendapatkan calon yang berkualitas dan tidak memiliki riwayat buruk. Sehingga, calon-calon legislatif yang dimunculkan sedikit kemungkinan memiliki tabiat yang sudah diatur sebelumnya dalam PKPU tersebut.

Baca Juga :  Penerimaan Peserta Didik Baru, Ingin Sekolah Negeri atau Swasta?

Kedua, dalam kajian hukum PKPU ini dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya di mana ada pasal 240 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif, sepanjang yang bersangkutan mendeklarasikan statusnya kepada publik. Ini nyata-nyata menabrak asas hukum lex supriori derogate lex inferiori berarti aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan/mengalahkan aturan hukum yang lebih tinggi. Dari sini jelas bahwa PKPU posisi hierarki-nya berada di bawah undang-undang, maka posisi PKPU ini dapat dinilai sangat lemah/rentan dibatalkan, karena bertentangan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terlebih juga telah dikuatkan substansi ini dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang perlu diingat bahwa putusan MK itu bersifat final and binding, dan erga omnes (Peradilan terakhir yang tidak dapat ada upaya hukum lagi di atasnya dan keputusan tersebut bersifat mengikat secara hukum).

Ketiga, jika hal ini tetap dipertahankan  oleh KPU sebenarnya merupakan hal yang riskan atau bahkan lucu. Karena dalam teori hukum tingkat dasar, mahasiswa S1 saja sudah mampu menganalisis dan menyatakan bahwa dapat dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak berlaku/tidak pernah ada karena telah bertentangan dengan undang-undang di atasnya berdasar asas hukum yang ada. Atau kalaupun memang dipaksa tetap diberlakukan seperti itu, maka bisa saja diajukan gugatan melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang melakukan pengujian produk hukum di bawah undang-undang terhadap/berdasar atas undang-undang.

Baca Juga :  “Kurban” yang Tidak Menimbulkan “Korban”

Maka menurut saya yang seharusnya dilakukan oleh KPU adalah bukan memasukkan substansi ini pada PKPU, melainkan membawa substansi ini kepada Presiden/DPR untuk dijadikan bahan masukkan pembentukan undang-undang/perpu agar dapat menjadi undang-undang atau bahkan perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) jika dianggap darurat. Artinya, agar dalam pembentukan produk hukum tidak perlu melanggar tatanan/aturan hukumnya pula.

Jika langkah di atas dilakukan oleh KPU dengan membawa substansi ini ke hadapan Presiden dan DPR, tinggal kita lihat langkah apa yang dilakukan lembaga eksekutif dan legislatif tersebut. Dari situ kita dapat menilai apakah pemerintah dan parlemen memiliki semangat yang sama dengan KPU. Karena sayang sekali jika ide/gagasan yang baik dari KPU ini sia-sia tidak dapat berjalan karena salah dalam melakukan langkah upaya pembentukan hukumnya. (*)

*) Akademisi Hukum Tata Negara FH Untag Banyuwangi. Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UB Malang.

SETELAH melalui pertimbangan yang cukup banyak dan memunculkan perdebatan yang cukup panjang di berbagai media televisi dan cetak, akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengeluarkan PKPU RI (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor 20 Tahun 2008, yang pada awal pengajuannya cukup kontroversial antara yang pro dan yang kontra terhadap peraturan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi persoalan dalam PKPU ini, baik dari substansi dalam pasalnya maupun mekanisme pemberlakuannya.

Menurut analisis saya, terdapat beberapa hal penting dalam PKPU ini, baik dari positifnya maupun negatifnya, maka akan coba kita klasifikasi beberapa hal penting untuk menjadi pandangan masyarakat dalam menilai persoalan ini agar tidak terjebak kepada persoalan pro dan kontra, dan dapat menilai secara objektif kebenarannya.

Pertama, saya mengapresiasi tujuan/ide KPU di dalam aturan ini, di mana gagasan yang dimunculkan adalah untuk memberikan calon-calon yang baik dalam proses pemilihan yang dilakukan rakyat. Dapat kita temukan di dalam pasal 7 ayat (1) huruf h. PKPU RI No 20 Tahun 2018 yang mengatur bahwa bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Ini merupakan langkah dinamis dalam segi pemikiran dari KPU agar masyarakat mendapatkan calon yang berkualitas dan tidak memiliki riwayat buruk. Sehingga, calon-calon legislatif yang dimunculkan sedikit kemungkinan memiliki tabiat yang sudah diatur sebelumnya dalam PKPU tersebut.

Baca Juga :  Kurikulum Merdeka, Memerdekakan Peserta Didik

Kedua, dalam kajian hukum PKPU ini dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya di mana ada pasal 240 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif, sepanjang yang bersangkutan mendeklarasikan statusnya kepada publik. Ini nyata-nyata menabrak asas hukum lex supriori derogate lex inferiori berarti aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan/mengalahkan aturan hukum yang lebih tinggi. Dari sini jelas bahwa PKPU posisi hierarki-nya berada di bawah undang-undang, maka posisi PKPU ini dapat dinilai sangat lemah/rentan dibatalkan, karena bertentangan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terlebih juga telah dikuatkan substansi ini dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang perlu diingat bahwa putusan MK itu bersifat final and binding, dan erga omnes (Peradilan terakhir yang tidak dapat ada upaya hukum lagi di atasnya dan keputusan tersebut bersifat mengikat secara hukum).

Ketiga, jika hal ini tetap dipertahankan  oleh KPU sebenarnya merupakan hal yang riskan atau bahkan lucu. Karena dalam teori hukum tingkat dasar, mahasiswa S1 saja sudah mampu menganalisis dan menyatakan bahwa dapat dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak berlaku/tidak pernah ada karena telah bertentangan dengan undang-undang di atasnya berdasar asas hukum yang ada. Atau kalaupun memang dipaksa tetap diberlakukan seperti itu, maka bisa saja diajukan gugatan melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang melakukan pengujian produk hukum di bawah undang-undang terhadap/berdasar atas undang-undang.

Baca Juga :  Sepak Bola, Kegilaan, dan Histeria Massa

Maka menurut saya yang seharusnya dilakukan oleh KPU adalah bukan memasukkan substansi ini pada PKPU, melainkan membawa substansi ini kepada Presiden/DPR untuk dijadikan bahan masukkan pembentukan undang-undang/perpu agar dapat menjadi undang-undang atau bahkan perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) jika dianggap darurat. Artinya, agar dalam pembentukan produk hukum tidak perlu melanggar tatanan/aturan hukumnya pula.

Jika langkah di atas dilakukan oleh KPU dengan membawa substansi ini ke hadapan Presiden dan DPR, tinggal kita lihat langkah apa yang dilakukan lembaga eksekutif dan legislatif tersebut. Dari situ kita dapat menilai apakah pemerintah dan parlemen memiliki semangat yang sama dengan KPU. Karena sayang sekali jika ide/gagasan yang baik dari KPU ini sia-sia tidak dapat berjalan karena salah dalam melakukan langkah upaya pembentukan hukumnya. (*)

*) Akademisi Hukum Tata Negara FH Untag Banyuwangi. Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UB Malang.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/