24 C
Banyuwangi
Saturday, February 4, 2023

Oleh: ASMU’I SYARKOWI*

Cara Hakim Bismar Menghargai Perempuan

TAHUN 1980-an pernah hidup hakim legendaris bernama Bismar Siregar. Dia kelahiran Sipirok, Angkola, Tapanuli Selatan 12 September 1928, yang wafat di RS Fatmawati 19 April 2012.

Bismar pernah menghukum seorang laki-laki yang tebar janji akan menikahi gadis. Singkat cerita, laki-laki itu seenaknya berpaling dari tanggung jawab setelah merenggut keperawanan pacarnya. Kasusnya tentu bukan mengenai ada tidaknya delik perzinaan. Akan tetapi, mengenai ada tidaknya pasal yang mengatur tentang hubungan di luar nikah yang dilakukan atas suka sama suka dengan suatu janji oleh laki-laki akan menikahi di kemudian hari. Ternyata, laki-laki itu ingkar janji setelah merenggut keperawanan pacarnya. Sang gadis itu lalu mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Atas perkara itu, Bismar membuat putusan yang tidak lazim waktu itu. Meski ketika itu tidak ada hukum yang mengatur tentang hukuman di luar nikah, perempuan itu telah diperlakukan tidak adil. Bismar tetap menghukum laki-laki itu. Asas ius curia novit tampaknya sudah merasuk ke dalam darahnya. Bismar memvonis laki-laki tersebut dengan delik penipuan. Bismar menafsirkan “vagina” perempuan dengan unsur barang. Sehingga seorang pria yang ingkar janji menikahi pasangannya, namun telah digauli dapat dianggap telah menipu “barang” milik orang lain (Pasal 378 KUHP).

Putusan Banding yang dijatuhkan dengan Nomor 144/Pid/1983/PT.Mdn tanggal 8 Agustus 1983 itu waktu terbilang sangat kontroversial. Hakim Bismar mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama. Hakim ini berpendapat bahwa terdakwa (MR Sidabutar) terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Amar putusan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara, yang berarti lebih berat 10 kali lipat dari vonis hakim tingkat pertama.

Yang membuat putusan Hakim Bismar mencuat—dan menyeretnya ke perdebatan hukum nasional–waktu itu ialah ketika ia menganalogikan  “alat kelamin perempuan” sebagai barang, atau dalam bahasa Tapanuli dikenal “bonda”.

Meski ditentang beberapa kalangan, Bismar berhasil menjalankan tugasnya sebagai hakim dalam mengisi kekosongan undang-undang. Yang lebih penting, ia menorehkan sejarah perlindungan terhadap kaum perempuan dari penindasan seksualitas laki-laki.

Baca Juga :  Mahasiswa Harus Berperan dalam Membendung Radikalisme di Kampus

Bahkan, masyarakat hukum (para praktisi dan akademisi) yang dulu masygul dengan ‘ulah’ Hakim Bismar, diam-diam harus mengakui hakim ini sebagai salah satu hakim legendaris di Indonesia.

Apa yang diperagakan Bismar dalam dunia penegakan hukum dan sering keluar dari pakem. Dia sangat terkenal karena sering berani melawan arus. Selain terkenal tidak bisa disuap, dia legenda karena keteguhan ‘berkaca’ kepada hati nurani. Sikapnya mengenai hal ini tentu karena didasari atas keyakinan agamanya. Kitab suci yang ia imani tegas menyatakan, hati nurani merupakan salah satu segmen dari jiwa manusia yang tidak bisa berbohong.

Praktik penegakan hukum yang berangkat dari hati nurani, telah memproduksi keadilan substantif yang sering sulit didekati dengan aturan hukum pakem. Secara simpel hukum dibuat untuk manusia. Sebagai makhluk sosial yang dinamis akibat interaksi sosial yang terjadi diperlukan aturan berupa norma.

Saat interaksi terjadi sangat mungkin terjadi benturan kepentingan. Saat demikian, sangat mungkin terjadi hukum rimba. Dalam hukum rimba tidak pernah terjadi keadilan karena yang kuat pasti akan selalu menang, sebaliknya yang lemah menjadi mangsa.

Kekejaman manusia akibat hukum rimba pasti jauh lebih mengerikan ketimbang binatang. Harimau lapar hanya menyantap makanan pokoknya dan akan tidur pulas jika telah menyantap seekor rusa. Kekejaman manusia akibat tidak ada hukum bisa melebihi itu.  Manusia bisa ‘makan’ apa pun dan kapan pun ia mau.

Sebagaimana kita ketahui, negara kita yang menganut sistim kodifikasi menjadikan hukum tertulis sebagai acuan utama penegak hukum. Meskipun para hakim selalu diwajibkan menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang, dalam praktik tugas demikian selalu terlebih dahulu merujuk kepada hukum tertulis. Tetapi sayangnya, hukum merupakan produk politik yang pembuatannya tidak secepat dengan perkembangan persoalan manusia yang akan diatur.

Aturan hukum yang dibuat oleh lembaga politik selalu terlambat. Dalam dunia hukum sering terjadi saat hukum disahkan oleh lembaga yang berkompeten, saat itu pula ketertinggalan aturan yang tertulis dalam pasal-pasal sudah mengalami aroma usang.

Baca Juga :  RAN PE: Antara Kabar Baik dan Kabar Buruk?

Yang sering diperagakan Bismar, sejatinya merupakan wujud nyata praktik penegakan keadilan substantif. Ciri penegakan keadilan substantif selain tidak (terlalu) terikat prosedur secara rigid, juga tidak terlalu pusing oleh bunyi teks aturan, atau bahkan oleh ada tidaknya aturan.

Akan tetapi, lebih kepada suatu pertanyaan mendasar: apakah akan yang akan diputuskan adil atau tidak. Untuk sampai kepada pertanyaan demikian hati nurani hakim memang perlu terus diasah dengan senantiasa membangun integritas dan otoritas pengetahuan yang memadai sebagai prasyaratnya.

Berkaca pada realita tersebut, jelas bahwa peran hakim sangat vital. Peran ini bisa bermuara kepada dua hal:

Pertama, menafsirkan ulang aturan-aturan dalam pasal yang dianggap sudah usang atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Kedua, mengisi kekosongan hukum akibat harus menghadapi peristiwa hukum konkret yang belum diatur dalam hukum tertulis.

Tentang urgensi peran penegak hukum demikian ini tentu kita ingat kata Bernardus Maria Taverne, seorang Hakim Agung Belanda (1874-1944) yang (mestinya) tetap relevan untuk menjadi bahan refleksi para penegak hukum: “Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruken.”(Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekali pun).

Maraknya kasus mutilasi dan/atau tindak kejahatan apa pun yang semakin canggih yang berbasis teknologi saat ini, seharusnya harus dilihat dari idealita penegakan hukum versi demikian. Tanpa demikian, efek jera yang menjadi salah satu tujuan adanya hukuman, tampaknya sulit dicapai. Atau, kita memang tetap senang melihat bilik-bilik penjara kita terus berjubel.

Untuk para penegak hukum kita ucapkan: Selamat bertugas! (*)

 

*) Hakim Tinggi PTA Jayapura, asal Kembiritan, Genteng, Banyuwangi.

TAHUN 1980-an pernah hidup hakim legendaris bernama Bismar Siregar. Dia kelahiran Sipirok, Angkola, Tapanuli Selatan 12 September 1928, yang wafat di RS Fatmawati 19 April 2012.

Bismar pernah menghukum seorang laki-laki yang tebar janji akan menikahi gadis. Singkat cerita, laki-laki itu seenaknya berpaling dari tanggung jawab setelah merenggut keperawanan pacarnya. Kasusnya tentu bukan mengenai ada tidaknya delik perzinaan. Akan tetapi, mengenai ada tidaknya pasal yang mengatur tentang hubungan di luar nikah yang dilakukan atas suka sama suka dengan suatu janji oleh laki-laki akan menikahi di kemudian hari. Ternyata, laki-laki itu ingkar janji setelah merenggut keperawanan pacarnya. Sang gadis itu lalu mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Atas perkara itu, Bismar membuat putusan yang tidak lazim waktu itu. Meski ketika itu tidak ada hukum yang mengatur tentang hukuman di luar nikah, perempuan itu telah diperlakukan tidak adil. Bismar tetap menghukum laki-laki itu. Asas ius curia novit tampaknya sudah merasuk ke dalam darahnya. Bismar memvonis laki-laki tersebut dengan delik penipuan. Bismar menafsirkan “vagina” perempuan dengan unsur barang. Sehingga seorang pria yang ingkar janji menikahi pasangannya, namun telah digauli dapat dianggap telah menipu “barang” milik orang lain (Pasal 378 KUHP).

Putusan Banding yang dijatuhkan dengan Nomor 144/Pid/1983/PT.Mdn tanggal 8 Agustus 1983 itu waktu terbilang sangat kontroversial. Hakim Bismar mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama. Hakim ini berpendapat bahwa terdakwa (MR Sidabutar) terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Amar putusan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara, yang berarti lebih berat 10 kali lipat dari vonis hakim tingkat pertama.

Yang membuat putusan Hakim Bismar mencuat—dan menyeretnya ke perdebatan hukum nasional–waktu itu ialah ketika ia menganalogikan  “alat kelamin perempuan” sebagai barang, atau dalam bahasa Tapanuli dikenal “bonda”.

Meski ditentang beberapa kalangan, Bismar berhasil menjalankan tugasnya sebagai hakim dalam mengisi kekosongan undang-undang. Yang lebih penting, ia menorehkan sejarah perlindungan terhadap kaum perempuan dari penindasan seksualitas laki-laki.

Baca Juga :  The Power of Teacher

Bahkan, masyarakat hukum (para praktisi dan akademisi) yang dulu masygul dengan ‘ulah’ Hakim Bismar, diam-diam harus mengakui hakim ini sebagai salah satu hakim legendaris di Indonesia.

Apa yang diperagakan Bismar dalam dunia penegakan hukum dan sering keluar dari pakem. Dia sangat terkenal karena sering berani melawan arus. Selain terkenal tidak bisa disuap, dia legenda karena keteguhan ‘berkaca’ kepada hati nurani. Sikapnya mengenai hal ini tentu karena didasari atas keyakinan agamanya. Kitab suci yang ia imani tegas menyatakan, hati nurani merupakan salah satu segmen dari jiwa manusia yang tidak bisa berbohong.

Praktik penegakan hukum yang berangkat dari hati nurani, telah memproduksi keadilan substantif yang sering sulit didekati dengan aturan hukum pakem. Secara simpel hukum dibuat untuk manusia. Sebagai makhluk sosial yang dinamis akibat interaksi sosial yang terjadi diperlukan aturan berupa norma.

Saat interaksi terjadi sangat mungkin terjadi benturan kepentingan. Saat demikian, sangat mungkin terjadi hukum rimba. Dalam hukum rimba tidak pernah terjadi keadilan karena yang kuat pasti akan selalu menang, sebaliknya yang lemah menjadi mangsa.

Kekejaman manusia akibat hukum rimba pasti jauh lebih mengerikan ketimbang binatang. Harimau lapar hanya menyantap makanan pokoknya dan akan tidur pulas jika telah menyantap seekor rusa. Kekejaman manusia akibat tidak ada hukum bisa melebihi itu.  Manusia bisa ‘makan’ apa pun dan kapan pun ia mau.

Sebagaimana kita ketahui, negara kita yang menganut sistim kodifikasi menjadikan hukum tertulis sebagai acuan utama penegak hukum. Meskipun para hakim selalu diwajibkan menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang, dalam praktik tugas demikian selalu terlebih dahulu merujuk kepada hukum tertulis. Tetapi sayangnya, hukum merupakan produk politik yang pembuatannya tidak secepat dengan perkembangan persoalan manusia yang akan diatur.

Aturan hukum yang dibuat oleh lembaga politik selalu terlambat. Dalam dunia hukum sering terjadi saat hukum disahkan oleh lembaga yang berkompeten, saat itu pula ketertinggalan aturan yang tertulis dalam pasal-pasal sudah mengalami aroma usang.

Baca Juga :  Bukan Bos tapi Berani Boros

Yang sering diperagakan Bismar, sejatinya merupakan wujud nyata praktik penegakan keadilan substantif. Ciri penegakan keadilan substantif selain tidak (terlalu) terikat prosedur secara rigid, juga tidak terlalu pusing oleh bunyi teks aturan, atau bahkan oleh ada tidaknya aturan.

Akan tetapi, lebih kepada suatu pertanyaan mendasar: apakah akan yang akan diputuskan adil atau tidak. Untuk sampai kepada pertanyaan demikian hati nurani hakim memang perlu terus diasah dengan senantiasa membangun integritas dan otoritas pengetahuan yang memadai sebagai prasyaratnya.

Berkaca pada realita tersebut, jelas bahwa peran hakim sangat vital. Peran ini bisa bermuara kepada dua hal:

Pertama, menafsirkan ulang aturan-aturan dalam pasal yang dianggap sudah usang atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Kedua, mengisi kekosongan hukum akibat harus menghadapi peristiwa hukum konkret yang belum diatur dalam hukum tertulis.

Tentang urgensi peran penegak hukum demikian ini tentu kita ingat kata Bernardus Maria Taverne, seorang Hakim Agung Belanda (1874-1944) yang (mestinya) tetap relevan untuk menjadi bahan refleksi para penegak hukum: “Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruken.”(Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekali pun).

Maraknya kasus mutilasi dan/atau tindak kejahatan apa pun yang semakin canggih yang berbasis teknologi saat ini, seharusnya harus dilihat dari idealita penegakan hukum versi demikian. Tanpa demikian, efek jera yang menjadi salah satu tujuan adanya hukuman, tampaknya sulit dicapai. Atau, kita memang tetap senang melihat bilik-bilik penjara kita terus berjubel.

Untuk para penegak hukum kita ucapkan: Selamat bertugas! (*)

 

*) Hakim Tinggi PTA Jayapura, asal Kembiritan, Genteng, Banyuwangi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/