Reorientasi Tri Darma PT dalam Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa

Oleh: Emi Hidayati*

PADA awalnya, desa di Indonesia dicirikan sebagai wilayah di mana masyarakat lokal tinggal dengan karakteristik bahasa lokal yang intens, level pendidikan relatif rendah, sangat tergantung pada sumber daya alam (pertanian/ perikanan/ perkebunan/ kehutanan) sebagai mata pencarian utama.  Namun saat ini, desa dimaknai lebih luas, merupakan wilayah dengan otoritas paling rendah di struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat di desa.

Perkembangan desa untuk mensejahterakan kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya telah mendorong berbagai aktivitas produksi di wilayah tersebut. Desa dituntut tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, kesehatan, ekonomi, dan perumahan. Namun juga kebutuhan untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Masyarakat desa dituntut oleh pemerintah untuk menjadi sumber daya terampil dan ahli dalam kaitannya dengan aspek wirausaha di desa. Karena itulah pertumbuhan unit-unit usaha di desa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat desa mandiri secara ekonomi.

Sejak dikeluarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diharapkan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) guna mendorong kegiatan-kegiatan perekonomian di pedesaan. Tidak hanya usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sebagian besar  telah tumbuh   dan berkembang  di desa, BUMDesa diharapkan  sebagai sarana bagi masyarakat desa untuk melakukan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. dan menghadirkan  berbagai inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat lokal bersama pemerintah desa setempat, dan bermanfaat minimal bagi masyarakat desa itu sendiri.

Banyak pihak menyatakan dan  mengakui, bahwa peran perguruan tinggi (PT) mampu menjadi elemen pengungkit perekonomian wilayah pedesaan. Bahkan, juga menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong perekonomian nasional di berbagai negara. Praktik di berbagai negara maju yang tergabung di dalam Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) countries seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Korea Selatan, dan Jepang, telah membuktikan bahwa universitas telah berkontribusi dalam pengembangan inovasi di negara-negara tersebut. Bahkan negara-negara sedang berkembang pun diminta untuk melakukan inovasi agar bisa mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju (OECD, 2008).

PT yang melakukan perubahan orientasi dari  berbasis pendidikan, kemudian menjadi berbasis riset, dan saat ini berbasis wirausaha, yang menuntut bagaimana agar hasil-hasil pendidikan dan llitbang dapat bermanfaat ke masyarakat, dan tentunya diharapkan dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Meski demikian, tetaplah wajib meneguhkan fungsi utamanya yaitu sebagai lembaga pendidikan. Perubahan orientasi tersebut mendorong agar universitas dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengoptimalkan sumber daya internal serta dapat meningkatkan nilai tambah secara ekonomi dan bermanfaat baik untuk perguruan tinggi itu sendiri dan masyarakat.

Baca Juga :  Diversifikasi Ubi Jalar Ungu untuk Banyuwangi

Perkembangan industri 4.0 telah membawa pemahaman baru betapa pentingnya keterlibatan PT, industri, dan pemerintah, sebagai bentuk kolaborasi bersama untuk melahirkan berbagai inovasi dalam mendukung perekonomian nasional. PT juga dituntut untuk lebih mendekatkan dirinya ke industri, dan sebagaimana industri yang juga dituntut untuk lebih mendekatkan dirinya ke perguruan tinggi dalam upaya  mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan. Hal ini tentu   berdampak pada masyarakat sebagai pengguna sekaligus mitra dari aktivitas tersebut, demikian juga dengan pemerintah yang menjadi fasilitator atau regulator untuk mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan.

PT telah menjadi salah satu pemeran utama selain industri, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan perekonomian masyarakat desa, terutama di era pasca pandemic covid-19. Tri Dharma PT dan juga entrepreneurial university telah menjadikan peran PT semakin luas. Atau bisa dikata semakin kompleks, tidak hanya sebagai produsen iptek, melainkan juga sebagai perantara hasil litbang ke industri, dan bisa juga berperan dalam mengkomersialisasikan hasil litbang ke pengguna.

Hal ini tentunya menjadikan posisi perguruan tinggi sentral di antara aktor lainnya. Namun demikian, keterbatasan sumber daya internal  dan jejaring eksternal PT menjadikan PT kurang terdengar gaungnya kaitannya dengan kontribusinya dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa, terutama bagi pelaku UMKM dan BUMDesa.

Para ilmuwan merekomendasikan dua faktor yang mendorong keterlibatan PT dalam praktik pelibatan masyarakat yaitu: Pertama, sebagian besar tujuan akademik dapat dicapai dengan baik melalui kerjasama dan kemitraan lokal dan regional untuk membangun dan berbagi pengetahuan. Kedua, PT memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penguatan modal manusia, pengetahuan yang tersebar, dan kewarganegaraan aktif. PT juga  dapat memajukan co-creation of community change dengan berkontribusi melalui penelitian, keterampilan teknis, SDM, dan pengetahuan yang muncul.

Baca Juga :  Sebelum Perda Janur Makin Layu

Merujuk pada Tridharma PT, dharma pendidikan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat secara tidak langsung. Di mana dalam dharma ini, individu-individu yang memasuki proses pendidikan tinggi akan mendapatkan transfer pengetahuan, penguatan keterampilan,dan peningkatan pengalaman berdasarkan praktik pengetahuan. Sehingga melalui proses pendidikan ini akan lahir individu-individu yang berkualitas, mandiri, dan memiliki keterampilan, untuk mampu bersaing di pasar kerja.

Proses inilah yang disebut dengan praktik pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari. sementara penelitian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta pemecahan masalah. Bentuk pemberdayaan secara langsung, yaitu pengabdian masyarakat dilakukan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dan, peningkatan kecakapan hidup.

Artinya, Tri Dharma PT hakikatnya merupakan elemen utuh dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat desa yang diwakili UMKM dan BUMDesa.

Peran PT untuk mendukung BUMDesa masih sangat baru mengingat UU desa baru disahkan ditahun 2014. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, di penjelasan Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa “BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi SDA dan SDM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa”. Senada dengan itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga mengungkapkan pentingnya dunia kampus untuk mendorong aktif pembangunan di pedesaan yang salah satunya dengan melibatkan kemitraan antara kampus dan BUMDesa (Kemendesa, 2021).

Orientasi PT dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari hulu ke hilir menjadi komitmen yang  sudah semestinya dilaksanakan, terutama dalam mendukung UMKM dan BUMDesa, seiring dengan  semakin banyaknya amanah yang dititipkan oleh pemerintah, industri, dan masyarakat kepada PT, sehingga PT sering memposisikan sebagai lembaga multi talenta dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial-ekonomi di masyarakat. Posisi ini semakin sentral ketika PT didukung oleh SDM, keuangan, fasilitas riset, infrastruktur tanah dan bangunan, hingga dibolehkannya PT melakukan kegiatan bisnis dari hasil kegiatan di internal dan jejaring eksternal kampus. Dampaknya, PT mampu menjadi arena konsultasi dan praktik bagi masyarakat, industri, dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi di level UMKM dan BUMDesa. (*)

*) Ketua LPPM, Penulis Buku Kewirausahaan Pedesaan dan BUMDesa.