Optimalisasi Satu Data Tingkatkan Harapan Lama Sekolah Di Bumi Blambangan

Oleh: Rizki Bimo Santoso, SST*

SELASA 9 Agustus 2022, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama USAID menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Satu Data Kabupaten Banyuwangi. Lokakarya ini diselenggarakan di Aston Hotel Banyuwangi. Lokakarya yang dihadiri 25 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ini bertujuan membahas tiga isu penting. Isu penting yang dibahas di lokakarya ini ialah isu stunting, isu satu data dan isu harapan lama sekolah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap melalui lokakarya yang diselenggarakan selama dua hari tersebut bisa merumuskan solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Salah satu dari permasalahan tersebut ialah masalah rendahnya Harapan Lama Sekolah Banyuwangi dibanding kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 yang dirilis BPS di akhir tahun lalu, IPM Banyuwangi sebesar 71,38. Nilai IPM Banyuwangi merupakan yang tertinggi di antara kabupaten lain di wilayah Karesidenan Besuki. Nilai IPM Kabupaten Situbondo diposisi kedua sebesar 67,78 berikutnya Kabupaten Jember dengan nilai IPM sebesar 67,32 dan terendah IPM Kabupaten Bondowoso sebesar 66,59. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Harapan Lama Sekolah (HLS) Banyuwangi yang nilainya terendah dibanding ketiga kabupaten tersebut. Menurut Sistem Rujukan Statistik (SIRUSA) BPS, Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Banyuwangi di Tahun 2021 sebesar 13,10 yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun di Banyuwangi yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma 1. Di tahun yang sama HLS Kabupaten Jember sebesar 13,43 dan merupakan yang tertinggi di Karesidenan Besuki. HLS Kabupaten Bondowoso sebesar 13,29 dan HLS Kabupaten Situbondo sebesar 13,16.

Baca Juga :  Karya Sastra dan Celah Pengembangan Moderasi Beragama

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyuwangi sebagai wali data statistik sektoral dalam forum Satu Data Indonesia optimis melalui pemanfaatan data dapat mengatasi permasalahan Harapan Lama Sekolah di Banyuwangi. Ir. Edy Supriyono, MM Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi menyampaikan bahwasannya sejak tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan Perbub Banyuwangi No 06 tahun 2021 tentang “Pengelolaan Data Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi”. Penerbitan peraturan ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan   “data driven government”, yaitu pemerintahan yang berbasis kepada data. Akan tetapi cita-cita ini mengalami beberapa hambatan. Menurut Edy hambatan utama terwujudnya satu data ialah adanya ego sektoral masing-masing OPD. Di kesempatan ini Edy mengajak kepada masing-masing OPD untuk menghilangkan ego sektoral dan bersama-sama membangun satu data mewujudkan “data driven government”, sehingga permasalahan rendahnya harapan lama sekolah bisa segera teratasi.

Tri Jatmiko, S.Hut.,M.Eng Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Banyuwangi juga memaparkan bahwasannya pihaknya telah menyediakan platform Satu Data Banyuwangi yang berbasis web dengan alamat website data.banyuwangi.go.id. Platform ini bisa diakses secara umum oleh semua pihak. Platform yang berisikan data dari beberapa OPD di Banyuwangi ini diharapkan mampu membantu pengguna data untuk menemukan data yang dibutuhkan tanpa harus riwa-riwi ke masing-masing OPD. Akan tetapi platform ini terkendala dalam hal konten data. Masih terdapat OPD yang belum memberikan data untuk dimuat di dalam website data.banyuwangi.go.id. Diskominfo Banyuwangi telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Banyuwangi dan Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi terkait pemenuhan data pendidikan. Data ini akan digunakan untuk mengatasi masalah rendahnya HLS Banyuwangi. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang terdapat di Dinas Pendidikan menjadi acuan utama untuk pengambilan kebijakan mengatasi masalah HLS. Kini, Diskominfo bisa menyajikan data sebaran siswa yang putus sekolah karena DAPODIK telah terkoneksi dengan situs Satu Data Banyuwangi. Data sebaran siswa yang putus sekolah sangatlah penting untuk menyelesaikan permasalahan HLS di Banyuwangi. Oleh karena itu Jatmiko berharap bukan hanya Dinas Pendidikan saja akan tetapi OPD lain yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bisa secara aktif bekerjasama untuk memperkaya platform Satu Data Banyuwangi.

Baca Juga :  Ramadan di Negeri Sakura

Data merupakan jenis kekayaan baru dan data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara pencanangan Sensus Penduduk 2020. Optimalisasi satu data melalui forum data sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat. Kebijakan berbasis data diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dan akurat dari permasalahan yang komplek. Di era digital ini pergerakan data sangatlah cepat. Ketersediaan data juga melimpah, sangat disayangkan jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan hal ini. Besar harapannya para pemangku kebijakan di masing-masing OPD bisa bersama-sama mengoptimalkan peran satu data untuk mengatasi permasalahan di Bumi Blambangan, kususnya permasalahan rendahnya Harapan Lama Sekolah Banyuwangi. (*)

*) Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Banyuwangi.