Surat untuk Calon Presiden

Oleh: Afina Sasono*

DULU sampai sekarang, wacana politik kebangsaan di sana-sini menjadi perbincangan hangat dan seru. Kita bisa dengar, perbincangan politik kebangsaan dikoar-koarkan. Mulai dari kalangan bawah sampai pada kalangan elite cendekiawan kelas berat sekalipun.

Anda bisa dengar, perbincangan politik kebangsaan menggema di berbagai tempat. Mulai dari tempat-tempat tukang becak nongkrong menunggu langganan datang, di warung kopi, di pojok-pojok kampus, bahkan tidak kalah saing juga media sosial. Semua turut meramaikan politik kebangsaan. Walhasil, semuanya semarak memperbincangkan politik kebangsaan. Berbagai kalangan turut meramaikan dan berbagai tempat juga tidak pernah sepi dari topik politik kebangsaan.

Padahal, mereka tidak sadar. Bahwa mereka telah memperbincangkan kebohongan yang sudah terbendel dengan kerangka konsep dan teori ilmiah. Semuanya tanpa sadar telah berbicara tentang kebohongan dengan bahasa yang tertata rapi dan indah, ala cendekiawan kelas atas. Dan, ”penyakit” ketidaksadaran itu juga menimpa pendengar. Pendengar tidak menyadari, bahwa telah dibohongi oleh sebuah wacana yang tersistem. Politik kebangsaan, katanya. Topik itu disebar luas di mana-mana. Diperbincangkan dengan bangga, tanpa tahu realitas yang sebenarnya. Benar tidak, nyata tidak, sesuatu yang diberbincangkan itu.

Kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, gagasan politik kebangsaan yang dikaji di pojok-pojok kampus, di pojok-pojok artikel, di pojok-pojok warung kopi, di pojok-pojok media sosial itu, hanyalah sebuah obrolan konsep dan wacana kosong belaka. Tidak benar-benar terjadi dalam space reel di lapangan. Semuanya hanya berada di dalam dunia ide. Semuanya hanya tekstual ideality, tidak sampai pada tataran kontekstual reality. Itu yang tidak disadari oleh semua manusia Indonesia.

Baca Juga :  Realisasi Janji Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Ibu

Nyatanya, perlu dipertegas kembali, bahwa politik kebangsaan itu sejatinya tidak ada di dunia nyata. Kita harus sadar, bahwa politik kebangsaan hanya ada di dunia pemikiran. Buktinya, mari kita lihat dan cermati peta perpolitikan di tanah air. Lalu, kita jujur apa yang terjadi? Yang terjadi adalah politik jual beli suara, bukan? Inilah yang kemudian disebut dengan politik transaksional atau money politics, yang semuanya itu dilakukan untuk memperebutkan authority.

Setelah mereka sukses dan mendapatkan kesempatan untuk menyetir Indonesia, apa yang terjadi setelahnya? Misi pengembalian modal, bukan? Ini sudah bukan rahasia dapur lagi, akan tetapi sudah menjadi rahasia publik. Makanya jangan heran, jika tindak-tanduk korupsi merajalela tidak terbendung.

Penalaran sederhana, KPK tidak akan mampu menumpasnya. Ini bukan persoalan meremehkan atau tidak. Akan tetapi, persoalan sistem lingkaran setan yang ada di dalam politik itu sendiri. KPK hanya melakukan diagnosis di permukaan saja. Tidak sampai pada level di bawah permukaan. Padahal di bawah permukaan itu, merupakan akar dari semuanya. Saya lebih tertarik menyebutnya dengan sistem lingkaran setan. Dan, sarang tikus inilah yang harus dibumihanguskan untuk membawa Indonesia menjadi direction bagi bangsa-bangsa lain.

Mungkin ini sebagai catatan penting untuk KPK selaku lembaga independen yang bertugas mulia. Yaitu, menumpas para kawanan tikus-tikus berdasi yang rakus uang dalam rangka mengisi perut.

Saatnya manusia Indonesia harus merevolusi mindset, the style of thinking, atau apalah, yang sekiranya berkaitan dengan pola berpikir. Setelah berhasil merevolusi hal yang paling asasi di atas, maka shifting paradigm akan lahir dengan sendirinya. Nah, jika demikian yang terjadi, maka akan naik ke tahap selanjutnya. Yaitu, rehabilitasi pemikiran berandai-andai menuju sebuah kerangka pemikiran yang mengacu terhadap dimensi dunia empirik di sekitar.

Baca Juga :  Minyak Goreng, Hukum, dan Janda

Sekarang langkah yang paling tepat adalah berhenti memperbincangkan gagasan politik kebangsaan yang bersifat fiktif itu. Karena cara yang paling bodoh di dalam kebodohan itu sendiri adalah tetap melanjutkan pekerjaan bodoh. Sebab, hanya manusia bodoh yang akan tetap bertahan dalam garis kebodohan itu sendiri. Ini mungkin bagian dari catatan untuk masyarakat Indonesia, yang saya kira memiliki akal sehat semua.

Di sinilah (tahun 2024) saatnya bagi siapa pun yang menjadi presiden nanti. Urgensitas tugas yang paling dasar adalah mengubah sistem perpolitikan bangsa bekas jajahan ini. Dan ini sekaligus kritik tajam terhadap sebuah penyampaian visi misinya yang terlalu muluk-muluk.

Karena seharusnya jika memang mereka (calon presiden dan wakilnya) benar-benar memiliki hasrat untuk mengubah wajah bangsa ini, yang pertama kali dilakukan adalah menggeser pola perpolitikan setan yang sudah mentradisi menjadi simpul perpolitikan kemanusiaan (saya tidak mau menyebutnya politik kebangsaan). Sebab, sebutan itu sudah kadung membohongi kita dan menjadi bagian dari proyek pembodohan massa hasil rumusan elite pemikir kelas kakap. (*) 

*) Santri Anggota Aswaja Center Salafiyah Syafi’iyah, Sukrejo, Situbondo.