Sertifikat Halal Gratis Self Declare

Oleh: Syafaat*

SECANGKIR kopi yang diberikan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tahun lalu mengurus sertifikat halal gratis (sehati), masih setia menemani kami yang sedang melakukan pendampingan secara virtual bersama Pendamping Proses Produk Halal (PPH) penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan.

Dua perempuan cantik yang sudah memiliki sertifikat pendamping PPH ini sangat telaten mendampingi para pelaku UMKM. Mereka bukan hanya mendampingi proses sertifikat halal gratis yang merupakan program Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari pemerintah, melalui Kementerian Agama pada wilayah kerjanya. Namun mereka juga bersedia membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis ini meskipun di luar kecamatan tempat mereka ditugaskan.

Sertifikat halal sangat penting bagi pelaku usaha. Selain dokumen lainnya seperti izin yang diperuntukkan bagi jenis makanan tertentu (PIRT) dan lain-lain. Hal ini sebagai jaminan bagi konsumen bahwa makanan yang mereka konsumsi benar-benar halal yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Meskipun saat ini sertifikat halal yang dapat diperoleh secara gratis tersebut masih terbatas pada produk tertentu, atau dengan istilah self declare.

Sambil mendengarkan lagu yang dinyanyikan Nanda Feraro, seorang penyanyi lokal Banyuwangi Bisane Mung Nyawang, yang terdengar dari sound kecil komputer, lagu yang enak didengar ini juga dinyanyikan beberapa penyanyi terkenal secara nasional. Dengan ditemani dua orang penyuluh agama ini bukan hanya membantu para pelaku UMKM melakukan pendaftaran Sehati secara mandiri, secara online melalui si-Halal. Beberapa pelaku usaha juga dibantu untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online. Karena tidak jarang, para pelaku usaha ini gagap teknologi yang tidak dapat dengan mudah melakukan pendaftaran NIB maupun Sehati secara online. Meskipun ada panduannya di laman http://halal.go.id.

Self declare adalah pernyataan tertulis status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri.  Meskipun demikian Self Declare itu sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal. Namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya.

Baca Juga :  LPBH-NU dan Edukasi Menuju Masyarakat Cerdas Hukum

Self declare wajib memenuhi syarat tertentu. Antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang sudah mendapatkan sertifikat.

Jalur sertifikasi halal dengan Self Declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil harus berdasar beberapa kriteria, di antaranya produknya tidak berisiko, yakni menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya. Serta proses produksi yang sederhana. Yang salah satunya adalah tidak menggunakan bahan daging. Terlebih jika dalam wilayah tersebut belum ada Rumah Potong Hewan (RPH) yang mempunyai sertifikat halal.

Berkaitan dengan penggunaan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, maka harus dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021, tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, maka tidak memerlukan sertifikat halal.

Seperti bahan dari tumbuhan tanpa proses, tanpa adanya tambahan bahan penolong. Bahan berasal dari hewan non sembelihan tanpa pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong. Bahan berasal dari proses fermentasi mikroba tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik tanpa tambahan bahan lain. Bahan berasal dari air alam tanpa proses. Serta bahan lainnya yang secara detail ada pada peraturan tersebut.

Dalam proses produksinya, untuk menjamin agar produk yang dihasilkan halal maka diperlukan pendamping proses produk halal (PPH). Pendampingan ini bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang telah ditunjuk.

Baca Juga :  Puasa, Baca Koran dan Quran

Mungkin, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan hanya mengurusi tentang pernikahan. Atau mengurusi beberapa urusan keagamaan yang berkaitan dengan kemasjidan. Bahkan singkatan KUA pun dipelesetkan menjadi Kantor Urusan Asmara. Mungkin juga tidak akan percaya, jika di setiap KUA kecamatan ada Penyuluh Agama Islam bidang produk Halal yang tugasnya bukan hanya memberikan ceramah agama tentang produk halal. Mereka juga membantu untuk proses sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Mereka juga memiliki sertifikat pendamping PPH yang dalam program Sehati.  Semuanya dilakukan secara gratis.

Belum semua produk makanan dapat dilayani dengan Sehati. Beberapa produk yang menggunakan bahan selain yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021, tentang bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal harus dilakukan secara reguler. Mereka harus mempunyai penyelia halal, yakni orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal yang bersertifikat.

Mungkin tidak terlalu dipermasalahkan bagi umat muslim di daerah mayoritas muslim dalam mengonsumsi makanan halal. Meskipun belum memiliki sertifikat halal, tetapi akan lebih melegakan dan tidak terjadi rasa was-was jika sebuah produk yang dikonsumsi memiliki sertifikat halal. Produk tersebut bukan hanya dapat dipasarkan secara lokal dari masyarakat sekitar saja, yang mereka mengetahui dengan yakin bahwa produksinya benar-benar halal. Tetapi dengan label halal tersebut, juga merupakan jaminan kehalalan produk, terlebih jika dijual keluar wilayah.

Dalam perdagangan global, dokumen sertifikat halal tersebut sangat penting artinya. Agar produk UMKM di bidang makanan bukan hanya dapat dikonsumsi secara lokal. Tetapi juga dapat diperdagangkan di luar wilayah hingga mancanegara. Para pelaku usaha tidak sekadar mencantumkan logo halal dalam kemasan dagangannya. Tetapi label halal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. (*)

*) ASN pada Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Banyuwangi.