Sebelum Perda Janur Makin Layu

JAWA Pos Radar Banyuwangi (JP-RaBa) edisi kemarin (30/5) sangat spesial. Membuat saya gembira. Bangga kepada aparat. Saya berharap, pembaca juga merasakan perasaan yang sama.

Ternyata aparat kita bekerja. Tidak diam. Tidak hanya duduk-duduk manis di kantor. Itu tampak jelas pada berita JP-RaBa. Kemarin, market leader koran di kota the Sunrise of Java itu menurunkan tiga berita aksi aparat.

Aksi aparat Polsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjung Wangi termuat di halaman 1. Menjadi headline (HL). Lengkap dengan grafis datanya. Pada Sabtu (28/5) menjelang tengah malam, aparat KP3 mengamankan lima truk pengangkut puluhan sapi dan ratusan babi. Truk-truk yang baru sampai di Pelabuhan Ketapang itu dipaksa putar balik. Menyeberang kembali ke Gilimanuk, Bali.

Langkah tegas itu patut diapresiasi. Sebagai antisipasi merebaknya PMK (penyakit mulut dan kuku) hewan ternak. Seperti diketahui, saat ini sedang merebak PMK di sejumlah daerah. Pemerintah pun meningkatkan kewaspadaan. Selain menggalakkan pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga memperketat distribusi/pergerakan hewan ternak. Dari satu daerah ke daerah lainnya.

Di halaman belakang (20), koran ini menampilkan foto tiga petugas Dishub Banyuwangi. Mereka sedang menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di Taman Sritanjung Banyuwangi. Aksi aparat Dishub itu menjadi HL halaman belakang.

Tindakan tegas aparat dirasa perlu. Sebab, seperti tertulis di bagian decker judul HL itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya disiplin parkir masih rendah. Kadang, tindakan tegas memang sangat diperlukan. Untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat.

Edisi kemarin, JP-RaBa juga memberitakan aksi Satpol PP Kecamatan Gambiran. Mereka menertibkan sejumlah reklame. Baik yang tidak berizin  maupun/apalagi yang sudah kedaluwarsa di sepanjang jalan utama di wilayah kecamatan itu. Beritanya dimuat di halaman Blambangan Raya (hal 17). Dengan judul sangat menarik: Garuk Reklame Tidak Berizin.

Tindakan tegas Satpol bukan hanya sekali itu. Tapi, sudah banyak kali. Dan, di banyak tempat. Terutama di wilayah kota Banyuwangi dan sekitarnya. Bahkan, bukan hanya media reklame spanduk, X-banner, dan sejenisnya. Aparat Satpol PP juga ”menebang” konstruksi papan baliho permanen yang melanggar. Meski harus diakui dengan jujur, banyak terdapat sejumlah baliho kedaluwarsa, yang tidak disentuh Satpol PP. Antara lain, baliho Idul Fitri pengurus parpol.

Apa pun, tindakan tegas aparat Satpol itu patut diacungi satu jempol. Tapi, tugas Satpol PP kan banyak. Bukan hanya menertibkan reklame. Ada sejumlah produk perda yang harus dikawal penegakannya. Salah satunya adalah perda janur.

Dulu, ketika ramai soal revisi perda janur, ada rencana bagus. Membuat pos pengawasan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Bekerja sama dengan pihak terkait. Tapi, ternyata rencana itu seperti tai ayam. Dan, sekarang, hilang sama sekali. Tak terdengar lagi kabarnya. Tak ada baunya sama sekali.

Padahal, perdanya masih ada. Tersimpan rapi dalam tumpukan ”kitab” perda.  Masih sah. Belum dicabut. Hanya saja, perda janur bernasib sama seperti perda yang lain. Setelah didok oleh DPRD, perda janur langsung ditutup rapat. Eksekutif dan legislatif malas membukanya lagi. Apalagi, menjalankannya. Menegakkannya.

Sekadar mengingatkan, Banyuwangi memiliki Perda No 19 Tahun 2017. Pada pasal 14 ayat 1 di perda itu dinyatakan dengan tegas: ”Setiap orang/badan dilarang memperdagangkan janur/batang/pelepah kelapa produktif, kecuali untuk keperluan keagamaan, adat-istiadat, dan keperluan pemilik”.

Apa sanksinya bagi pelanggar perda itu? Kurungan enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta!

Penegakan atas sanksi itu, tentunya, menjadi tugas utama Satpol PP. Sebagai penjaga perda. Di lapangan, Satpol PP bisa bekerja sama dengan para pihak terkait. Salah satunya aparat kepolisian untuk melakukan razia. Sekarang momennya tepat. Karena sedang musimnya sinergi antar-aparat. Sejak pandemi Covid-19.

Sebenarnya, tidak sulit kok mengawasi pelaksanaan perda janur. Kendaraan yang mengangkut janur setiap hari lewat di depan mata. Umumnya, jenis kendaraannya pikap. Biasanya, mereka dari arah selatan dan barat Banyuwangi. Semua menuju ke Pelabuhan Ketapang. Untuk menyeberang ke Bali.

Dulu, ketika musim pengetatan pengiriman janur ke Bali oleh aparat, janur-janur itu ditutup rapi. Sekarang, siapa pun bisa melihatnya. Saat kebetulan berpapasan. Atau, pas di belakangnya. Karena hanya ditata rapi di bak pikap. Tanpa penutup terpal atau sejenisnya. Pokoknya, cetho welo-welo. Mencolok di depan mata.

Kenapa mereka berani terang-terangan? Karena merasa yakin, tidak akan ditindak oleh aparat. Keyakinan sopirnya bisa seberani itu? Sulit menjawabnya. Sama sulitnya dengan menjawab pertanyaan ini: kenapa aparat Satpol PP kok tidak lagi peduli terhadap pengiriman janur ke Bali?

Ada apa?

Apa ada apa-apanya?

Ah, kita berbaik sangka saja. Bisa jadi, komandan dan personel Satpol PP-nya baru semua. Belum sempat membaca kitab perda, sehingga tidak tahu kalau ada perda larangan penjualan janur ke luar Banyuwangi.

Atau, kemungkinan kedua bisa juga terjadi. Yakni, khawatir berbenturan dengan kalangan pemuka agama dan adat.

Kekhawatiran seperti itu wajar. Tapi, sekali perda tetap perda. Perda harus ditegakkan. Dengan berpegang pada prinsip itu, aparat seharusnya tidak perlu ragu untuk bertindak tegas. Mereka bisa membaca pasal 14 ayat 2 Perda Janur. Disebutkan dengan tegas di pasal dan ayat itu, bahwa ”Pengambilan janur dan batang kelapa selain untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi, harus ada pernyataan dari pemilik tanaman kelapa dan surat izin kepala desa di wilayah desa atau camat di wilayah kelurahan.”

Sangat jelas. Bahwa pengambilan janur dan batang kelapa hanya boleh untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi. Selain untuk dua kegiatan itu, harus ada pernyataan dari pemilik tanaman kelapa. Juga surat izin kepala desa dan camat. Syarat-syarat itu, tentu saja, juga berlaku untuk janur yang dikirim ke luar daerah. Utamanya ke Bali.

Wa ba’du. Tidak diawasinya pengiriman janur Banyuwangi ke luar daerah bisa menimbulkan kerawanan. Yakni, memicu maraknya pencurian janur. Secara logika, bisa dihitung dengan jari jumlah pemilik tanaman kelapa yang mengutamakan menjual janur pohon kelapanya. Sebaliknya, mayoritas pemilik kebun kelapa lebih memilih menjaga janurnya berkembang sampai tua menjadi daun kelapa.

Sebab, menurut pengakuan para pemilik pohon kelapa, ketika diambil janurnya, pertumbuhan pohon kelapa tidak bisa optimal. Dampaknya pada buah. Karena pohonnya menjadi tidak sehat, buahnya pun menjadi lebih sedikit.

Para pemilik kelapa yang idealis itu harus menerima konsekuensi. Janur kelapa mereka dicuri orang. Biasanya para pencuri itu beraksi di malam hari. Diduga, janur-janur curian itu yang dikirim ke daerah lain.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) Banyuwangi mestinya mendapat perhatian serius dari pemkab. BPS menyebut, produktivitas kelapa Banyuwangi terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Pada 2010, hasil panen kelapa di Kota Gandrung masih di angka 24.725 butir. Namun, setelahnya terus menurun secara signifikan. Sampai pada 2018, Banyuwangi hanya bisa menghasilkan 18.968 butir kelapa. Sangat mengkhawatirkan. Sangat memprihatinkan, bukan?

Kita berharap, aparat Satpol PP memahami potensi punahnya buah kelapa Banyuwangi. Aksi mereka membabat reklame patut diapresiasi. Karena menyelamatkan potensi PAD dari reklame. Tapi, aksi itu hanya berdampak pada segelintir pemilik reklame.

Beda dengan aksi heroik mengamankan perda janur. Aksi mereka akan membawa manfaat luas bagi masa depan Bumi Blambangan. Yakni, terjaganya stabilitas produksi buah kelapa. (Pekolom Banyuwangi-225)