Selasa, 25 Jan 2022
Radar Banyuwangi
Home / Man Nahnu
icon featured
Man Nahnu

Penumpang Bijaksana

01 Desember 2021, 11: 50: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Penumpang Bijaksana

Share this      

KASAK-kusuk itu terus menggelinding. Sampai ke ruang publik. Awalnya, hanya lewat pesan berantai di grup WA. Lalu berkembang dari mulut ke mulut. Dan, pada akhirnya, menjadi konsumsi masyarakat.

Mereka membicarakan anggaran banpol. Dana bantuan untuk partai politik. Yang akan naik gila-gilaan. Yang, konon, kenaikannya sampai 233%. Dari Rp 1.500 pada 2021, konon dinaikkan jadi Rp 5.000 pada 2022. Dari total Rp 1,3 miliar pada 2021 menjadi Rp 4,32 miliar di 2022.

Rencana kenaikan itu kini sedang berproses di forum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Antara tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

Baca juga: Nyemplung Sawah

Seperti apa suasana pembahasannya, pasti serulah. Nego-nego kelas tinggi pasti sedang alot terjadi. Tapi, itu urusan tim Banggar dan TPAD. Kita, sebagai rakyat, hanya bisa menunggu ending-nya. Seperti apa hasilnya? Apakah kengototan dewan (yang konon dipelopori dua pimpinan dewan) akan berhasil? Atau, berhasil tapi kenaiknnya tidak sebesar yang telanjur bocor ke telinga rakyat. Kita tunggu saja.

Meski namanya banpol, tidak semua parpol menerimanya. Hanya parpol yang ”lulus ujian” yang berhak. Ujiannya. Meraih suara seharga satu kursi di gedung DPRD Banyuwangi. Pada Pemilu 2019, hanya sembilan parpol yang lulus. Yakni: PDIP, PKB, Demokrat, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, Hanura, dan PKS.

Ternyata bukan hanya banpol. Beredar pula kabar dewan minta kenaikan pokir (pokok-pokok pikiran) anggota DPRD. Tahun ini, pokirnya hanya Rp 70 miliar. Pada APBD 2022 dinaikkan jadi Rp 110 miliar. Pokir disebut juga dana aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada dewan agar diperjuangkan dalam pembahasan RAPBD.

Dana banpol itu legal. Sah. Diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 1 Tahun 2018. Lalu dikuatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020. Prosedur pengajuannya jelas. Diajukan kepada Mendagri melalui bupati. Setelah mendapat persetujuan, baru dialokasikan.

Sedangkan pokir, versi dewan, dananya digunakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat. ”Pokir dananya bukan untuk dewan. Semakin banyak pokir, tentu semakin banyak masyarakat yang menikmati,” papar Wakil Ketua DPRD asal PKB M. Ali Machrus.

Baik dana panpol maupun pokir itu jelas peruntukannya. Cuma jumlah kenaikan yang diminta itu lho....

Alasan dewan meminta kenaikan juga rasional: ”iri” pada daerah lain, yang sudah lebih dulu menaikkannya. Cuma, angka kenaikannya itu lho....

Sebenarnya, kenaikan berapa pun tidak menjadi soal. Masyarakat juga akan legowo. Tidak akan menjadi bahan rasan-rasan.

Menjadi kasak-kusuk karena usulan kenaikan diajukan pada waktu yang tidak tepat. Yakni, ketika suasana kebatinan rakyat sedang pada mood yang tidak baik. Sebagian masyarakat masih dalam kondisi prihatin. Ekonominya terdampak hebat. Akibat pandemi Covid-19. Yang tidak jelas kapan akan berakhir. Ketika angka potensi tertular dan meninggal dunia karena Covid-19 di tanah air sedang menunjukkan keberhasilan, kini muncul varian baru. Namanya: Omicron. Kodenya: B.1.1.529. Asalnya: Afrika.

Pemerintah pun bergerak cepat. Pemerintah melarang masuk ke Indonesia bagi WNA asal Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria. Pemerintah juga menangkal orang non-WNA asal delapan negara itu, tapi mereka pernah transit di negara-negara tersebut. Langkah cepat dan tegas itu memang harus dilakukan. Agar tidak kecolongan. Seperti beberapa waktu lalu. Ketika kasus Covid-19 meledak di Indonesia gegara negara kecolongan mencegah masuknya WNA India/orang yang baru datang dari India. Mereka membawa masuk virus Covid-19 varian Delta ke Indonesia.

 Selain bayang-bayang bakal terjadinya gelombang ketiga Covid-19—yang diprediksi epidemolog dan praktisi kesehatan, postur anggaran pemkab seharusnya dijadikan pertimbangan untuk usulan kenaikan banpol dan pokir. Ketika dana berlimpah, tidak ada alasan bagi pemkab dan dewan untuk menahan-nahan kenaikan banpol dan pokir. Di-los saja tidak masalah. Tidak akan menyebabkan postur keuangan daerah limbung. Tapi, ketika postur anggaran sedang tidak baik, rasanya kok kurang etis. Malah memunculkan kesan kurang elegan: dewan kurang peka terhadap kondisi masyarakat, dewan kurang empati terhadap kondisi kejiwaan rakyat, dewan kurang memahami kondisi keuangan pemerintah.

Seperti terbaca khalayak, pandemi Covid-19 mengakibatkan postur keuangan pemda ikut terdampak. Pendapatan daerah pada APBD 2020 sebesar Rp 3,339 triliun. Pada 2021 turun menjadi Rp 3,036 triliun. Lalu pada 2022, informasinya, diproyeksikan Rp 2,95 triliun.

Wa ba’du. Bagi kalangan pengusaha, ketika terjadi penurunan postur keuangan seperti itu hanya ada satu langkah yang diambil: kencangkan ikat pinggang. Jalankan program yang sangat penting. Hapus yang tidak penting. Hitung kembali dengan cermat semua jenis pengeluaran. Sampai yang kecil-kecil—yang selama ini untuk mengeluarkannya sambil tutup mata. Dan, sebagai senjata pamungkas keluarlah kebijakan: tidak ada bonus, potong gaji, atau merumahkan sebagian karyawan. Langkah itu diambil ketika kondisi tetap tidak membaik, dan sebaliknya semakin memburuk. Yakni, ketika keseimbangan keuangan perusahaan sangat terganggu dan mengakibatkan perusahaan tidak sanggup lagi meneruskan produktivitas usahanya.

Eksekutif dan legislatif memang bukan perusahaan. Apalagi perusahaan swasta.Tapi, roda kedua lembaga itu bergerak juga karena uang. Ketika jalannya roda makin seret, masak penumpangnya akan cuek-cuek saja. Pura-pura tidak tahu. Malah minta servis yang lebih. Waladalah....

*) Penulis Banyuwangi

(bw/*/als/JPR)

©2022 PT. JawaPos Group Multimedia